Harga Beras Terjun Bebas, Butuh Solusi Tuntas

Oleh. Ulfa Ni'mah

(Penggiat Literasi Blora)

Harga kebutuhan pokok beras beberapa bulan terakhir ini menjadi tak terkendali. Selain Demak dan Grobogan, Blora juga masuk dalam wilayah di Jawa Tengah yang memiliki produksi beras sedikit dan terdampak kenaikan harga beras. Tingginya harga beras tersebut diduga karena harga gabah yang naik dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang sehingga produksi pertanian menurun. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ngaliman Kepala Dinas Pangan Pertanian Pertemanan Kabupaten (DP4) Blora, mengatakan bahwa salah satu penyebab kenaikan harga beras adalah musim kemarau yang ekstrim sebagai dampak dari El Nino, sehingga produksi gabah dari para petani menurun. 

Lebih lanjut penulis pun mewawancarai Ibu-ibu rumah tangga wilayah Mlangsen Blora, RT 01/RW 03 terkait kenaikan harga beras yang cukup membuat mereka prihatin akan kenaikan harga beras tersebut. 

Begitu pula Bu Wawan, salah seorang penjual beras warga RT 5/ RW V Perumnas Karangjati, ikut mengungkapkan sekarang harga beras jenis mapan kemasan 5kg harganya naik menjadi Rp65 ribu yang sebelumnya Rp 55 ribu. Sementara harga beras di pasar tradisional Sido Makmur Blora naik rata rata Rp2000 per kilogram. 

Meski kenaikan harga beras merupakan akumulasi dari berbagai kondisi, namun kenaikan bahan pokok beras ini cukup memprihatinkan situasi di tengah sulitnya ekonomi.

Selain itu, kenaikan ini juga berdampak dalam pengeluaran rumah tangga. Mengingat beras adalah kebutuhan primer, bahan baku yang masih menjadi primadona seluruh rakyat Indonesia. Sesuai kebiasaan masyarakat Indonesia belum dikatakan makan berat jika belum mengkonsumsi nasi yang sumber bahan baku utamanya adalah beras yang dimasak. 

*Kebijakan Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Beras*

Jelas saja, jika kenaikan harga beras yang terus melejit ini cukup membuat keresahan di hati rakyat, terutama ibu ibu pelaku langsung yang berbelanja dan manajer keuangan rumah tangga. 

Betapa tidak, sebelum harga beras naik saja masih banyak warga yang kesulitan makan. Bahkan sehari hari mereka rela hanya mengkonsumsi nasi saja tanpa lauk demi untuk mempertahankan hidup. Lantas solusi apakah untuk menangani kenaikan harga beras ini ? 

Ya, memang selama ini sudah dilakukan regulasi oleh pemda setempat untuk pembelian gabah dari petani sesuai dengan kebutuhan. Namun kembali lagi dalam situasi saat ini tengkulak besar biasanya lebih berkuasa untuk memborong gabah petani lokal dan kemudian bukannya dijual di wilayah sekitar daerah namun justru dijual diluar kota yang memiliki nilai harga lebih tinggi untuk keuntungan yang lebih banyak. Tak ayal, harga wilayah lokal menjadi tinggi karena kelangkaan barang. 

Begitu pula, meski pemprov jateng kepolisian daerah (polda), dan kejaksaan tinggi melakukan pengecekan stabilitas harga pangan di lapangan (guna) mengantisipasi pedagang yang melakukan kecurangan dengan melanggar peraturan. Tetap saja cara ini belum begitu signifikan berpengaruh terhadap stabilitas harga, pasalnya distribusi beras belum merata dan ketika pun diadakan pasar murah hanya beberapa saja konsumen yang menikmatinya bahkan ada oknum yang Menyalahgunakannya. 

Maka ketika diimbau gerakan STOP BOROS PANGAN oleh pemerintah kepada rakyat dengan maksud melindungi masyarakat. Imbauan ini sejatinya tidak tepat karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan wajib harian, yang harus dicukupi bagi tiap individu.

Sudah banyak penderitaan rakyat saat menghadapi kenaikan harga pangan, dari minyak goreng yang polemiknya sampai sekarang belum usai, pajak PPN naik 11 persen, kenaikan Pertamax, dan lain-lain. Jangan ditambah lagi statement-statement dari pejabat publik yang tidak tepat, 'pengin murah harga beras nanam sendiri beras', 

Sebab apa yang dikeluhkan rakyat sejatinya bukan keluhan tanpa sebab, juga bukan rakyat menjadi cengeng gegara kenaikan beras. Namun kebijakan yang ada dirasa menjadikan beban hidup kian berat di tengah kenaikan harga komoditas yang lain. Belum lagi imbas pandemi masih dirasakan rakyat, cari kerja susah, di saat yang sama biaya hidup semakin mahal. 

  

Seharusnya ketika negara ingin menjaga kedaulatan pangan maka harus siap dengan segala bentuk rencana strategis nasionalnya. Bukan mengandalkan impor bahan komoditi dari luar tanpa membenahi sistem produktivitas pangan di dalam negeri. Bagai pungguk merindukan bulan, kesejahteraan masyarakat yang digadang gadang takkan pernah tercapai jika tata kelola sistem kapitalisme terus dijadikan pijakan dalam mengatur urusan umat. 

Terlebih imbas elnino, beberapa negara pun mulai membatasi ekspor pangan, contohlah India yang kini menghentikan ekspor pangan beras basmati. 

Oleh karena itu, jika kondisi ini berkelanjutan bisa dibayangkan nasib rakyat Indonesia di masa depan. Hidup dengan krisis pangan dan ketergantungan akan impor pangan yang sejatinya bisa dikatakan depopulasi dengan perlahan. 

Sudah seyogyanya negara pro dengan urusan rakyat, membenahi tata kelola yang semestinya dengan supporting sistem yang mumpuni dari Ilahi. Sebab penderitaan rakyat yang selama ini terjadi tersebab akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis yang rusak bersumber dari akal manusia dan keserakahan semata. 

 

*Cara Islam Menjaga Ketahanan Pangan*

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aturan manusia. Terlebih ketahanan pangan sudah menjadi tugas khilafah untuk mewujudkannya. Begitupun menjalankan politik ekonomi Islam dalam pengelolaan pangan serta pertanian. 

Secara politik, Syariah Islam juga menetapkan khilafah wajib bertanggung jawab secara penuh dalam pengurusan hajat publik. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits beliau:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari) 

Dalam hadis tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau .

 

Adapun dalam rangka membangun ketahanan pangan negaranya. Ada dua hal utama yang akan dilakukan oleh khilafah. pertama, khilafah bertanggung jawab untuk menjamin berjalannya proses produksi dan akan menjaga stok pangan. 

Karenanya khilafah akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya. Seperti memberikan kemudahan mengakses bibit terbaik, teknologi pertanian terbaru, menyalurkan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi dan perairan. Termasuk khilafah juga menyelenggarakan riset riset pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275). 

Kegiatan ekonomi di sektor riil seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Islam tidak mengenal kegiatan ekonomi sistem pasar modal seperti jual-beli saham, sekuritas dan obligasi.

Kedua, pada aspek distribusi dan stabilitas harga. Secara prinsip, distribusi dan pembentukan harga dalam pandangan Islam mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi pemerintah khilafah. Khilafah hanya perlu melakukan pengawasan jika terjadi kondisi yang tidak normal. 

Pada kondisi harga tidak normal, Khilafah akan mengambil dua kebijakan utama. Pertama yaitu, menghilangkan penyebab distorsi pasar seperti penimbunan dan kartel. Kedua, dengan menjaga keseimbangan suplai dan demand.

Untuk mempengaruhi harga, negara mengintervensi melalui mekanisme pasar. Negara juga tidak mengenakan cukai atas komoditas yang datang dari negara lain jika negara tersebut tidak memungut cukai atas komoditas yang dibawa warga negara khilafah. Inilah pola hubungan dagang internasional yang adil dan tidak saling mengeksploitasi. 

Sudah menjadi tanggung jawab khilafah untuk menjamin pemenuhan pangan rakyat secara merata, mencukupi dan harganyapun terjangkau. Rakyat tidak lagi merasa was-was ataupun takut kebutuhannya tidak tercukupi.

Khilafah akan mensupport penuh bagi masyarakat dalam berproduksi sehingga petani merasa terjamin dalam bertani. Mereka aman untuk menanam dan menjual hasil panen tanpa takut harga anjlok. Begitu pula khilafah akan mengawal distribusi sehingga tercipta pasar yang sehat. Masyarakat dapat bersaing sehat dalam memperjual belikan barang dagangannya. Masyarakat juga akan termotivasi memberikan hasil terbaik untuk bisa diperdagangkan dan dikonsumsi. Sehingga apabila pengurusan pangan dalam negeri telah dikelola dengan baik, maka kebutuhan untuk impor pangan akan hilang. Maka secara otomatis ketahanan dan kedaulatan pangan benar-benar terwujud.

Ekonomi Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam negeri, Khilafah menjalankan politik ekonomi yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Khilafah juga mendorong warga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya dalam batas-batas kemampuan yang mereka miliki.

Begitu sempurnanya Islam dalam mengatur segala urusan dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan manusia. Karena aturan Islam berasal dari Zat yang maha adil yaitu, Allah SWT.[]

Wallahu'alam bissawab.