Ledakan AI, Bikin Hidup Mudah atau Susah

Oleh: Rosy Anna A.Md.M

(Penulis)

Hari ini banyak orang berlomba memakai Al.

Bukan selalu untuk memperdalam isi, tetapi sering untuk menunjukkan bahwa ia cepat, canggih, mahir memberi perintah, dan tidak tertinggal zaman. 

Seolah kemampuan terbesar adalah tahu cara menyuruh mesin bekerja. Padahal persoalannya bukan berhenti pada "bisa memakai teknologi atau tidak.'"

Hal terpenting adalah: apakah orang yang memakainya cukup matang untuk tahu apa yang layak dibuat? apa yang tidak perlu dibuat? dan apa yang tetap harus dipikirkan sendiri?

*Sisi Positif dan Negatif AI*

Penelitian menunjukkan bahwa ledakan kecerdasan akibat perangkat lunak AI itu sendiri dapat menyebabkan perkembangan yang sangat cepat dari sistem yang sangat mumpuni atau superhuman AI system.

Meskipun dapat menghasilkan dampak positif misalnya dalam bidang medis dan teknologi lainnya, ledakan kecerdasan membawa tiga risiko termasuk ancaman biologis dan siber, hilangnya kendali dan keterlibatan manusia, serta ancaman perang antarnegara.

Di sisi lain, perkembangan AI juga memicu dampak sosial, seperti berkurangnya lapangan kerja akibat otomatisasi, serta meningkatnya ketergantungan manusia terhadap teknologi yang berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis.

Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI yang tidak dibatasi atau diarahkan oleh nilai-nilai keimanan, akidah, serta prinsip hukum syara, dapat mengancam tatanan hidup manusia. Keputusan hidup yang sepenuhnya diserahkan kepada AI dapat melepas tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Manusia diberikan kemuliaan akal untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan menjadi khalifah fiil ardhi. Menjaga, melestarikan, dan melindungi bumi sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. 

Memecahkan seluruh problematika saat ini dengan pertimbangan hukum syara, baik, benar, halal, haram, dengan kacamata Allah SWT, dan tidak bergantung dengan kecanggihan AI. Bagaiaman kacamata seorang muslim dalam menilai AI?

*Penting kita pahami hadharah dan madaniyah*

Agar umat islam dapat dengan cermat membedakan, mana sesuatu yang diperbolehkan atau tidak. Tidak bersikap meng-generalisir terhadap suatu perkara dengan pemberian status hukum tertentu.

Islam menetapkan hukum yang tegas atas segala bentuk hasil pemikiran manusia mejadi hadarah (dipengaruhi ideologi) dan madaniyah (netral). Hadarah merupakan kumpulan pandangan hidup, nilai, dan pemikiran yang menjadi dasar peradaban, dalam hal ini haram hukumnya kita sebagai seorang muslim untuk mengambil atau mengadopsi hadarah yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam.

Sedangkan madaniyah merupakan produk atau bentuk materi yang dihasilakan dari kemajuan suatu masyarakat, bisa berupa beda atau sarana yang kita gunakan dalam kehidupan, contohnya hp, laptop, transportasi, internet, dan lainnya. Sehingga untuk madaniyah, kita sebagai muslim dihalalkan.

Lalu apakah sebagai seorang muslim kita boleh mengunakan AI? perlu diperhatikan dan dipahami. Bahwasannya AI merupakan perkembangan teknologi buatan manusia, namun AI dipengaruhi oleh pemikiran dan ideologi yang diproses melalui suatu keputusan. AI ditangan manusia yang memiliki pemikiran akidah yang kokoh dan tunduk akan hukum syara akan melahirkan kemaslahatan, sebaliknya jika AI ditangan kafir akan mendatangkan kerusakan dan kemudharatan.

Banyak faktor yang memengaruhi penyalahgunaan AI hariini. Faktor individu memandang kentungan dan manfaat yang utama tanpa memepertimbangkan halal dan haram, faktor masyarakat yang abai, enggan mengajak pada kebaikan dan menyeru pada keburukan (amal ma'ruf nafi munkar), faktor negara yang lepas tanggan dalam meriayah warga negaranya.

Sistem kehidupan manusia harus diatur dengan syariat Islam agar selamat. Dengan menjadikan islam sebagi solusi setiap permasalahan kehidupan. Membentuk individu yang taat dengan hukum syara, dan bertakwa kepada Allah SWT, membentuk masyarakat yang peduli dan amal ma'ruf nafi munkar, dan negara selaku penentu dalam kemajuan AI berlandaskan hukum syariat islam secara kaffah guna meraih ridhoNya dan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahua'lam bish-showab

Read More

Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Semakin Terdzolimi

 

Oleh : Sendy Novita, S.Pd,M.M

( penulis dan praktisi pendidik)

Kabar duka kembali datang dari tanah air. Disaat rakyat tertimpa bencana, para pejabat yang diberi amanah untuk mengelola dana bencana justru tengah berpesta pora. Kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pelakunya. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kelima tersangka itu adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta. Sosok Bima yang diyakini merupakan adik kandung dari Kepala BNPB saat ini, Letjen TNI Suharyanto. Dari pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kelima tersangka tampak digiring menuju mobil tahanan pada Rabu, 14 Oktober 2026 sore pukul 16.48 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol ( Metrotv, 15 oktober 2026). 

Sejarah penanganan bencana di Indonesia memang tak pernah lepas dari berbagai kasus korupsi, mulai dari tsunami Aceh dan Nias, likuifaksi di Palu, hingga gempa di Lombok. Di antara tumpukan praktik culas itu, nama high profile turut terseret, yaitu mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Yang dicokok aparat penegak hukum tahun 2020 lantaran kedapatan menerima suap bantuan sosial untuk pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 sendiri pernah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional (BBC News Indonesia, 16 Oktober 2026). 

Seperti yang telah diungkapkan oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini mengajar di Universitas Hasanuddin, Makassar, Laode M. Syarif, menyatakan kasus korupsi di ranah kebencanaan sepertinya mempunyai pola yang senantiasa berulang. Konsekuensi dari korupsi anggaran kebencanaan tidaklah sedikit. Taruhannya dapat menyasar proses penanganan atas masyarakat yang menjadi korban. Di satu panggung, negara mengampanyekan kesiapsiagaan tapi di panggung yang lain, integritas tata kelola dana kebencanaan dipertanyakan

Seperti yang kita ketahui, korupsi dalam dana bencana seperti yang telah diberitakan baru-baru ini, sebenarnya bukan hanya tindak pidana yang sekedar merugikan negara tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan yang sangat dinantikan oleh korban. Tidak hanya terlambat dalam menyalurkan bantuan tapi juga memperburuk kondisi masyarakat yang sedang ada dalam kondisi darurat. Apesnya, dana yang seharusnya menjadi sarana dalam meringankan kondisi rakyat justru menjadi sumber keuntungan segelintir orang. 

Perbuatan ini tidak hanya mengkhianati amanah yang diberi tetapi juga menunjukkan buruknya empati. Seharusnya, kewenangan yang mereka dapatkan bisa memastikan bantuan bisa tersalurkan secara cepat dan tepat. Bukan memakainya untuk kepentingan pribadi. Dan anehnya, hal ini terus saja berulang. Sepertinya tak cukup hanya pembenahan dasar terhadap integritas para pejabat dan tata kelola anggaran bencana. Karena ada hal lain yang perlu dicermati secara seksama. Ketika keserakahan lebih besar dari pada tanggung jawab terhadap amanah mengurus rakyatnya, maka apa yang menjadi alasan mereka melakukannya? 

Jika di telaah lebih jauh, kita akan setuju jika sekulerisme-lah yang menjadi pemicunya. Sistem ini memisahkan agama dan kehidupan. Otomatis dapat merubah cara pandang yang lebih mengunggulkan materi, kepentingan pribadi dan keuntungan duniawi. Agama hanya dipandang sebagai urusan masing-masing individu yang menyebabkan halal haram tak lagi menjadi dasar. Jelas, kejujuran dan amanah berpeluang besar kehilangan ikatan dalam setiap pengambilan keputusan. 

Jadi, mereka tahu jika korupsi dilarang dalam hukum tetapi tetap nekat melakukannya karena besarnya peluang yang didapat dan yang menyesakkan adalah mereka merasa punya kemampuan untuk menghindari hukuman. Karena itu, masalah korupsi bukan hanya kecerdasan dalam pengetahuan hukum tetapi juga hal yang berkaitan dengan pribadi yang bertakwa dan sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. 

Dalam kapitalis, kekuasaan dan kepentingan memang dapat saling mempengaruhi. Saat jabatan yang mereka dapatkan dilihat sebagai celah untuk mengeruk keuntungan ditambah dengan politik balas budi, konflik kepentingan hingga penyalahgunaan wewenang maka akan mendorong mereka untuk melakukan praktik yang menguntungkan diri sendiri. Jadi, dana bencana yang harusnya menjadi prioritas upaya penyelamatan rakyat justru masuk dalam kantong pribadi. 

Masalahnya, hal itu malah didukung dengan lemahnya pengawasan, proses pengadaan yang tidak transparan bahkan tindak lanjut yang tidak berjalan sebagai mana mestinya. Karena korupsi yang terus berkembang sebenarnya bukan hanya karena penyimpangan secara individu tetapi terbuka lebarnya pintu kemudahan untuk terus melakukan kemaksiatan yang terus berulang. Sementara itu, dalam penyelesaian Islam tidak hanya mengganti individu yang melakukan tindak korupsi tetapi juga membenahi sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Jadi perlu adanya pergantian sistem yang menjadikan Islam sebagai landasan dalam pengelolaan kehidupan. 

Karena, penguasa w

Dalam Islam wajib mengurus seluruh urusan rakyat termasuk memberikan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih yang terdampak bencana. Karena sejatinya peanggulangan bencana tidak hanya program administratif tetapi tanggung jawab penguasa dalam menjaga keselamatan jiwa. Untuk itu dituntut adanya keamanahan dalam memastikan anggaran bencana bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran jadi tidak ada pihak-pihak tertentu yang bisa memanfaatkan penderitaan rakyat demi keuntungan sendiri. 

Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menegaskan ketika amanah yang ada dipundak penguasa akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, penguasa harus lebih mengutaman kemaslahatan rakyatnya apalagi saat mereka menghadapi bencana. “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58). Inilah yang menjadi dasar bahwa kewenangan dan kekayaan yang dikelola wajib ditunaikan dengan penuh keadilan dan rasa tanggung jawab.

Jadi, korupsi tidak hanya dilihat sebagai aturan hukum tetapi juga pengawasan karena Islam mampu membangun keimanan dan ketakwaan. Inilah yang akhirnya menjadi dasar bahawa Allah selalu tahu semua perbuatan hambaNya. Akhirnya dengan penuh kesadaran akan menjauhi kemaksiatan bukan karena semata takut dengan sanksi hukum tetapi juga takut melanggar perintah Allah dalam menjaga amanah yang ada dipundaknya. Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188). Dari sini kita juga tahu bahwa adanya pelarangan untuk mengambil harat secara haram apalagi dengan menyalahi jabatan hingga melakukan tindak korupsi. 

Sementara itu, Islam melalui pendidikan yang berdasarkan pada aqidah sehingga mampu membentuk individu yang berkepribadian Islam. Dimana polapikir dan pola sikap yang sejalan dengan ajaran Islam. Dimana dalam pendidikan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi penanaman nilai amanah, jujur, tanggung jawab dan sadar mana halal dan haram. 

Selain itu, sanksi yang adil akan mampu memberikan efek jera dan pengulangan melalui uqubat. Para pelanggar harus ditindak dengan tegas sehingga mengesampingkan status sosial, hubungan kekerabatan, jabatan yang dipegang dan kedekatannya dengan penguasa. Jadi tidak ada perlakukan istimewa bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Allah Swt. berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 135). Karena sanksi atau hukuman mampu mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan. Dan yang tak kalah penting, penanganannya juga mengurus tentang pengembalian harta yang diperoleh dengan mengambil hak orang lain melalui jalan korupsi. Dengan demikian ketegasan hukum Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman tetapi juga menegakkan keadilan berdasar bukti dan prosedur. Untuk itu, kejahatan yang berulang bisa dihindari dan korban bisa benar-benar tertangani. Wallahu alam.

Read More

Bullying Mengancam Generasi, Islam Solusi Hakiki

​Oleh: Rina Ummu Meta

(Pegiat Literasi)

​Insiden tragis kembali terjadi. Seorang siswa SD berinisial M (7) di Pemalang, Jawa Tengah, meninggal dunia pada 30 September lalu usai menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya. Korban mengalami luka parah akibat dipukul dan ditendang di bagian perut setelah dipalak dan diperas oleh pelaku. Sebelum mengembuskan napas terakhir, siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem Pemalang ini sempat menjalani perawatan intensif selama sembilan hari di ICU RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Sementara itu, kedua pelaku yang merupakan kakak kelas korban tidak ditahan karena masih di bawah umur (di bawah 12 tahun). Keduanya ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) (bbcnews.com, 9/10/2026).

​Tragedi memilukan ini makin memperpanjang deretan kasus kekerasan di kalangan pelajar. Sangat ironis, kekerasan justru terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk menimba ilmu. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sepanjang Januari hingga September 2026 telah terjadi 100 kasus kekerasan di sekolah dengan korban mencapai lebih dari 1.000 anak.

​Maraknya kasus bullying di lembaga pendidikan merupakan alarm keras bagi kita semua. Sungguh memprihatinkan, anak usia sekolah dasar yang masih sangat muda sudah mampu melakukan kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa sesama teman. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa generasi hari ini sedang tidak baik-baik saja.

​Kondisi buruk ini tidak terlepas dari penerapan sistem sekularisme-kapitalis saat ini. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan ini melahirkan kebebasan berperilaku atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Akibatnya, sistem pendidikan yang lahir dari pemahaman ini gagal mencetak generasi berkualitas. Pendidikan saat ini seolah hanya berfokus pada capaian nilai akademik semata, tanpa diimbangi dengan penanaman nilai moral dan agama. Alhasil, para peserta didik makin jauh dari akidah dan akhlak yang luhur.

​Meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan sekolah juga memperlihatkan pengabaian dan ketidakseriusan negara dalam menangani kasus bullying. Padahal, negara bertanggung jawab penuh atas keselamatan jiwa rakyatnya, termasuk saat mereka berada di lingkungan sekolah.

​Rasulullah saw.bersabda:

​"Tidaklah seorang hamba yang Allah beri tanggung jawab memimpin rakyat, kemudian ia mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." (HR. Muslim)

​Hadis di atas memberikan peringatan keras bagi para pemimpin yang menelantarkan dan tidak melindungi hak serta keselamatan rakyatnya. Begitu tegas Islam mengatur dan menuntut pertanggungjawaban seorang pemimpin.

​Berbeda dengan sistem sekuler, sistem Islam menuntut negara untuk menjamin keselamatan jiwa dan kesejahteraan seluruh rakyat secara menyeluruh. Negara akan menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang terbukti mampu melahirkan generasi bertakwa, tangguh, dan berakhlak mulia.

​Tanggung jawab negara tersebut diwujudkan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mencetak tenaga pendidik yang kompeten, serta menyusun kurikulum yang mampu membentuk kepribadian Islam (syaksiyah Islamiyah). Di sisi lain, kontrol masyarakat juga hidup melalui aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Jika terjadi penyimpangan, masyarakat akan dengan sigap melapor dan memastikan aturan ditegakkan. Allah Swt. berfirman:

​"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali 'Imran: 104)

​Selain itu, negara juga akan memberikan sanksi yang tegas dan berefek jera (ujrubah) kepada pelaku bullying sesuai syariat agar kejadian serupa tidak berulang. Hanya dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah), seluruh problematika kehidupan—termasuk maraknya kasus bullying—dapat teratasi secara tuntas. Sebab, hanya Islam-lah solusi yang hakiki.

​Wallahu a'lam bish-shawab.

​

Read More

LPG dan BBM Langka, di Mana Peran Negara

Oleh: Rina Ummu Meta

Pegiat Literasi

Beberapa pekan terakhir, antrean panjang BBM terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Antrean mengular hingga ke jalan raya dan menyebabkan kemacetan. Tak sedikit warga yang harus mengantre sejak dini hari, meski belum tentu mendapatkan BBM.

Kelangkaan BBM dan antrean panjang di berbagai SPBU pun mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Makassar bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP pada 13–19 September 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi mobilitas pelajar, orang tua, serta tenaga pendidik, sekaligus menekan kepadatan lalu lintas dan menghemat pasokan BBM sambil menunggu distribusi dari Pertamina kembali normal.

Sementara itu, akibat kelangkaan LPG 3 kg, sejumlah mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Jalan Garuda, Kota Makassar, pada Senin, 14 September 2026. Mereka menuntut keterbukaan distribusi BBM, pencabutan kebijakan ganjil-genap yang dinilai memperparah antrean, serta meminta General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dicopot dari jabatannya (IDN Times, 14 September 2026).

Kelangkaan BBM dan LPG tentu sangat meresahkan dan menyusahkan rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum optimal dalam menjalankan fungsi riayah, khususnya dalam menjamin kebutuhan energi yang memadai dan mudah diakses masyarakat.

Negara seolah lebih berperan sebagai regulator, sementara rakyat dituntut berjuang sendiri untuk mendapatkan BBM dan LPG. Pemenuhan kebutuhan energi pun kerap ditempatkan dalam paradigma bisnis dan keuntungan. Adapun subsidi energi belum menyelesaikan persoalan secara mendasar. Bahkan, subsidi juga menghadapi persoalan ketepatan sasaran karena masyarakat yang tergolong mampu masih dapat menikmati energi bersubsidi.

SDA Bukan Komoditas Bisnis Semata

Persoalan ini tidak terlepas dari paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ketika pengelolaan SDA diserahkan kepada pengusaha atau swasta, ruang privatisasi terhadap sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat menjadi terbuka.

Padahal, dalam Islam, sumber daya yang menjadi kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara bebas oleh individu maupun kelompok tertentu.

Rasulullah saw. bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas tidak semestinya dikuasai segelintir pihak. Dalam konteks kekinian, api dapat dipahami sebagai energi yang menjadi kebutuhan publik, termasuk sumber energi dan berbagai turunannya.

Hal ini juga dapat dilihat dari kisah Abyadh bin Hammal. Ia pernah meminta kepada Rasulullah saw. agar diberikan penguasaan atas tambang garam di Ma'rib. Rasulullah saw. sempat memberikan tambang tersebut kepadanya. Namun, setelah seorang sahabat menjelaskan bahwa tambang itu merupakan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas, Rasulullah saw. menarik kembali pemberian tersebut.

Kisah tersebut menjadi gambaran bahwa sumber daya yang melimpah dan dibutuhkan masyarakat tidak semestinya menjadi milik pribadi atau dikuasai segelintir orang.

Sementara itu, ketika pengelolaan SDA berada dalam paradigma kapitalistik, kepentingan ekonomi dan keuntungan dapat menjadi pertimbangan yang dominan. Negara berisiko lebih banyak berperan sebagai regulator, sedangkan pengelolaan sumber daya diserahkan kepada pihak yang memiliki modal.

Akibatnya, kebutuhan dasar rakyat dapat berhadapan dengan kepentingan bisnis.

Kelangkaan Energi Menimbulkan Efek Domino

Kelangkaan BBM dan LPG bukan sekadar persoalan antrean di SPBU atau pangkalan. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

BBM dibutuhkan untuk transportasi dan distribusi barang. LPG dibutuhkan rumah tangga, pedagang kecil, hingga pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas produksi. Ketika pasokannya terganggu, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat ikut terdampak.

Jika kelangkaan berlangsung dalam waktu lama, persoalan tersebut juga berpotensi menimbulkan efek domino. Biaya transportasi dan produksi dapat meningkat, kemudian mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Pada akhirnya, beban tersebut kembali dirasakan oleh masyarakat.

Karena itu, persoalan energi tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengatur antrean, membatasi mobilitas, atau memberikan subsidi. Diperlukan pengelolaan energi yang mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya bagi seluruh rakyat.

Islam Menempatkan Negara sebagai Pengurus Rakyat

Berbeda dengan paradigma kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus kebutuhan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin bukan sekadar pembuat regulasi, melainkan memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya.

Karena itu, negara wajib menjalankan fungsi riayah secara menyeluruh. Kebutuhan energi yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus dijamin ketersediaannya, distribusinya, dan kemudahan aksesnya.

Subsidi energi saja tidak cukup. Negara harus memastikan sumber daya alam dikelola sesuai ketentuan syariat dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan pengelolaan SDA yang sesuai syariat, negara dapat membangun kedaulatan energi sekaligus memastikan BBM dan LPG tersedia dengan harga yang terjangkau. Orientasinya bukan semata-mata keuntungan, melainkan pelayanan dan kemaslahatan rakyat.

Inilah gambaran pengurusan rakyat dalam Islam: negara hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit; menjamin kebutuhan rakyat, bukan membiarkan mereka berjuang sendiri mendapatkannya.

Penerapan syariat Islam secara kafah membutuhkan sistem yang menerapkannya secara menyeluruh, yakni Khilafah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Read More

Asap Karhutla Kalimantan dan Refleksi Amanah Menjaga Bumi

Oleh: Dwi Jan (Aktivis Randu)

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Kalimantan. Kepulan kabut asap pekat tidak hanya melumpuhkan mobilitas warga dan mengancam kehidupan satwa endemik, tetapi juga telah melintasi batas negara hingga ke tetangga, Malaysia.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terdapat 1.487 titik panas di kawasan Kalimantan. Kalimantan Tengah mendominasi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan (74 titik), Kalimantan Timur (74 titik), dan Kalimantan Utara (3 titik).

Krisis Ekologis di Depan Mata

Dampak di lapangan kian memprihatinkan. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), petugas dan relawan harus berjibaku memadamkan api yang membakar sekitar 1.317,15 hektare lahan di tengah keterbatasan selang dan minimnya sumber air.

Perjuangan ini memakan korban jiwa dan raga. Rizky Mubarrak, seorang relawan, harus dilarikan ke IGD RSUD dr. Murjani Sampit akibat sesak napas dan kelelahan. Bahkan, kabar duka menyelimuti ketika pejuang garis depan, Aries Sutio Luthfil Hadi, gugur setelah berjuang melawan pekatnya asap karhutla saat menjalankan tugas kemanusiaannya.

Tak hanya manusia, ekosistem dan satwa liar menjadi korban nyata. Lahan gambut yang sejatinya bertindak sebagai penyerap karbon alami dan rumah bagi habitat orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), beruang madu, hingga bekantan, kini berubah menjadi lautan api.

Tragedi ini seolah mengulang rekam jejak kelam karhutla skala besar pada tahun 1997-1998, 2006, 2015, dan 2019. Kombinasi antara fenomena iklim El Niño, kerusakan ekosistem gambut, serta kelalaian dan ketamakan manusia dalam pembukaan lahan secara membakar kembali memicu bencana ekologis ini.

Kerusakan Lingkungan: Saat Amanah Diabaikan

Bagi seorang muslim, bencana karhutla bukan sekadar persoalan ekologis atau kerugian ekonomi musiman. Bencana ini adalah cermin retak dari sejauh mana manusia menjalankan amanah keagamaan.

Dalam pandangan Islam Kaffah (utuh dan menyeluruh), manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas alam, melainkan sebagai khalifah (pengelola dan pemelihara) di muka bumi. Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dalam karya beliau, Islam Agama Ramah Lingkungan, menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari hifzh ad-din (menjaga agama).

Tindakan merusak, mencemari, atau mengeksploitasi bumi tanpa batas adalah bentuk cederanya amanah kekhalifahan dan merusak prinsip keberagamaan yang benar.

Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk pengrusakan di muka bumi:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A’raf: 56)

Bumi Bukan Milik Manusia Secara Mutlak

Kerusakan alam acap kali bersumber dari kesombongan manusia yang merasa memiliki dan menguasai bumi secara mutlak. Padahal, Al-Qur'an secara eksplisit mengingatkan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah SWT:

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗلِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗوَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗاِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.' Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan." (QS. Az-Zumar: 10)

Pemanfaatan hasil alam dibolehkan dalam Islam, namun bukan untuk dieksploitasi secara serakah. Setiap jengkal pohon yang terbakar dan setiap makhluk hidup yang musnah akibat ulah tangan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta.

Allah SWT juga mengingatkan balasan bagi mereka yang berbuat kerusakan dan menyombongkan diri:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗوَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Qasas: 83)

Merawat Bumi sebagai Wujud Ihsan

Kebakaran hutan di Kalimantan harus menjadi momentum evaluasi nasional—baik bagi pemangku kebijakan, korporasi, maupun masyarakat luas. Penanganan karhutla tidak boleh hanya berhenti pada tindakan reaktif pemadaman api di lapangan, tetapi harus menyasar akar masalah: penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, pemulihan ekosistem gambut, dan penghentian eksplorasi yang merusak.

Islam mengajarkan prinsip ihsan (berbuat baik secara optimal). Nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarmanusia (hablum minannas), melainkan juga dalam interaksi kita dengan alam (hablum minal 'alam).

Menjaga hutan dari kobaran api, mencegah kerusakan lingkungan, dan merawat kelestarian bumi adalah ikhtiar nyata dalam menjalankan perintah agama. Bumi bukan warisan tanpa batas yang bisa diperlakukan sekehendak hati, melainkan amanah suci yang kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pemilik Hakiki.

Berikut adalah penyempurnaan artikel opini Anda yang disesuaikan dengan gaya penulisan media digital, berkarakter Islam Kaffah, runtut, kontekstual dengan data faktual terbaru (2026), serta siap untuk dipublikasikan (ready-to-publish).

Asap Karhutla Kalimantan dan Refleksi Amanah Menjaga Bumi

Oleh: Dwi Jan (Aktivis Randu)

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Kalimantan. Kepulan kabut asap pekat tidak hanya melumpuhkan mobilitas warga dan mengancam kehidupan satwa endemik, tetapi juga telah melintasi batas negara hingga ke tetangga, Malaysia.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terdapat 1.487 titik panas di kawasan Kalimantan. Kalimantan Tengah mendominasi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan (74 titik), Kalimantan Timur (74 titik), dan Kalimantan Utara (3 titik).

Krisis Ekologis di Depan Mata

Dampak di lapangan kian memprihatinkan. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), petugas dan relawan harus berjibaku memadamkan api yang membakar sekitar 1.317,15 hektare lahan di tengah keterbatasan selang dan minimnya sumber air.

Perjuangan ini memakan korban jiwa dan raga. Rizky Mubarrak, seorang relawan, harus dilarikan ke IGD RSUD dr. Murjani Sampit akibat sesak napas dan kelelahan. Bahkan, kabar duka menyelimuti ketika pejuang garis depan, Aries Sutio Luthfil Hadi, gugur setelah berjuang melawan pekatnya asap karhutla saat menjalankan tugas kemanusiaannya.

Tak hanya manusia, ekosistem dan satwa liar menjadi korban nyata. Lahan gambut yang sejatinya bertindak sebagai penyerap karbon alami dan rumah bagi habitat orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), beruang madu, hingga bekantan, kini berubah menjadi lautan api.

Tragedi ini seolah mengulang rekam jejak kelam karhutla skala besar pada tahun 1997-1998, 2006, 2015, dan 2019. Kombinasi antara fenomena iklim El Niño, kerusakan ekosistem gambut, serta kelalaian dan ketamakan manusia dalam pembukaan lahan secara membakar kembali memicu bencana ekologis ini.

Kerusakan Lingkungan: Saat Amanah Diabaikan

Bagi seorang muslim, bencana karhutla bukan sekadar persoalan ekologis atau kerugian ekonomi musiman. Bencana ini adalah cermin retak dari sejauh mana manusia menjalankan amanah keagamaan.

Dalam pandangan Islam Kaffah (utuh dan menyeluruh), manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas alam, melainkan sebagai khalifah (pengelola dan pemelihara) di muka bumi. Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dalam karya beliau, Islam Agama Ramah Lingkungan, menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari hifzh ad-din (menjaga agama).

Tindakan merusak, mencemari, atau mengeksploitasi bumi tanpa batas adalah bentuk cederanya amanah kekhalifahan dan merusak prinsip keberagamaan yang benar.

Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk pengrusakan di muka bumi:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A’raf: 56)

Bumi Bukan Milik Manusia Secara Mutlak

Kerusakan alam acap kali bersumber dari kesombongan manusia yang merasa memiliki dan menguasai bumi secara mutlak. Padahal, Al-Qur'an secara eksplisit mengingatkan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah SWT:

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗلِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗوَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗاِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.' Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan." (QS. Az-Zumar: 10)

Pemanfaatan hasil alam dibolehkan dalam Islam, namun bukan untuk dieksploitasi secara serakah. Setiap jengkal pohon yang terbakar dan setiap makhluk hidup yang musnah akibat ulah tangan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta.

Allah SWT juga mengingatkan balasan bagi mereka yang berbuat kerusakan dan menyombongkan diri:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗوَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Qasas: 83)

Merawat Bumi sebagai Wujud Ihsan

Kebakaran hutan di Kalimantan harus menjadi momentum evaluasi nasional—baik bagi pemangku kebijakan, korporasi, maupun masyarakat luas. Penanganan karhutla tidak boleh hanya berhenti pada tindakan reaktif pemadaman api di lapangan, tetapi harus menyasar akar masalah: penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, pemulihan ekosistem gambut, dan penghentian eksplorasi yang merusak.

Islam mengajarkan prinsip ihsan (berbuat baik secara optimal). Nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarmanusia (hablum minannas), melainkan juga dalam interaksi kita dengan alam (hablum minal 'alam).

Menjaga hutan dari kobaran api, mencegah kerusakan lingkungan, dan merawat kelestarian bumi adalah ikhtiar nyata dalam menjalankan perintah agama. Bumi bukan warisan tanpa batas yang bisa diperlakukan sekehendak hati, melainkan amanah suci yang kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pemilik Hakiki.

Read More

AI, Antara Harapan dan Kekhawatiran

Oleh: Arimbi NU (Mompreneur)

Kecerdasan buatan atau _Artificial Intelligence_ (AI) berkembang semakin pesat. Kehadirannya menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari membantu pekerjaan manusia, mempercepat penelitian medis, hingga mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang. Namun, di balik manfaat tersebut, tersimpan ancaman tersembunyi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pada September 2026, para peneliti AI, termasuk Geoffrey Hinton yang dikenal sebagai salah satu pelopor AI modern, kembali memperingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi kemungkinan ledakan kecerdasan ( _intelligence explosion_ ), yaitu percepatan kemampuan AI yang berpotensi terjadi ketika AI mampu membantu mengembangkan kecerdasan AI itu sendiri (cnnindonesia.com, 20/09/2026)

Kekhawatiran terhadap AI juga mencakup ancaman keamanan siber. DetikInet mengulas potensi agen-agen AI yang dapat berkolaborasi, mengeksploitasi celah keamanan, mencuri data, hingga mengganggu sistem digital. Meski skenario AI mengambil alih seluruh internet belum dapat dipastikan, potensi penyalahgunaan teknologi ini tetap perlu diantisipasi.

Di sisi lain, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah. Metro TV melaporkan bahwa laju perkembangan teknologi AI berpotensi melampaui kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang memadai. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan regulasi dalam mengantisipasi risiko teknologi yang terus berkembang. 

AI bukanlah teknologi yang sepenuhnya baik atau buruk. Seperti pedang bermata dua, persoalan mendasarnya terletak pada siapa yang mengembangkan, untuk kepentingan apa teknologi itu digunakan, serta nilai apa yang menjadi dasar pengembangannya.

AI dapat membantu menemukan obat dan menyelamatkan nyawa. Namun, teknologi serupa juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan serangan siber, menyebarkan kebohongan, dan mengembangkan senjata yang mengancam kehidupan manusia.

Bahkan, ketika keputusan penting semakin diserahkan kepada mesin, manusia berisiko kehilangan kendali sekaligus tanggung jawab atas akibatnya.

Di sinilah persoalan AI melampaui urusan teknis. Kemampuan menciptakan teknologi tidak otomatis berarti manusia mampu mengendalikan seluruh dampaknya. Kecerdasan tanpa kebijaksanaan justru dapat memperbesar kehancuran.

Islam memandang bahwa akal merupakan karunia Allah Swt. yang harus digunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan-Nya dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Akal bukanlah otoritas mutlak untuk menentukan benar dan salah berdasarkan kepentingan manusia semata. Ia harus dibimbing oleh wahyu.

Ketika kemajuan hanya diukur berdasarkan keuntungan, kekuasaan, dan dominasi, teknologi berpotensi menjadi instrumen penjajahan dan kerusakan.

Sebaliknya, ketika kemajuan diarahkan untuk kemaslahatan sesuai hukum Allah, teknologi dapat menjadi sarana kebaikan.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar, seberapa cerdas AI ke depan? Melainkan, siapa yang menentukan arah kecerdasannya, dan berdasarkan standar apa arah itu ditetapkan?

Islam tidak mengharuskan manusia menolak kemajuan teknologi. Islam justru mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan manusia.

Namun, kemajuan harus berjalan sesuai koridor akidah dan syariat.

Dalam Islam, perlu dibedakan antara hadarah, yakni sekumpulan pemikiran dan konsep kehidupan yang lahir dari suatu pandangan hidup, dan madaniyah, yakni bentuk-bentuk material hasil kemajuan manusia.

AI sebagai teknologi merupakan hasil kecerdasan dan kreativitas manusia. Akan tetapi, tujuan pengembangannya, nilai yang ditanamkan, data yang dipilih, serta keputusan yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh pemikiran dan ideologi tertentu.

Karena itu, teknologi tidak cukup hanya dinilai dari kecanggihannya. Pemanfaatannya juga harus dinilai berdasarkan syariat, apakah membawa kemaslahatan yang dibenarkan, atau justru menghasilkan kezaliman dan kerusakan?

Individu yang beriman harus menggunakan AI dengan kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Sementara itu, masyarakat dan negara tidak boleh menyerahkan arah perkembangan teknologi hanya kepada kepentingan pasar atau persaingan geopolitik. Pengembangan, penggunaan, dan pengawasan AI harus diarahkan untuk melindungi jiwa, akal, harta, kehormatan, dan kehidupan manusia sesuai syariat.

Lebih dari itu, dibutuhkan sistem kehidupan yang menjadikan wahyu sebagai landasan pengaturan, bukan sekadar menjadikan agama sebagai nasihat moral di tengah sistem yang berjalan dengan standar lain. Sebab, aturan teknis dan pengawasan memang diperlukan, tetapi keduanya harus berpijak pada pandangan yang benar tentang tujuan hidup manusia dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Pada akhirnya, AI hanyalah alat, manusialah yang mengarahkan dan sistem kehidupanlah yang menentukan batas penggunaannya. 

Jika kecerdasan dibiarkan tumbuh tanpa kendali nilai yang benar, kemajuan justru dapat menjadi jalan menuju kehancuran. Islam menawarkan landasan akidah dan pedoman syariat untuk mengarahkan kemajuan tersebut.

Maka, pertanyaan yang patut kita renungkan bukan lagi apakah manusia mampu menciptakan kecerdasan yang melampaui dirinya, melainkan apakah manusia bersedia tunduk kepada aturan Allah yang menciptakannya?

Sebab, ketika manusia merasa cukup dengan kecerdasannya sendiri, siapa yang menjamin bahwa kecerdasan itu tidak akan menghancurkannya?

Jika manusia membutuhkan aturan untuk mengendalikan ciptaannya, bukankah ia lebih membutuhkan aturan dari Sang Pencipta yang paling mengetahui hakikat manusia dan seluruh akibat perbuatannya?

Kemajuan tanpa petunjuk Allah bisa menjadi ancaman. Kecanggihan tanpa syariat bisa menjadi kehancuran. Maka, jika keselamatan manusia adalah tujuan, mengapa kita masih ragu menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan?

Read More

Bullying Meningkat, Generasi Tersesat

 

Oleh: Anizah

(Penulis)

Kasus kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah kembali menelan korban jiwa. Peristiwa tragis yang menimpa seorang siswa SD berusia 7 tahun di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang meninggal dunia diduga akibat kekerasan oleh kakak kelasnya. (Kompas.com 4/10/2026)

Menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menimba ilmu dan membentuk karakter justru berubah menjadi ancaman keselamatan jiwa. Ketika aksi perundungan berujung pada hilangnya nyawa, tindakan ini tidak bisa lagi dipandang hanya sekadar kenakalan anak, melainkan sudah masuk ke ranah tindak pidana serius.

​Maraknya kekerasan yang melibatkan pelaku di bawah umur mencerminkan krisis moral dan mental yang mendalam. Fenomena ini tidak lepas dari arah sistem pendidikan dalamp tatanan kehidupan sekuler kapitalisme, yang cenderung memisahkan agama dari kehidupan, mengangungkan kebebasan. Suatu keniscayan di sistem ini berbagai tindak kejahatan tumbuh subur dan merajalela. Kapitalisme adalah sistem yang rusak dan akan melahirkan generas yang rusak pula, Al hasil anak- anak bebas melakukan apapun yang mereka suka, yang penting mereka senang tanpa memperdulikan apa yang mereka perbuat salah atau benar. Dalam sistem ini fokus pendidikan kerap bergeser pada pencapaian akademis dan kesiapan kerja, sementara pembentukan kepribadian, empati, dan pemahaman nilai kebaikan kurang mendapat porsi yang seimbang. Kebebasan berperilaku tanpa kontrol nilai yang kuat, ditambah konsumsi media digital yang minim filter, turut membentuk pola pikir anak yang makin minim rasa empati.

​Di sisi lain, kontrol sosial di masyarakat yang makin memudar, akibat pergeseran ke arah individualisme membuat tindakan perundungan kerap terlambat dideteksi. Penanganan hukum terhadap pelaku anak pun kerap berada pada posisi dilematis: di satu sisi perlu mempertimbangkan hak anak, namun di sisi lain belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun pemulihan mendasar bagi korban dan pelaku. Apalagi jika pelakunya dibawah umur, maka hanya dibina dan dinasehati dan jika pelakunya mempunyai uang maka akan terbebas dari jerat hukum, karena hukum di sistem ini bisa diperjual belikan dan tak membuat jera pelakunya.

​Untuk menyelesaikan persoalan ini sampai ke akar, dibutuhkan pendekatan sistemik berbasis nilai-nilai Islam yang menyeluruh yaitu diantaranya:

​Sistem Pendidikan Berbasis Karakter dan Akidah: 

Dalam Islam pendidikan tidak sekadar mengejar angka, tetapi diarahkan untuk membentuk pola pikir (fikriyyah) dan pola sikap (sulukiyyah) yang berlandaskan pemahaman nilai agama. Anak dididik untuk memahami tanggung jawab moral serta menjadikan standar baik-buruk dan halal-haram sebagai panduan dalam berperilaku.

​Penguatan Kontrol Sosial Masyarakat:

Budaya amar ma'ruf nahi mungkar—saling peduli, mengingatkan, dan menjaga kebaikan di lingkungan sekitar—harus dihidupkan kembali agar kontrol sosial berjalan efektif dan perundungan dapat dicegah sejak dini.

​Peran Negara dalam

Perlindungan Media: Negara hadir secara aktif dalam menyaring tayangan, hiburan, dan konten media digital yang berpotensi merusak moral anak, serta menyediakan tontonan yang edukatif dan menguatkan karakter generasi muda agar lebih bertaqwa.

​Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan Mengedukasi: Dalam Islam penerapan hukum berfungsi sebagai penebus (jawabir) sekaligus pencegahan (jawazir). Untuk anak di bawah umur yang belum baligh jika melakukan tindak kriminal, maka tidak dijatuhi hudud atau qisas, tapi buka berarti bebas melainkan akan dikenai ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina agar dia jera. Disinilah orang tua diminta untuk memperhatikan dan mengawal anak-anaknya, serta membingbing lebih intensif, karena orang tua  yang menjadi madarasah pertama untuk  membentuk karakter.

Maka hanya dengan Islam persoalan bullying bisa teratasi sampai ke akaranya.

Read More