Beras Oplosan, Rakyat Jadi Korban

Oleh: Anizah

(Penulis dan Aktivis Kota Blora)

Beberapa waktu lalu, masyarakat dikagetkan dengan kasus Minyakita palsu yang ternyata minyak curah dan takarannya tidak sesuai. Kini, masyarakat kembali dikejutkan dengan beras premium yang dioplos dengan beras berkualitas rendah.

Terbaru, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian mengungkap temuan mengejutkan. Sebanyak 212 dari 268 merek beras premium terbukti melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar kualitas, berat, dan harganya.

Dari pengujian 13 laboratorium di 10 Provinsi, hasilnya sangat mengkhawatirkan. Sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas Harga Ecer Tertinggi (HET), dan 21,66% beratnya tidak sesuai. Akibat dari kasus ini, kerugian bisa mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya. (METROTV 14/07/2025)

Akibat Sistem Kapitalisme

Kecurangan demi kecurangan dalam sistem kapitalisme sudah menjadi hal yang biasa. Sistem yang berasaskan materi akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa peduli ada banyak masyarakat yang menderita dan dirugikan.

Peredaran beras palsu ini sangat merugikan. Bagaimana tidak, sudah kualitas tidak sesuai mutu, mengklaim beras premium, tetapi nyatanya beras dengan kualitas standar, takarannya tidak sesuai, ditambah lagi harganya di atas HET. Masyarakat berjuang menyisihkan anggaran lebih supaya bisa membeli beras berkualitas untuk keluarga, tetapi nyatanya dioplos juga.

Sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan mencetak manusia-manusia yang tak takut akan Tuhannya. Mereka melakukan perbuatan sesuka hati tanpa memandang halal haram atau terpuji dan tercela.

Sistem sanksi yang diterapkan pun tidak bisa membuat efek jera bagi pelakunya. Bahkan, hukum di sistem ini bisa diperjualbelikan atau bisa jadi pelaku kebal dari hukum karena mempunyai banyak uang dan dekat dengan penguasa.

Adapun negara hanya menjadi regulator dan fasilitator, tidak benar-benar mengurusi ketersediaan pangan untuk rakyatnya. Negara merasa sudah cukup aman ketika stok pangan diklaim cukup, tetapi ternyata banyak yang dioplos. Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memosisikan negara hanya sebagai regulator, bukan pengurus rakyat.

Islam Mampu Mencegah Kecurangan

Sejatinya, permasalahan umat pada hari ini bahkan seluruh dunia adalah karena ketiadaan penerapan syariat Islam dalam bingkai Khilafah. Dalam Islam, penguasa memiliki tanggung jawab penuh untuk menjadi pemimpin yang amanah, jujur, adil, dan menjaga kemaslahatan umat.

Jadi, di dalam Islam, jabatan bukanlah suatu posisi untuk mencari keuntungan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam Islam, negara harus hadir penuh dalam urusan pangan. Bukan hanya memastikan pasokan yang tersedia, akan tetapi mengelola seluruh rantai produksi hingga distribusi. Negara tidak akan membiarkan urusan vital seperti pangan jatuh ke tangan korporasi swasta yang hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Dalam distribusi, Khilafah mengawasi pasar agar rantai niaga berjalan jujur dan adil. Negara melarang tegas penimbunan, kecurangan, riba, tengkulak, dan kartel. Jika ditemukan pelanggaran publik seperti kecurangan dalam perdagangan, maka pelaku akan diberi sanksi sesuai syariat Islam secara langsung dan efektif tanpa berlarut-larut.

Hanya negara Islam (Khilafah) yang mampu memenuhi kebutuhan pokok secara adil dan merata, serta mencegah manipulasi dan kedzaliman. Inilah wujud nyata dari sistem Islam, menjadikan penguasa sebagai pelayan umat dan menegakkan aturan Allah demi kebaikan dan keberkahan seluruh masyarakat.

Wallahualam bissawab. 

Read More

Ketika Korupsi Menjadi Tradisi: Saatnya Kembali pada Syariat

​Oleh Rahayu

(Pegiat Dakwah)

​Belum lama ini, Kejaksaan Agung menangkap 18 tersangka dalam kasus korupsi Pertamina, yang merugikan negara hingga Rp285 triliun (Kompas.com, 11 Juli 2025). Salah satu modus operandinya adalah menjual minyak mentah ke luar negeri, lalu mengimpornya kembali dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, rakyat kecil kesulitan membeli minyak karena harganya melonjak, padahal minyak tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA) milik bangsa sendiri. Ironisnya, minyak mentah itu sebenarnya masih Ketika Korupsi Menjadi Tradisi: Saatnya Kembali pada Syariat dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

​Korupsi sebagai Tradisi yang Mengakar

​Fakta ini kembali menegaskan bahwa korupsi telah menjadi tradisi yang mengakar kuat di negeri ini, bahkan di tengah masyarakat mayoritas Muslim. Dari elite penguasa hingga rakyat biasa, praktik haram ini menyebar tanpa rasa malu dan nyaris tanpa henti. Setiap hari, media menyajikan berita korupsi bak menu wajib: dari televisi, media sosial, hingga surat kabar. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya SDA seperti emas, minyak, gas, batu bara, nikel, hutan, dan laut. Namun, kekayaan ini tak cukup untuk menyelamatkan negeri dari krisis moral dan kehancuran sistemik.

​Lemahnya Sistem Hukum dan Dampak Kapitalisme Demokrasi

​Kerusakan ini tak lepas dari lemahnya sistem hukum yang berlaku. Hukum tampak tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum tanpa ampun, sementara para penguasa atau pemilik modal kerap bebas dari jerat hukum. Uang dan pengaruh bisa membeli keadilan. Rakyat pun hanya bisa menyaksikan ketimpangan ini dengan getir dan kecewa. Korupsi telah menjadi wajah gelap dari sistem kapitalisme demokrasi yang selama ini diterapkan.

​Akar Korupsi: Lemahnya Iman dan Sekularisme

​Jika ditelaah lebih dalam, suburnya korupsi di negeri ini berakar dari lemahnya iman serta jauhnya umat dari nilai-nilai Islam. Ketakwaan, yang seharusnya menjadi benteng dari kerakusan dan cinta dunia, telah terkikis dalam sistem kehidupan sekuler saat ini. Demokrasi kapitalis membuka peluang besar bagi pemilik modal untuk membeli kekuasaan. Proses demokrasi hanya menjadi panggung transaksi kekuasaan lima tahunan, bukan ajang memperjuangkan kepentingan rakyat.

​Solusi Hakiki: Kembali pada Syariat Islam

​Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengevaluasi sistem yang selama ini menjadi pijakan berbangsa dan bernegara. Sistem kapitalisme-demokrasi terbukti gagal menegakkan keadilan dan mencabut akar korupsi. Sebaliknya, dalam sejarah Islam, kita mengenal sosok-sosok pemimpin adil seperti Khalifah Umar bin Khattab yang tidak segan memeriksa harta pejabat yang mencurigakan, bahkan mengembalikannya ke baitulmal. Rasulullah SAW juga telah menegaskan bahwa harta yang diperoleh secara haram (ghulul) akan menjadi azab di akhirat (HR. Muslim).

​Kini saatnya umat bangkit dan menyadari bahwa solusi hakiki tidak berasal dari sistem buatan manusia yang rapuh, tetapi dari sistem ilahi yang menyeluruh dan sempurna. Syariat Islam tidak hanya memberikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi, tetapi juga membangun pencegahan melalui pendidikan iman, sistem ekonomi yang adil, dan kontrol masyarakat yang aktif. Hanya dengan penerapan Islam secara kaffah, yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, korupsi dapat diberantas hingga keakar-akarnya, hukum ditegakkan dengan adil, dan kehormatan negeri ini dapat dipulihkan.

​Wallahu a’lam bishshawab.

Read More

Regulasi Tak Bergigi Membuat Kecurangan Selalu Terjadi

​Oleh: Sendy Novita, S.Pd., M.M.

(​Praktisi Pendidikan & Pengkaji Kebijakan Publik Berbasis Islam)

​Kecurangan dalam distribusi beras kembali mencuat ke permukaan. Tidak hanya soal timbangan yang dikurangi, namun juga kualitas dan jenis beras yang tidak sesuai dengan label. Ironisnya, pelaku di balik praktik curang ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya menjadi teladan dalam tata niaga pangan. Masyarakat sebagai konsumen menjadi korban langsung, sementara negara mengalami kerugian dalam jumlah besar. Padahal, regulasi dan lembaga pengawas sudah ada. Lalu, mengapa kecurangan semacam ini terus terjadi?

​Akar Masalah Kecurangan: Sistem Sekuler Kapitalisme

​Praktik kecurangan adalah suatu keniscayaan dalam sistem kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Demi keuntungan materi, banyak pihak menghalalkan segala cara, bahkan yang jelas-jelas haram dan melanggar hukum. Fenomena ini bukan sekadar kelalaian oknum, melainkan potret nyata dari wajah sistem sekuler kapitalisme, yang menormalisasi keuntungan sebagai satu-satunya orientasi, sekalipun harus mengorbankan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

​Berlarutnya persoalan ini menunjukkan dua hal yang sangat mengkhawatirkan. Pertama, lemahnya pengawasan dan sistem sanksi. Regulasi ada, tapi tidak ditegakkan secara konsisten dan tegas. Pelaku kejahatan korporasi sering kali hanya mendapatkan sanksi administratif atau teguran ringan, yang tidak memberikan efek jera. Kedua, sistem pendidikan gagal mencetak individu yang amanah dan bertakwa. Sekolah dan kampus lebih menekankan capaian akademik dan keterampilan teknis, namun abai pada pembentukan karakter dan akhlak mulia.

​Lebih dari itu, kecurangan ini juga mencerminkan ketidakhadiran peran negara dalam pengurusan pangan secara menyeluruh. Dari hulu hingga hilir, tata kelola pangan dikuasai oleh korporasi yang semata-mata berorientasi pada bisnis. Negara hanya memegang kendali terhadap kurang dari 10% pasokan pangan nasional. Akibatnya, negara kehilangan daya tawar terhadap para penguasa pasar, sehingga tidak memiliki kontrol kuat atas distribusi, harga, apalagi kualitas pangan.

​Islam sebagai Solusi Komprehensif

​Islam memiliki solusi komprehensif dalam mengatasi persoalan ini. Bagi para pejabat atau penguasa, Islam menetapkan tanggung jawab besar sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Penguasa harus amanah dan bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, dengan cara yang adil dan transparan.

​Tegaknya aturan dalam Islam didukung oleh tiga hal utama: ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan peran negara yang hadir secara aktif. Negara dalam sistem Islam menerapkan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan, bukan sekadar administratif. Islam juga memiliki lembaga khusus bernama Qadhi Hisbah yang bertugas memastikan regulasi dijalankan dengan benar, termasuk dalam hal timbangan, kualitas barang, dan kejujuran dalam transaksi.

​Negara Islam wajib hadir secara utuh dalam pengurusan pangan—mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Negara tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan, tapi juga mengatur rantai niaga agar bebas dari kecurangan dan penindasan, serta menjamin pangan sampai ke seluruh lapisan masyarakat dengan harga dan kualitas yang layak.

​Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Hakiki

​Sudah saatnya umat ini sadar, bahwa regulasi tanpa kekuatan dan tanpa dasar akidah yang kokoh hanya akan menjadi aturan yang tak bergigi. Selama sistem sekuler kapitalis masih menjadi landasan kehidupan, maka kecurangan demi kecurangan akan terus terjadi. Hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh, keadilan dan kesejahteraan yang hakiki bisa benar-benar terwujud.

​Wallahu alam bisawab.

Read More