Rakyat Dituntut Pintar, Akses Belajar Justru Terbatas

Oleh: Rati Suharjo 

(Pegiat Literasi)

Potret perjuangan pendidikan menjadi sebuah ironi saat tuntutan pintar berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas. (Sumber foto: Mahasiswa.co.id)

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM sebagai bekal penting untuk menghadapi persaingan global. Namun, faktanya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius.

Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2024 hanya 9,22 tahun. Angka ini setara dengan tingkat pendidikan SMP.

Capaian tersebut belum merata. Kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar. Data BPS 2024 menunjukkan rata-rata lama sekolah tertinggi di DKI Jakarta (11,5 tahun) dan terendah di Papua Pegunungan (5,1 tahun).

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga menyoroti hal ini. Hanya 30,85% penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus SMA.

Pendidikan sebagai Komoditas

Realita ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak bangsa hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan kini semakin dipandang sebagai komoditas.

Bagi anak dari keluarga mampu, melanjutkan ke SMA bahkan perguruan tinggi bukanlah masalah. Namun, bagi keluarga kurang mampu, jangankan membayar UKT dan biaya hidup di perantauan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit.

Situasi ekonomi yang tak menentu membuat masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Akibatnya, pendidikan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah.

Negara sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai program telah diluncurkan, seperti KIP dan sekolah gratis. Namun, faktanya tidak semua rakyat dapat merasakan akses tersebut.

Jangkauannya masih sempit dan belum merata, terutama di wilayah 3T. Persoalan semakin rumit dengan adanya swastanisasi pendidikan dan biaya yang kian mahal.

Kurikulum juga cenderung mengikuti logika pasar, sehingga pendidikan lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja murah, bukan sebagai hak dasar rakyat.

Solusi Islam: Pendidikan Hak Wajib Negara

Berbeda dengan sistem saat ini, dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak yang wajib diberikan negara kepada seluruh rakyat. Tujuannya adalah membentuk generasi berilmu, bertakwa, serta memiliki keterampilan tinggi.

Pendidikan adalah kebutuhan primer. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. dalam QS Al-'Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan untuk membaca dan menuntut ilmu.

Dalam sistem khilafah, pembiayaan pendidikan tidak akan menjadi masalah. Negara mengelola perekonomian dengan prinsip Islam. Seluruh sumber daya alam adalah milik rakyat yang dikelola negara.

Hasil pengelolaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk biaya pendidikan. Selain itu, ada sumber pemasukan lain seperti fai, kharaj, dan jizyah yang menambah kekuatan kas negara.

Dengan kekayaan tersebut, negara mampu membiayai pendidikan warganya secara gratis, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Mengapa Pendidikan Penting dalam Islam?

Menuntut ilmu adalah kewajiban dalam Islam. Pendidikan bukan hanya sarana membangun bangsa agar mampu bersaing di kancah global.

Lebih dari itu, pendidikan adalah bagian dari perintah agama. Tujuannya untuk mencetak manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Read More

Gaza Terlalu Lama Terjajah, Bebaskan Sekarang!

Oleh: Rati Suharjo

(Pegiat Literasi)

Derita Gaza terus membayangi dunia. Bebaskan saudara kita dari penindasan dan blokade yang tak berujung (Sumber foto: Hatem Ali/CNN Indonesia)

Selama berpuluh-puluh tahun tanah Gaza telah ternoda darah. Namun, Gaza tetap berdiri tegar di tengah penderitaan yang tiada henti. Penduduknya hidup dalam bayang-bayang penindasan, tercekik oleh blokade, dan terus diteror dentuman senjata.

Di tengah derita itu, gelombang kecaman internasional semakin menguat. Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, pada Jumat (8/8/2025) di Jenewa mengecam rencana Israel untuk sepenuhnya mengambil alih Jalur Gaza secara militer. Ia menegaskan, langkah tersebut harus segera dihentikan karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan, demi mewujudkan solusi dua negara serta menjamin hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri. (beritasatu.com, 8/8/2025)

Kritik serupa datang dari Kementerian Luar Negeri Turki yang menyebut rencana itu sebagai bagian dari tindakan genosida yang dijalankan pemerintahan Netanyahu. Turki memperingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan global.

Indonesia pun menyuarakan penolakan keras. Pemerintah menilai langkah sepihak Israel untuk menguasai Gaza merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Tindakan ini dinilai semakin menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah sekaligus memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. (bbc.com, 9/8/2025)

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam wawancara dengan Fox News (Kamis, 8/8/2025), menyatakan Israel berencana mengambil kendali militer penuh atas Gaza. Ia menegaskan tidak akan menguasai Gaza secara langsung, melainkan hanya membangun zona keamanan sebelum menyerahkannya kepada pihak Arab. (cnbcindonesia, 8/8/2025)

Namun, pernyataan itu bertolak belakang dengan kenyataan. Selama hampir dua tahun terakhir, operasi militer Israel justru semakin menyudutkan warga Gaza hingga ke tepi pantai. Mereka hidup dalam kondisi memprihatinkan: banjir lumpur saat hujan, minim air bersih, serta kehidupan yang serba terhimpit.

Ucapan Netanyahu sejatinya tak lebih dari siasat licik untuk membius opini publik seolah Israel tidak berniat menguasai Gaza. Kenyataannya, bukti sudah terpampang jelas di hadapan dunia. Kata-kata Netanyahu hanyalah kedok kosong yang menutupi fakta kelam: Israel telah menumpahkan darah rakyat Gaza tanpa henti selama 75 tahun—sebuah tragedi kemanusiaan yang terus berulang tanpa belas kasih.

Umat Islam harus membuka mata dan hati, bahwa Gaza bukan sekadar wilayah jauh di sana. Gaza adalah bagian dari kita, darah daging kita. Luka mereka adalah luka kita, air mata mereka adalah air mata kita.

Rasulullah saw. telah bersabda:

"Perumpamaan orang-orang beriman itu ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut terjaga dan merasakan panas (kesakitan)." (HR. Muslim )

Maka, jika ada di antara kita yang diam, berpangku tangan, atau pura-pura tidak peduli terhadap penderitaan Gaza, itu sama saja dengan membiarkan bagian dari tubuh kita hancur tanpa perlawanan. Sudah saatnya kita bangkit, menggenggam kembali kehormatan, dan berdiri bersama Gaza hingga penjajahan ini sirna selamanya.

Namun, kebangkitan umat Islam hari ini tersandera oleh paham-paham sesat seperti demokrasi dan nasionalisme, yang menempatkan kedaulatan manusia di atas hukum Allah Swt. Ide-ide ini membuat umat mengutamakan batas negara dan kepentingan politik di atas persaudaraan iman, hingga membutakan mereka terhadap jeritan saudara seakidah di negeri lain. Akibatnya, lahirlah sikap acuh, perpecahan, dan hilangnya kekuatan persatuan yang seharusnya menjadi benteng umat.

Tragedi Gaza adalah bukti nyata luka umat Islam yang belum terobati. Derita rakyatnya tidak akan sirna hanya dengan kecaman, doa, atau sekadar bantuan kemanusiaan. Gaza membutuhkan kemerdekaan yang hakiki, agar setiap warganya dapat menunaikan ibadah tanpa rasa takut, serta hidup terhormat sebagaimana bangsa-bangsa merdeka di muka bumi.

Sejarah membuktikan bahwa pembebasan Palestina hanya mungkin terwujud melalui persatuan umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab dan Shalahuddin al-Ayyubi telah memberikan teladan, bahwa kekuatan yang bersatu di bawah satu kepemimpinan mampu mengusir penjajah. Selama umat masih terbelah oleh batas-batas nasionalisme dan menjadikan demokrasi sebagai jalan utama, cita-cita itu hanya akan menjadi angan-angan.

Persatuan yang hakiki hanya bisa diraih dengan adanya seorang khalifah, yakni pemimpin seluruh umat Islam yang akan menggerakkan kekuatan militer untuk berjihad fi sabilillah membebaskan Gaza dari cengkeraman penjajah. Namun sebelum sampai pada tahap itu, umat Islam perlu menyatukan hati dan langkah melalui dakwah berjamaah, mengikis perbedaan yang memecah belah, serta membangun kekuatan bersama.

Penderitaan Gaza tidak akan berlangsung selamanya jika ada penguasa yang sungguh-sungguh bertekad membebaskannya. Setelah puluhan tahun terbelenggu penjajahan, maka sudah saatnya kemerdekaan itu diserukan demi mengembalikan kebebasan yang hakiki. Persatuan umat di bawah naungan khilafah adalah jalan menuju pembebasan Gaza dan Palestina.

Wallāhualam bisshawab.

Read More

Kenapa Bendera One Piece Jadi Suara Rakyat? Ini Alasan di Baliknya

Oleh: Niken Ayu Puspitasari 

(Penulis Analisis Kebijakan Publik)

Di tengah semangat kemerdekaan ke-80, bendera One Piece berkibar sebagai simbol aspirasi rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan dan perubahan dari pemerintah

Di tengah semangat kemerdekaan ke-80, bendera One Piece berkibar sebagai simbol aspirasi rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan dan perubahan dari pemerintah

Indonesia dihebohkan oleh sebuah fenomena unik. Menjelang Hari Kemerdekaan ke-80, rakyat secara kompak mengibarkan bendera bajak laut One Piece. Aksi ini menjadi sorotan, memicu pro-kontra, dan dianggap sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

Mengapa harus bendera One Piece? Dan apa makna di balik aksi ini?

Bendera One Piece, Cerminan Kekecawaan Rakyat

Aksi ini bukanlah tanpa alasan. Rakyat sudah jengah melihat ketidakadilan yang terus terjadi. Mulai dari pajak yang naik, perampasan tanah, pemblokiran rekening, hingga masalah baru yang seolah tiada henti.

Permasalahan ini dicerminkan dalam cerita anim

One Piece. Di sana, para penguasa hidup damai dengan kekuasaannya, sementara rakyatnya menderita. Kondisi inilah yang membuat masyarakat merasa senasib dengan karakter di dalam cerita tersebut.

Bendera One Piece menjadi simbol kekecewaan mereka. Meskipun begitu, mereka tetap mengibarkannya di bawah Sang Saka Merah Putih. Ini menunjukkan, kecintaan pada negara tetap ada, namun kekecewaan pada para pejabatnya sangat besar.

Tanggapan Pemerintah vs Suara Rakyat

Aksi ini langsung ditanggapi serius oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyebut aksi ini sebagai provokasi.

Beliau menegaskan bahwa tindakan ini melanggar Undang-Undang Pasal 24 ayat (1), yang melarang pengibaran bendera negara di bawah bendera atau lambang apapun.

Di sisi lain, salah satu anggota aksi menjelaskan bahwa tujuan mereka sebenarnya sederhana: agar pemerintah sadar. Aksi ini adalah bentuk kritikan dari masyarakat.

Mereka berharap pemerintah tidak hanya melihat pelanggarannya, tetapi juga mau berbenah dan memperbaiki kebijakan.

Sistem Kapitalis dan Kesenjangan

Masalah-masalah yang muncul di negara ini seringkali dikaitkan dengan sistem kapitalis. Sistem ini dianggap menciptakan kesenjangan antara rakyat dan para pemangku kekuasaan.

Wajar saja jika rakyat mencerminkan sistem ini seperti pada cerita One Piece. Cerita di mana kepentingan personal lebih diutamakan daripada nasib rakyat.

Islam sebagai Solusi Berkeadilan

Islam bukanlah sekadar ajaran spiritual. Islam juga menawarkan solusi sistematis untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam Islam, sistem pemerintahan diatur secara detail demi keadilan bersama. Hukuman yang tegas pun diterapkan untuk memberikan efek jera pada para pelaku kezaliman.

System Islam memiliki kepemimpinan yang bersifat universal (Khalifah). Khalifah wajib memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan Tuhan, tidak mengikuti hawa nafsu. Kedaulatan ada pada hukum syara' (hukum Islam).

Tujuan sistem ini adalah untuk memelihara dan mengatur urusan agama serta masyarakat. Selain itu, juga untuk menghilangkan pertentangan dan perselisihan.

Kesimpulan: Kita Butuh Keadilan Nyata

Masalah yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan sistem yang mampu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya sekadar janji, tetapi tindakan nyata yang adil.

Tuntutan rakyat melalui bendera One Piece ini adalah pengingat. Bahwa kekuasaan harusnya digunakan untuk menyejahterakan, bukan menindas.

Wallahualam bissawab. 

Read More