Rakyat Dituntut Pintar, Akses Belajar Justru Terbatas

Oleh: Rati Suharjo 

(Pegiat Literasi)

Potret perjuangan pendidikan menjadi sebuah ironi saat tuntutan pintar berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas. (Sumber foto: Mahasiswa.co.id)

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM sebagai bekal penting untuk menghadapi persaingan global. Namun, faktanya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius.

Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2024 hanya 9,22 tahun. Angka ini setara dengan tingkat pendidikan SMP.

Capaian tersebut belum merata. Kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar. Data BPS 2024 menunjukkan rata-rata lama sekolah tertinggi di DKI Jakarta (11,5 tahun) dan terendah di Papua Pegunungan (5,1 tahun).

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga menyoroti hal ini. Hanya 30,85% penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus SMA.

Pendidikan sebagai Komoditas

Realita ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak bangsa hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan kini semakin dipandang sebagai komoditas.

Bagi anak dari keluarga mampu, melanjutkan ke SMA bahkan perguruan tinggi bukanlah masalah. Namun, bagi keluarga kurang mampu, jangankan membayar UKT dan biaya hidup di perantauan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit.

Situasi ekonomi yang tak menentu membuat masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Akibatnya, pendidikan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah.

Negara sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai program telah diluncurkan, seperti KIP dan sekolah gratis. Namun, faktanya tidak semua rakyat dapat merasakan akses tersebut.

Jangkauannya masih sempit dan belum merata, terutama di wilayah 3T. Persoalan semakin rumit dengan adanya swastanisasi pendidikan dan biaya yang kian mahal.

Kurikulum juga cenderung mengikuti logika pasar, sehingga pendidikan lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja murah, bukan sebagai hak dasar rakyat.

Solusi Islam: Pendidikan Hak Wajib Negara

Berbeda dengan sistem saat ini, dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak yang wajib diberikan negara kepada seluruh rakyat. Tujuannya adalah membentuk generasi berilmu, bertakwa, serta memiliki keterampilan tinggi.

Pendidikan adalah kebutuhan primer. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. dalam QS Al-'Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan untuk membaca dan menuntut ilmu.

Dalam sistem khilafah, pembiayaan pendidikan tidak akan menjadi masalah. Negara mengelola perekonomian dengan prinsip Islam. Seluruh sumber daya alam adalah milik rakyat yang dikelola negara.

Hasil pengelolaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk biaya pendidikan. Selain itu, ada sumber pemasukan lain seperti fai, kharaj, dan jizyah yang menambah kekuatan kas negara.

Dengan kekayaan tersebut, negara mampu membiayai pendidikan warganya secara gratis, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Mengapa Pendidikan Penting dalam Islam?

Menuntut ilmu adalah kewajiban dalam Islam. Pendidikan bukan hanya sarana membangun bangsa agar mampu bersaing di kancah global.

Lebih dari itu, pendidikan adalah bagian dari perintah agama. Tujuannya untuk mencetak manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu.

Wallahu a’lam bish-shawab.