Tragedi Bom MAN 3 Padang dan Rapuhnya Benteng Sekuler

Rita Handayani 

(Penulis)

Peristiwa ledakan bom rakitan berdaya ledak rendah di MAN 3 Kota Padang pada Selasa, 14 Juli 2026 yang dilakukan oleh seorang siswa kelas XII berinisial R menyisakan luka mendalam bagi dunia pendidikan kita (Kompas.com, 15/7/2026)

Di balik dentuman di laci meja kelas tersebut, terungkap fakta memilukan bahwa tindakan nekat itu adalah puncak gunung es dari depresi akibat perundungan bertahun-tahun yang dipendam sendiri.

Fakta bahwa pelaku belajar merakit bom secara mandiri dari internet dan bergabung dalam grup daring pembuat peledak menegaskan rapuhnya pertahanan generasi saat ini.

Sistem pendidikan dan sosial sekuler terbukti telah gagal membentuk perisai moral bagi remaja. Ketika agama dijauhkan dari aturan kehidupan, kehancuran generasi hanyalah tinggal menunggu waktu.

Rapuhnya Jiwa dalam Sistem Pendidikan Sekuler

Pendidikan sekuler hari ini terlalu menitikberatkan pada capaian akademis dan angka kognitif semata. Sistem ini sering kali mengabaikan aspek penting berupa pembentukan mental spiritual anak didik.

Akibatnya, lahir individu cerdas yang rapuh jiwanya atau pintar secara akademis namun minim empati hingga gemar merundung sesama di lingkungan sekolah.

Dalam Islam, pendidikan tidak sekadar transfer ilmu pengetahuan. Tujuan utamanya adalah membangun Kepribadian Islam yang utuh melalui pembentukan pola pikir dan pola sikap yang islami.

Pola pikir dibangun dengan menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya standar dalam menilai dan memecahkan masalah, sehingga siswa diajarkan menyikapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal.

Sementara itu, pola sikap Islam dibentuk agar kecenderungan jiwa senantiasa berjalan sesuai syariat. Dengan begitu, dorongan emosional anak akan dikendalikan oleh ketakwaan, bukan amarah tanpa arah.

Batasan Pergaulan dan Kemuliaan Akhlak Muslim

Fenomena perundungan lahir karena hilangnya pemahaman tentang hakikat persaudaraan dalam Islam. Padahal, Islam mengatur interaksi sosial antarmanusia dengan sangat ketat dan mulia.

Allah Swt. telah melarang keras tindakan merendahkan orang lain sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 yang menegaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka.

Dalam ayat tersebut Allah juga melarang kita saling mencela dan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Perilaku merundung jelas bertentangan dengan ayat mulia ini.

Rasulullah saw. juga mempertegas batasan pergaulan ini melalui sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi seorang muslim adalah orang yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain.

Jika setiap anak memahami bahwa menyakiti saudaranya adalah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, maka budaya perundungan ini akan terkikis dari akarnya.

Sinergi Tiga Pilar Penyelamat Generasi

Saat ini penanganan kasus perundungan sering kali terlambat karena minimnya kepekaan lingkungan sekitar. Untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, Islam menerapkan konsep sinergi tiga pilar yang kokoh.

● Pilar pertama adalah keluarga, di mana rumah harus menjadi madrasah pertama bagi anak. Orang tua berkewajiban membangun kedekatan emosional serta komunikasi yang terbuka dan hangat.

Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Hubungan yang erat dengan orang tua akan mencegah anak mencari pelarian ke dunia maya yang liar saat mereka sedang menghadapi tekanan hidup atau masalah di sekolah.

● Pilar kedua adalah sekolah dan masyarakat. Guru harus aktif mengawasi interaksi sosial anak didik, menciptakan iklim saling menyayangi, serta tegas menghentikan bibit perundungan sekecil apa pun.

● Pilar ketiga adalah negara yang wajib menerapkan sistem sanksi hukum yang tegas demi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan fisik maupun verbal, sekaligus menjadi penebus dosa bagi pelaku.

Pengaturan Media Sosial dan Sensor Berbasis Takwa

Masalah generasi kian rumit karena pelaku diketahui merakit bahan peledak setelah terpapar tutorial di YouTube dan bergabung di dalam grup pembuat bom di internet.

Dalam sistem sekuler liberal saat ini, atas nama kebebasan berekspresi, konten berbahaya dan panduan berbuat kriminal begitu mudah diakses oleh anak-anak di bawah umur.

Secara kaffah, Islam memandang media dan teknologi informasi sebagai sarana dakwah dan kebaikan, bukan alat yang bebas merusak moral dan akidah generasi muda.

Negara wajib menyaring secara ketat dan memblokir konten kekerasan atau panduan pembuatan senjata berbahaya demi menjaga keamanan jiwa serta akal masyarakat.

Di sisi lain, setiap muslim wajib memiliki kemampuan menyaring secara mandiri yang berbasis ketakwaan serta sadar bahwa setiap aktivitas di media sosial akan dihisab oleh Allah.

Hal ini diingatkan oleh Allah dalam Surah Qaf ayat 18 yang menegaskan bahwa tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.

Benteng Mandiri di Tengah Sistem yang Belum Ideal

Kita menyadari bahwa saat ini kita tidak hidup di bawah naungan sistem Islam yang menerapkan syariat secara penuh di tengah masyarakat.

Di tengah keterbatasan sistem hari ini, benteng utama yang harus kita bangun secara mandiri adalah ketahanan akidah dan kasih sayang di dalam rumah tangga kita sendiri.

Pembekalan akidah yang kuat sejak dini membuat anak-anak memiliki konsep diri yang kokoh, sehingga mereka tidak mudah depresi saat dirundung dan tidak mudah terseret arus negatif internet.

Selain itu, kita perlu memperbanyak komunitas edukasi islami serta aktivitas produktif bagi remaja agar energi dan emosi masa muda mereka tersalurkan ke arah yang positif.

Bersegera dalam Penegakan Aturan Islam

Tragedi MAN 3 Padang adalah alarm keras bagi kita semua. Solusi tambal sulam ala sekuler yang hanya fokus pada rehabilitasi pasca-kejadian tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

Sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa perlindungan sejati bagi generasi hanya akan tegak ketika kita kembali menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan.

Hal ini mencakup pembenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan, pergaulan, hingga pengaturan media massa. Tanpa sistem yang sehat, anak-anak kita akan terus menjadi korban berikutnya.

Read More

Megakorupsi Kembali Terjadi Ketika Emas Puluhan Kilo Menjadi Upeti Demokrasi

 

Oleh: Rita Handayani 

(Penulis)

Skandal megakorupsi kembali mengguncang negeri ini dengan rentetan fakta yang sangat mengerikan.

​Publik belum juga usai dikejutkan oleh kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret jajaran pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

​Belum reda kejutan tersebut, badai korupsi baru pecah saat Kortastipidkor Polri menggeledah Cafe de'Clan Signature di Cipete pada Rabu, 8 Juli 2026.

​Di lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai asing dan rupiah senilai puluhan miliar rupiah yang diduga terkait pencucian uang.

​Di saat bersamaan, terungkap pula penggeledahan sebuah rumah mewah di Sentul City yang terkait dengan mantan Jampidsus.

​Penyidik menemukan emas batangan seberat 74 kilogram dan valas ratusan miliar rupiah yang sengaja disembunyikan di dalam brankas rahasia di balik dinding rumah. (Liputan 6.com, 12/7/2026)

​Tumpukan uang di Cipete dan emas puluhan kilo di dalam dinding Sentul tersebut menjadi simbol nyata betapa rusaknya pertahanan moral dalam sistem hari ini.

​Logam mulia dan valas itu telah berubah menjadi "upeti" bawah tanah demi melanggengkan kekuasaan.

Demokrasi Biaya Tinggi: Ladang Subur Upeti dan Suap

Mengapa korupsi di lembaga negara terus berulang seolah tanpa henti dan kian merajalela?

Jawabannya ada pada sistem politik demokrasi yang berbiaya sangat tinggi (high-cost democracy).

Untuk meraih kursi kekuasaan, calon pejabat membutuhkan modal politik yang luar biasa besar untuk kampanye.

Akibatnya, mereka terpaksa menjalin kongkalikong dengan para pemilik modal besar yang siap mendanai.

Saat menjabat, fokus utama mereka bergeser dari mengurus rakyat menjadi bagaimana cara mengembalikan modal investor politiknya.

Di sinilah "normalisasi" upeti, suap, dan korupsi proyek rakyat terjadi demi memuaskan nafsu para kapitalis.

Sekularisme Merusak Moral Pemimpin

Kerusakan ini diperparah oleh asas sekularisme, yaitu pemisahan aturan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Saat halal-haram dan syariat Islam dicampakkan dari hukum negara, standar moral para pejabat pun runtuh seketika.

Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah berat yang kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah Swt.

Jabatan justru dianggap sebagai kesempatan emas untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya selagi berkuasa.

Sistem hukum buatan manusia juga sangat lemah dan cenderung tebang pilih dalam menjatuhkan sanksi.

Hal inilah yang membuat para pelaku korupsi tidak pernah jera dan korupsi akhirnya membudaya.

Solusi Preventif Islam: Mencegah Sebelum Terjadi

Jika kita ingin korupsi habis hingga ke akar-akarnya, mutlak diperlukan payung sistem kehidupan Islam.

Dalam sistem Islam, pencegahan (preventif) dilakukan sangat ketat bahkan sebelum seseorang resmi menjabat.

Pertama, negara menerapkan sistem penggajian yang sangat layak dan makmur bagi para aparatur sipilnya.

Dengan jaminan kebutuhan pokok yang terpenuhi, celah untuk melakukan korupsi karena himpitan ekonomi dapat ditutup rapat.

Kedua, ada mekanisme penghitungan kekayaan pejabat secara ketat sebelum dan sesudah mereka menjabat (auditing).

Jika ditemukan lonjakan harta yang tidak wajar, negara akan langsung menyitanya untuk kas negara.

Keteladanan Sejarah Pemimpin Islam

Sejarah emas khilafah telah mencontohkan bagaimana ketatnya pengawasan kekayaan ini dilakukan oleh para pemimpin terdahulu.

Khalifah Umar bin Khaththab adalah pemimpin yang sangat disiplin dalam memeriksa harta para wali (gubernur) negaranya.

Beliau pernah menyita setengah harta milik Abu Hurairah dan Amru bin Ash ketika mendapati kekayaan mereka bertambah tidak wajar.

Umar menegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas jabatan harus dikembalikan kepada rakyat.

Sikap amanah ini lahir dari rasa takut yang mendalam terhadap firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 yang menegaskan:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188)

Solusi Kuratif Islam: Sanksi Tegas yang Bikin Jera

Selain pencegahan, Islam memiliki solusi penyembuhan (kuratif) yang sangat tegas bagi siapa saja yang berani mencuri uang negara.

Tindakan korupsi dan suap (risywah) dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dijatuhi sanksi ta'zir.

Hakim (Qadhi) memiliki wewenang penuh memberikan sanksi berat sesuai dengan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan.

Hukumannya mulai dari penyitaan seluruh aset, dipermalukan di depan umum, penjara belasan tahun, hingga hukuman mati.

Sanksi tegas ini berlaku adil tanpa memandang bulu, kedudukan, ataupun kedekatan pelaku dengan penguasa negara.

Rasulullah Swt. telah memberikan peringatan yang sangat keras mengenai suap-menyuap ini melalui sabda beliau:

"Laknat Allah bagi orang yang menyuap dan orang yang menerima suap." (HR. Ahmad)

Butuh Payung Sistem Islam

Berharap korupsi punah di dalam dekapan sistem sekuler kapitalisme-demokrasi saat ini adalah hal yang mustahil.

Selama kedaulatan hukum masih di tangan manusia dan pemilik modal, megakorupsi akan terus berulang secara sistemik.

Korupsi hanya bisa diselesaikan secara tuntas jika kehidupan bermasyarakat dan bernegara dipayungi oleh sistem Islam Kaffah.

Hanya dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, keadilan sejati akan tegak dan keberkahan negeri akan terwujud. Wallahu a'lam bish-shawab.

Read More

Sensus, Pajak, dan Korporat: Ketika Rakyat Diperas dalam Cengkeraman Sekuler Kapitalis

Oleh: Rita Handayani 

(Penulis)

​Kita tentu merasa aneh melihat realita yang ada saat ini. Di satu sisi, berita televisi hampir setiap hari menyuguhkan kasus korupsi triliunan rupiah yang dilakukan oleh para oknum pejabat. Namun di sisi lain, ketukan pintu rumah warga oleh petugas sensus ekonomi justru berujung pada kekhawatiran baru bagi kita: apakah ini acuan baru untuk menaikkan tarif pajak?

​Sungguh sebuah ironi yang bikin kita senyum kecut. Pejabat yang korupsi, tetapi mengapa dompet rakyat kecil yang terus diaudit?

​Lingkaran Setan Sekuler Kapitalisme

​Fenomena "berburu di kebun binatang" alias terus-menerus memajaki rakyat kecil ini sebenarnya bukan hal baru. Ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem Sekuler Kapitalis yang saat ini mendominasi dunia.

​Dalam sistem ini, ada dua cacat bawaan yang membuat rakyat selalu menjadi korban:

● ​Negara sebagai "Tukang Palak", Bukan Pengurus: Dalam konsep kapitalisme murni, negara didorong untuk seminimal mungkin mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Akibatnya, tambang, emas, minyak, dan gas diserahkan ke swasta atau asing. Karena kas negara kosong setelah asetnya diprivatisasi, maka pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Sensus yang awalnya bermakna pemetaan ekonomi, akhirnya bergeser fungsi menjadi alat deteksi objek pajak baru.

● ​Sistem Biaya Tinggi Memicu Korupsi: Politik sekuler memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Untuk meraih jabatan, dibutuhkan biaya politik yang sangat mahal. Ketika pejabat tersebut berkuasa, fokus utamanya sering kali adalah "balik modal". Di sinilah korupsi tumbuh subur, sementara beban utang negara akibat korupsi lagi-lagi ditutupi dengan cara menaikkan pajak rakyat.

Bagaimana Islam Memandang Pendapatan Negara?

​Jika dalam sistem kapitalis rakyat diposisikan sebagai sapi perah, maka Islam datang dengan paradigma yang 180 derajat berbeda. Di dalam sistem Islam, pengelolaan keuangan negara diatur secara berkeadilan tanpa membebani rakyat kecil secara ugal-ugalan.

​Sumber utama kas negara dalam Islam bukanlah pajak yang ditarik dari kantong rakyat miskin, melainkan dari pengelolaan penuh Sumber Daya Alam (SDA). Islam menetapkan bahwa kekayaan alam yang jumlahnya melimpah—seperti air, hutan, dan barang tambang—adalah milik umum atau milik rakyat. 

Negara wajib mengelolanya secara mandiri dan maksimal, lalu mengembalikan seluruh hasilnya untuk fasilitas publik seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan infrastruktur.

​Lalu, apakah tidak ada pajak dalam Islam? Pajak (dharibah) tetap ada, namun sifatnya sangat ketat. Pajak hanya boleh dipungut secara temporer ketika kas negara benar-benar kosong, dan itu pun hanya diambil dari kaum muslim yang kaya, bukan dipukul rata ke seluruh lapisan masyarakat.

​Makanya, ketika Islam melakukan sensus penduduk atau pemetaan ekonomi, tujuannya murni untuk kemaslahatan umat. Sensus digunakan untuk memastikan siapa yang berhak menerima zakat, daerah mana yang butuh fasilitas, atau sektor usaha apa yang perlu disuntik modal oleh negara. Sensus bukan alat spionase negara untuk mencari celah penarikan upeti baru.

​Kita Butuh Solusi Sistemik, Bukan Sekadar Ganti Pejabat

​Selama cara pandang bernegara kita masih menggunakan kacamata sekuler-kapitalis, maka gonta-ganti pejabat pun tidak akan menyelesaikan masalah. Korupsi akan tetap jalan terus, dan rakyat akan tetap dikejar-kejar pajak.

​Rakyat hari ini tidak butuh diaudit atau dicurigai isi dompetnya melalui berbagai modus sensus ekonomi. Yang dibutuhkan rakyat adalah kembalinya fungsi negara sebagai pengurus rakyat yang mengembalikan kekayaan alam untuk kemakmuran bersama, bukan untuk segelintir korporasi.

Read More

Normalisasi LGBT, Buah Busuk Sekuler Kapitalistik

Oleh: Anizah (Penulis)

Baru-baru ini, publik kembali dihangatkan oleh polemik di media sosial. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Psikologi Universitas Indonesia mengunggah konten yang mengutip kajian American Psychological Association (APA) tahun 2008. 

Kajian tersebut menyatakan bahwa tidak ada riset yang mendukung pandangan bahwa homoseksualitas adalah gangguan mental atau bentuk penyimpangan. Unggahan ini segera memicu reaksi keras dari masyarakat. 

Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak birokrasi UI langsung memberikan klarifikasi tegas bahwa unggahan organisasi kemahasiswaan tersebut sama sekali tidak mencerminkan posisi resmi UI sebagai institusi akademik negara.(detiknews 03/07/2026)

Di sisi lain, melihat keresahan yang terus berulang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak tinggal diam. MUI kini tengah bergerak aktif menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana LGBT. 

Langkah konkrit ini diambil untuk mendorong payung hukum tersebut masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI, agar Indonesia memiliki benteng hukum yang kuat dari legalisasi perilaku ini.

--------

Benturan Fitrah Manusia dan Konsep HAM Sekuler

Jika kita berbicara jujur menggunakan akal sehat, nurani, dan naluri, LGBT secara otomatis diakui sebagai sebuah penyimpangan. 

Secara biologis dan fitrah , manusia diciptakan berpasangan untuk melestarikan keturunan. Namun, dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) yang lahir dari rahim Barat, standar ini dijungkirbalikkan. 

Atas nama kebebasan individu, perilaku menyimpang ini justru tidak dianggap sebagai kelainan, melainkan diklaim sebagai bentuk "keragaman" yang harus dihormati.

Ini adalah buah busuk dari sistem Kapitalisme. Sistem ekonomi dan politik yang melahirkan paham HAM ini menempatkan kebebasan materi dan kepuasan individu di atas segalanya. 

Ketika sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) menjadi fondasi negara, maka hukum dibuat berdasarkan kesepakatan manusia yang lemah dan berubah-ubah. 

Akibatnya, kampanye legalisasi LGBT akan terus meluas. Negara-negara yang menjunjung tinggi HAM sekuler—bahkan yang belum melegalkannya secara hukum positif sekalipun—akan perlahan-lahan dipaksa longgar dan membiarkan propaganda ini masuk ke ruang publik, sekolah, hingga kurikulum pendidikan.

--------

Sudut Pandang Islam: Penyimpangan Gharizah Nau'

Dalam konsep penciptaan Islam, manusia dibekali dengan berbagai potensi kehidupan, salah satunya adalah gharizah nau' (naluri untuk melestarikan keturunan dan kasih sayang). Islam mengatur naluri ini dengan sangat rapi dan suci, yaitu hanya melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

Islam hanya mengenal dua jenis kelamin: laki-laki (pria) dan perempuan (wanita). Tidak ada jenis kelamin ketiga, keempat, atau spektrum gender yang tanpa batas. Oleh karena itu, klaim yang menyebutkan bahwa menjadi LGBT adalah "bawaan lahir" atau "fitrah dari Tuhan" adalah kekeliruan yang sangat fatal. Fitrah manusia yang suci tidak mungkin menuntun pada kehancuran biologis dan kepunahan generasi.

Hukum Islam: Dosa Besar dan Sanksi Kriminal

Islam dengan tegas mengharamkan perilaku LGBT dan mengategorikannya sebagai dosa besar. Para pelakunya dipandang telah melakukan tindakan kriminal (jinayah) yang merusak tatanan sosial, sehingga layak dijatuhi sanksi yang sangat berat di dunia.

Kisah kaum Nabi Luth yang diabadikan dalam Al-Qur'an menjadi dalil utama betapa Allah SWT sangat murka terhadap perilaku ini. Allah SWT berfirman:

"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (homoseksual), dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas?" (QS. Asy-Syu'ara: 165-166)

Kemurkaan ini juga dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya mengenai sanksi bagi pelaku aktif maupun pasif dalam tindakan penyimpangan ini:

"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Sejarah Daulah Islam dalam Menangani Penyimpangan

Sepanjang sejarah kegemilangan peradaban Islam di masa Daulah Khilafah, ketegasan hukum ini diaplikasikan demi menjaga moralitas publik. Para khalifah dan qadhi (hakim) memperlakukan kasus penyimpangan seksual sebagai ancaman serius terhadap ketahanan negara.

Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq: Ketika menerima laporan dari sahabat Khalid bin Walid mengenai adanya pria yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sesama pria di wilayah Arab pinggiran, Abu Bakar langsung bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Ali bin Abi Thalib saat itu memberikan pandangan hukum yang paling tegas, menyatakan bahwa perbuatan tersebut belum pernah dilakukan kecuali oleh satu umat (kaum Luth) yang kemudian dibinasakan Allah. Ali menyarankan hukuman mati dengan cara dibakar, dan Abu Bakar menyetujui keputusan tersebut setelah mencapai ijma (kesepakatan) sahabat.

Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah: Hukum Islam diterapkan secara konsisten. Masyarakat dididik dengan ketakwaan, sehingga kasus penyimpangan  tidak pernah menjadi sebuah gerakan publik yang menuntut legalisasi. Negara akan mengawasi tempat-tempat umum dan menindak tegas siapa saja yang menunjukkan gelagat merusak moral masyarakat.

Sanksi Islam sebagai Jawazir dan Jawabir

Sistem sanksi dalam Islam (Uqubat) memiliki dua fungsi yang sangat adil dan rasional, yaitu sebagai jawazir dan jawabir.

Jawazir (Pencegah/Efek Jera): Penerapan hukuman yang tegas dan dilakukan secara terbuka di hadapan publik berfungsi untuk menakuti orang lain yang memiliki niat serupa. Ketika masyarakat melihat betapa mengerikannya sanksi bagi pelaku penyimpangan, mereka akan berpikir seribu kali untuk mencoba atau mengampanyekannya.

Jawabir (Penebus Dosa): Di akhirat kelak, sanksi hukum Islam yang telah dijalani oleh seorang pelaku kriminal di dunia akan menjadi penebus dosanya. Sehingga di hadapan Allah SWT, ia tidak perlu lagi menerima siksaan atas dosa yang sama yang hukumannya telah ia bayar tunai di dunia.

Khatimah: Hanya Sistem Islam yang Mampu Memberantas Tuntas

Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa regulasi setengah hati dalam sistem sekuler saat ini tidak akan pernah cukup untuk membendung arus LGBT. Selama HAM kapitalistik masih menjadi dewa, celah-celah hukum akan selalu ditemukan oleh para promotornya untuk menyusup.

Hanya negara yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) yang mampu memberantas penyakit sosial ini sampai ke akar-akarnya. Islam menutup rapat semua celah:

Sistem Pendidikan Islam menanamkan akidah dan identitas gender yang kuat sejak dini.

Sistem Sosial Islam melarang campur baur pria-wanita yang tidak syar'i namun tetap menjaga batasan aurat sesama jenis agar tidak timbul penyimpangan.

Sistem Media menyaring semua konten pornografi dan propaganda menyimpang.

Sistem Sanksi (Uqubat) siap mengeksekusi siapa saja yang nekat merusak tatanan suci kemanusiaan.

Menolak LGBT bukan sekadar urusan kebencian personal, melainkan bentuk penjagaan kita terhadap kelangsungan fitrah manusia, masa depan generasi, dan upaya menjemput ridha serta keberkahan dari Allah SWT di atas bumi Indonesia.

Read More

Subsidi Kian Susut Bikin Pendidikan Makin Surut

Oleh: Sendy Novita, S.Pd., M.M

(Praktisi Pendidik dan Penulis)

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama kemajuan bangsa. Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Menyusutnya subsidi negara terhadap pendidikan tinggi berimplikasi pada meningkatnya biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa yang terpaksa menghentikan studinya karena keterbatasan ekonomi.

Data terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dalam laporan Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2025, tercatat sebanyak 289 ribu mahasiswa di Indonesia mengalami putus kuliah hingga tahun 2025, meningkat 2,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan persentase mencapai 73,81 persen ([detikcom][1]).

Sebagaimana diberitakan oleh [DetikEdu](https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8503719/kemdiktisaintek-289-ribu-mahasiswa-ri-putus-kuliah-per-2025-terbanyak-dari-pts?utm_source=chatgpt.com), kelompok usia 21 hingga 30 tahun menjadi penyumbang terbesar angka putus kuliah dan mereka menghadapi kombinasi persoalan berupa keterbatasan finansial, tuntutan masuk ke dunia kerja, serta peluang penyelesaian studi yang semakin sulit ([detikcom][1]).

Sementara itu, laporan lain menyebutkan bahwa kasus putus kuliah paling banyak terjadi pada jenjang sarjana dan hampir merata di berbagai bidang ilmu, mulai dari ekonomi, teknik, sosial hingga pendidikan. ([detikcom][1]). Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi semakin sulit dipertahankan oleh masyarakat yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan kuat untuk membiayai kuliah hingga selesai.

Meningkatnya angka putus kuliah tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pendidikan tinggi yang semakin berorientasi pada mekanisme pasar. Kampus dituntut mandiri dalam pembiayaan sehingga sumber pemasukan terbesar berasal dari mahasiswa melalui UKT, uang pembangunan, maupun berbagai biaya akademik lainnya.

Kondisi ini sangat terasa terutama pada PTS yang sebagian besar operasionalnya bergantung pada pembayaran mahasiswa. Ketika biaya pendidikan naik sementara daya beli masyarakat stagnan bahkan menurun, banyak mahasiswa akhirnya memilih cuti atau berhenti kuliah.

Secara sistemik, kondisi ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme dalam pengelolaan pendidikan. Dalam paradigma kapitalisme, pendidikan dipandang sebagai sektor jasa yang dapat diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Negara berperan lebih sebagai regulator dibandingkan penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan.

Akibatnya, pendidikan tinggi perlahan berubah dari kebutuhan publik menjadi komoditas. Mereka yang memiliki kemampuan finansial dapat mengakses pendidikan berkualitas, sedangkan masyarakat miskin harus berjuang keras atau bahkan kehilangan kesempatan melanjutkan studi.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tinggi berpengaruh besar terhadap daya saing bangsa, produktivitas ekonomi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Ketika akses pendidikan semakin terbatas, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar.

Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan mendasar yang harus dijamin negara. Pendidikan bukan sekadar sarana memperoleh pekerjaan, tetapi juga proses pembentukan kepribadian Islam serta penguasaan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat.

Allah SWT berfirman:"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11). Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dalam Islam. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan akses pendidikan terhambat oleh persoalan biaya.

Rasulullah ﷺ juga bersabda "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah). Jadi kewajiban menuntut ilmu tentu harus ditopang dengan sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh pendidikan secara layak. Oleh sebab itu, Islam tidak menyerahkan urusan pendidikan kepada mekanisme pasar.

Dalam hadist lain Rasulullah ﷺ bersabda: "Imam (khalifah) adalah pemelihara rakyat dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipeliharanya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist ini menegaskan bahwa negara berfungsi sebagai raa'in (pengurus rakyat). Termasuk di dalamnya menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa diskriminasi ekonomi.

Dalam sistem Islam, pendidikan merupakan pelayanan publik yang wajib disediakan negara secara gratis hingga pendidikan tinggi. Negara mengalokasikan dana pendidikan dari Baitul Mal, yang memiliki sumber pemasukan beragam seperti pengelolaan kepemilikan umum, fai, kharaj, jizyah, dan berbagai sumber syar'i lainnya. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak dibebani biaya kuliah yang tinggi sehingga peluang putus kuliah akibat faktor ekonomi dapat diminimalkan.

Selain sekolah dan kampus negeri, lembaga pendidikan swasta juga dapat berdiri melalui skema wakaf. Namun, keberadaannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai bagian dari pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kurikulum dan standar pendidikan tetap berada dalam pengawasan negara agar kualitas pendidikan merata.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan besar seperti Madrasah Nizamiyah maupun berbagai pusat ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam berkembang melalui dukungan negara dan wakaf umat. Pendidikan menjadi sarana mencetak ulama, ilmuwan, dokter, insinyur, dan pemimpin yang berkontribusi bagi peradaban.

Meningkatnya angka putus kuliah hingga mencapai 289 ribu mahasiswa merupakan alarm serius bagi masa depan pendidikan Indonesia. Persoalan ini bukan semata-mata masalah individu yang kurang mampu membayar biaya kuliah, tetapi menunjukkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola pendidikan tinggi.

Ketika pendidikan dipandang sebagai komoditas, maka akses terhadap ilmu akan semakin ditentukan oleh kemampuan finansial. Sebaliknya, Islam memandang pendidikan sebagai hak seluruh rakyat yang wajib dijamin negara.

Sudah saatnya pendidikan dikembalikan pada fungsi hakikinya, yaitu membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan mampu membangun peradaban, bukan menjadi beban yang hanya dapat dipikul oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat merupakan investasi terbaik untuk melahirkan generasi unggul dan masa depan bangsa yang lebih baik. Wallahu alam.

Read More

Ketika Aktivis Kemanusiaan Dilecehkan, Sampai Kapan Dunia Bungkam?

Oleh: Sendy Novita, S.Pd., M.M

Penulis dan Praktisi Pendidik

Tragedi kemanusiaan di Palestina kembali menyita perhatian dunia. Kali ini, sorotan tertuju pada perlakuan yang dialami para relawan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF). Mereka datang membawa misi kemanusiaan untuk membantu rakyat Gaza, namun justru mengalami berbagai tindakan represif selama penahanan.

Sejumlah media internasional dan nasional memberitakan kesaksian para relawan tersebut. Dalam laporan Al Jazeera disebutkan adanya dugaan sexual assault in Israeli detention, terhadap sejumlah aktivis flotilla. Sementara itu, pemberitaan BBC Indonesia memuat pernyataan penyelenggara Global Sumud Flotilla 2.0 yang menyebutkan, Setidaknya ada 15 kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Ada yang ditembak dengan peluru karet dari jarak dekat. Puluhan orang mengalami patah tulang.

Laporan lain dari iNews juga mengungkap kesaksian relawan WNI yang mengaku dipukuli, disetrum hingga diteriaki sebagai teroris selama ditahan. Pemerintah Kanada pun menyatakan menerima informasi mengenai perlakuan mengerikan terhadap warganya, sedangkan pemerintah Jerman dan Spanyol mengonfirmasi adanya warga mereka yang mengalami cedera.

Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa para aktivis kemanusiaan yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru mengalami tindakan yang melukai nilai-nilai kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan adalah non-kombatan yang datang bukan membawa senjata, melainkan bantuan dan solidaritas bagi korban konflik. Ketika mereka menjadi korban kekerasan, dunia seharusnya tidak tinggal diam.

Peristiwa ini tentu saja menunjukkan betapa lemahnya sistem internasional dalam menegakkan keadilan secara setara. Selama ini, banyak pihak menilai hukum internasional sering kali dipengaruhi kepentingan politik negara-negara besar. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten. Ada pelanggaran yang cepat mendapat sanksi internasional, namun ada pula yang terus berulang tanpa tindakan tegas.

Dalam sistem kapitalisme sekuler, kepentingan politik, ekonomi, dan geopolitik sering menjadi prioritas utama dibanding nilai moral dan kemanusiaan. Negara-negara kuat memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dunia. Kondisi inilah yang melahirkan ketimpangan kekuatan serta lemahnya akuntabilitas internasional.

Kapitalisme sekuler memisahkan agama dari kehidupan publik dan politik. Akibatnya, standar benar dan salah sering diukur berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan nilai kebenaran yang tetap. Ketika keuntungan politik lebih diutamakan, maka penderitaan rakyat kecil kerap diabaikan.

Yang paling menyedihkan, tragedi ini terjadi di tengah dunia yang terus berbicara tentang hak asasi manusia dan kebebasan. Namun dalam praktiknya, rakyat Palestina masih menghadapi blokade, serangan, kelaparan, dan penderitaan berkepanjangan. Bahkan relawan kemanusiaan yang datang membantu pun mengalami intimidasi dan kekerasan.

Bagi umat Islam, persoalan Palestina bukan sekadar isu politik, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan ukhuwah. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia wajib dijaga kehormatannya. Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan, bahkan terhadap pihak yang dibenci sekalipun. Karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, perempuan, anak-anak, maupun relawan kemanusiaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Rasulullah saw. juga memberikan teladan dalam menjaga kehormatan manusia, termasuk dalam kondisi perang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah melarang pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan yang jelas dalam menjaga kemanusiaan.

Islam kaffah menghadirkan aturan kehidupan yang menjadikan keadilan sebagai pondasi utama. Dalam sistem Islam, penguasa berkewajiban melindungi rakyat, menjaga kehormatan manusia, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kezaliman tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum hanya karena kekuatan politik atau dukungan internasional.

Namun perjuangan membela Palestina harus tetap dilakukan dengan cara yang bermartabat, bijak, dan sesuai nilai kemanusiaan. Umat Islam perlu memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, mendukung bantuan kemanusiaan, menyuarakan keadilan melalui jalur damai, serta membangun kesadaran umat tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.” (QS. Al-Hujurat: 10). Ayat ini menjadi pengingat bahwa umat Islam adalah satu tubuh yang saling peduli terhadap penderitaan saudaranya. Persatuan umat bukan untuk menebar kebencian, tetapi untuk menghadirkan kekuatan moral, kepedulian, dan solusi yang berkeadilan.

Sudah saatnya dunia berhenti bungkam terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan. Tragedi yang menimpa relawan Global Sumud Flotilla menjadi alarm bahwa nurani kemanusiaan sedang diuji. Ketika aktivis kemanusiaan saja tidak lagi aman, maka dunia sedang menghadapi krisis moral yang sangat serius.

Karena itu, umat Islam perlu kembali memahami pentingnya persatuan dan penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Islam kaffah mengajarkan keadilan, perlindungan terhadap manusia, serta penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk kedzaliman. Dengan nilai-nilai itulah, kemanusiaan dapat dijaga dan perdamaian yang adil dapat diwujudkan tentu dalam naungan sistem Islam yang dipimpin oleh khilafah. Wallahu alam.

Read More

Badai PHK Massal: Ketika Kapitalisme Menyerah, Saatnya Islam Mengambil Alih

Oleh: Anizah

Penulis Kota Blora

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali membanjiri ruang publik, meninggalkan kecemasan mendalam bagi jutaan pekerja. Data terbaru di lapangan menunjukkan bahwa ancaman ini nyata dan kian tak terkendali. Tekanan konflik geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga lonjakan biaya produksi kian menjepit dunia usaha. Akibatnya, buruh menjadi korban pertama yang dikorbankan demi menyelamatkan neraca keuangan perusahaan.

Kondisi riil ini dikonfirmasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Sebanyak 350 karyawan PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, baru saja menghadapi kenyataan pahit terkena PHK. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa fenomena ini bagaikan efek domino yang meluas. Sejumlah industri besar di wilayah Tangerang dan Banten mulai dari PT Shewa, Lung Cheong, PT PWI, hingga Nikomas turut melakukan pemangkasan sepihak. Sektor otomotif seperti CV Asri Motor di Sidoarjo pun tak luput dari badai ini. Jauh-jauh hari, KSPI telah memperingatkan bahwa eskalasi konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, akan berdampak langsung pada rapuhnya stabilitas industri dalam negeri. (kompas.com 25/5/2026)

Dampaknya di hilir sungguh mengerikan, persaingan mencari kerja kini berada pada titik yang tidak masuk akal. Untuk satu lowongan pekerjaan yang dibuka, ribuan pelamar harus saling sikut demi bertahan hidup.

-------

Kapitalisme Menjadikan Manusia Sebatas Komoditas

Jika kita jeli melihat persoalan ini secara makro, badai PHK bukanlah sekadar fenomena musiman akibat siklus bisnis biasa. Ini adalah buah logis yang lahir dari rahim sistem ekonomi Kapitalisme. Dalam kacamata kapitalistik, tenaga kerja atau buruh tidak dipandang sebagai manusia yang memiliki kebutuhan hidup, melainkan sekadar komoditas atau faktor produksi semata. Ketika biaya operasional membengkak, buruh dipangkas layaknya mematikan mesin yang tidak lagi efisien.

Lebih dari itu, sistem ini secara inheren menciptakan ketimpangan struktural melalui pemusatan modal (monopoli) pada segelintir orang. Lapangan kerja menjadi komoditas yang sangat terbatas. Lapangan kerja baru bukan dibuka berdasarkan seberapa besar kebutuhan masyarakat untuk bekerja, melainkan semata-mata berdasarkan kalkulasi "apakah investasi ini mendatangkan keuntungan finansial (profit) yang maksimal bagi pemilik modal". Jika profitabilitas menurun akibat guncangan global, maka pintu lapangan kerja langsung ditutup rapat-rapat.

Di tengah situasi ini, di manakah peran negara? Dalam sistem Kapitalisme, negara dikebiri fungsinya dan hanya bertindak sebagai regulator atau penjaga kepentingan para kapitalis (pemilik modal). Regulasi yang dilahirkan sering kali lebih berpihak pada kemudahan investasi ketimbang perlindungan hak pekerja. Ketika gelombang PHK massal benar-benar melanda, respons negara sangat terbatas dan superfisial paling jauh hanya mampu menawarkan jaring pengaman sosial sementara, seperti bantuan sosial atau dana pelatihan yang tidak menyembuhkan akar penyakit pengangguran itu sendiri.

--------

Menengok Konstruksi Ekonomi Islam

Ketika sistem buatan manusia ini terbukti gagal memberikan rasa aman dan kesejahteraan, maka sudah saatnya beralih pada paradigma alternatif yang fundamental. Islam menawarkan solusi sistemik yang menempatkan manusia dan kesejahteraan sebagai poros utama ekonomi melalui institusi Khilafah.

1. Negara sebagai Raa'in (Pengurus Rakyat)

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah untuk melayani, bukan sarana berbisnis dengan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Imam (kepala negara) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya."

Negara wajib menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi setiap laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya. Menjamin lapangan kerja di sini bukan sekadar memberikan bansos, melainkan menciptakan ekosistem riil agar setiap orang mampu bekerja secara bermartabat.

2. Memutus Ketergantungan pada Modal Kapitalis

Sistem ekonomi Islam tidak bertumpu pada utang luar negeri berbasis riba atau pasar modal yang spekulatif, yang sangat rentan goyang oleh konflik global. Sektor riil—seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur barang kebutuhan pokok—menjadi motor penggerak utama. Dengan menghidupkan sektor riil secara mandiri, ekonomi negara tidak mudah terombang-ambing oleh sentimen geopolitik luar negeri atau fluktuasi nilai tukar.

3. Distribusi Kepemilikan yang Adil dan Anti-Monopoli

Khilafah membangun struktur kepemilikan yang tegas dengan membaginya menjadi tiga kategori:

Kepemilikan Individu: Hak milik pribadi yang dilindungi.

Kepemilikan Umum: Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah (seperti tambang, minyak bumi, hutan, air) yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini tidak boleh diprivatisasi oleh korporasi.

Kepemilikan Negara: Aset yang dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan publik.

Dengan mencegah penguasaan SDA oleh segelintir konglomerat, negara memiliki modal yang sangat besar untuk membangun industri hulu secara mandiri. Distribusi kepemilikan yang adil ini otomatis menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, beragam, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif.

4. Peran Sentral Baitul Maal

Khilafah memiliki lembaga keuangan terpusat bernama Baitul Maal. Melalui lembaga ini, negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar sekunder secara langsung gratis dan berkualitas bagi seluruh individu rakyat tanpa terkecuali, meliputi:

* Pelayanan Kesehatan

* Pendidikan

* Keamanan

Ketika biaya kesehatan dan pendidikan sudah ditanggung penuh oleh negara, maka beban hidup masyarakat turun drastis. Pekerja tidak lagi dikejar ketakutan ekstrem kehilangan pekerjaan sekadar untuk biaya berobat atau sekolah anak. Negara juga dapat memberikan modal usaha tanpa riba dari Baitul Maal bagi warga negara yang ingin membuka usaha mandiri namun kekurangan modal.

Kesimpulan:

Fakta badai PHK massal yang terjadi hari ini adalah alarm keras yang mengonfirmasi bahwa kepatuhan total pada sistem ekonomi kapitalisme global hanya akan membawa kesengsaraan jangka panjang bagi kelas pekerja. Buruh terus dieksploitasi saat ekonomi meroket, dan dibuang begitu saja saat ekonomi tersendat.

Sudah saatnya kita menyadari bahwa solusi sejati tidak akan lahir dari regulasi tambal sulam di dalam sistem yang cacat sejak lahir. Islam menawarkan alternatif yang holistik: mengubah paradigma dari pencarian untung sepihak menjadi pemenuhan hak kemanusiaan. Hanya dengan penerapan sistem Islam, keadilan distributif dapat tercipta, lapangan kerja dapat dijamin, dan kesejahteraan hakiki bukan lagi sekadar impian di atas kertas.

Read More