Isu Agama Menjadi Alat Politik dalam Pilpres 2024

Oleh. Iin. S

(Penulis Kota Blora)

Jelang tahun politik 2024, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.

Menag Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," ujarnya (Republika.co.id, 4 September 2023)

Sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, pernyataan dari Menag justru malah memicu perpecahan di antara masyarakat. "Gus Yaqut semestinya tidak membuat pernyataan-pernyataan kontradiktif atau anomali yang bisa memicu pertentangan di masyarakat. Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang justru akan mendapatkan respon yang negatif dari publik. 

Sebab, pernyataan tersebut justru berpotensi memicu munculnya politik identitas yang saat ini sudah jauh menurun dibandingkan Pilpres 2019 lalu" (Republika.co.id, 5 September 2023)

Jika kita cermati ungkapan Menag justru akan menyesatkan umat dan membahayakan kehidupan umat karena agama dituduh sebagai alat politik. Hal ini akan menimbulkan perspektif agama dan politik adalah bagian yang terpisah. Pada akhirnya umat akan menjauhkan diri dari politik.

Agama hanya ditempatkan dalam konteks hubungan individu dengan Tuhannya saja dan tidak mempunyai kepentingan untuk memberikan arah kepada masyarakat karena baginya itu masalah duniawi sementara agama hanya konsern pada urusan ukhrawi.

Agama hanya berperan dalam masalah etika saja, tidak mau terlibat terlalu jauh dalam urusan politik karena dianggap akan mengotori agama. Agama akan tetap terjaga kesuciannya apabila bisa netral dari berbagai tarikan kepentingan politik. Pemahaman seperti ini justru akan menguatkan negara ini menjadi semakin sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan.

Dalam pandangan ideologi sekuler kapitalis, manfaat sebagai asas terpenting. Politik hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi demi mempertahankan kekuasaan politik. Menghalalkan segala cara termasuk politisasi agama menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari politik.

Berbeda dengan pandangan Islam. Islam memandang politik tidak dapat dipisahkan dengan agama karena agama harus menjadi landasan dalam menentukan arah negara. Politik bukanlah sesuatu yang kotor, politik Islam tidak identik dengan rebutan kedudukan dan kekuasaan. 

Politik Islam bermakna mengurusi dan memelihara, yakni mengurusi urusan umat, perbaikan, pelurusan, menunjuki pada kebenaran dan membimbing menuju kebaikan.

Islam adalah agama yang syâmil (menyeluruh) yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam Al-Qur’an disebutkan ayat yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang kafah atau menyeluruh. Dalam surah an-Nahl ayat 89, Allah berfirman :

“Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).”

Syariah Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah ritual, moralitas (akhlak), ataupun persoalan-persoalan individual. Syariah Islam juga mengatur muamalah seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan sebagainya. Islam juga mengatur masalah ‘uqûbah (sanksi hukum) maupun bayyinah (pembuktian) dalam pengadilan Islam.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. sebagai kepala negara, sebagai qadhi (hakim) dan panglima perang. Rasul saw. pun mengatur keuangan Baitul Mal, mengirim misi-misi diplomatik ke luar negeri untuk dakwah Islam, termasuk menerima delegasi-delegasi diplomatik dari para penguasa di sekitar Madinah.

Jadi, betapa pentingnya menyatukan Islam dan politik. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, “Jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.

Wallahualam bissawab.