BLT dan Program Magang Nasional Tak Menyentuh Akar Masalah Ekonomi

Oleh: Rati Suharjo

(Pengamat Kebijakan Publik)

Kondisi perekonomian negeri ini dari waktu ke waktu kian memprihatinkan. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, daya beli masyarakat melemah, dan kesempatan kerja semakin terbatas. Sementara itu, jurang kesenjangan antara kelompok kaya dan rakyat kecil makin melebar. Sebagian besar masyarakat harus berjuang keras sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Krisis Kemiskinan dan Pengangguran yang Tak Terkendali

Kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi hampir di berbagai sektor.

Data BPS 2025: Tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,47% atau sekitar 23,85 juta penduduk.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan ditingkatkan hingga dua kali lipat, mencapai 35.046.783 keluarga pada periode Oktober hingga Desember 2025.

BLT dan Magang: Bantuan Sementara, Bukan Solusi Permanen

Bantuan tunai seperti BLT dan Program Magang Nasional memang memberikan manfaat sementara di tengah tekanan ekonomi. Namun, kebijakan semacam ini belum menyentuh akar persoalan ekonomi bangsa.

Setiap bulan, masyarakat berpenghasilan rendah harus menghadapi beban tinggi: membayar pendidikan anak, iuran BPJS kesehatan, listrik, air, hingga biaya komunikasi, sementara harga pangan terus meningkat tanpa kendali. Akibatnya, banyak keluarga terpaksa berutang hanya untuk bertahan hidup—menggali lubang tutup lubang.

Di sisi lain, masalah pengangguran juga masih akut.

Indikator Pengangguran (Data BPS per Feb 2025)	Angka
Jumlah Pengangguran Terbuka	7,28 juta orang (4,76% dari total angkatan kerja)
Kelompok Usia Pengangguran Tertinggi	Usia 15–24 tahun (lebih dari 15%)

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ratusan ribu lulusan baru harus bersaing memperebutkan posisi terbatas. Tanpa reformasi perencanaan tenaga kerja, pengangguran terdidik akan terus menjadi tantangan besar.

Kapitalisme Global: Akar Persoalan Ekonomi Sesungguhnya

Akar persoalan ekonomi sesungguhnya terletak pada sistem ekonomi demokrasi kapitalistik yang diterapkan saat ini.

Dalam sistem ini, negara cenderung berperan hanya sebagai pengatur (regulator), bukan pelaksana utama kesejahteraan rakyat. Hampir seluruh aspek kehidupan—pendidikan, kesehatan, energi, hingga pangan—diserahkan kepada mekanisme pasar yang dikendalikan oleh kepentingan modal.

Dampaknya:

• Pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak rakyat berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
• Masyarakat kecil terpinggirkan dan harus membayar mahal untuk hak-hak dasar yang semestinya dijamin oleh negara.
• Selama negara tunduk pada kapitalisme global, kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus melebar.

Solusi Menyeluruh: Ekonomi Islam dalam Bingkai Daulah Islamiyah

Islam menawarkan solusi yang menyeluruh dan realistis untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara yang menerapkan syariat secara kaffah.

Prinsip Kunci Ekonomi Islam:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh Negara: Kekayaan alam (tambang, air, energi, hutan) merupakan milik umum yang harus dikelola langsung oleh negara, bukan diserahkan kepada korporasi swasta asing.
2. Pemanfaatan untuk Rakyat: Hasil dari pengelolaan SDA akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk:
   • Pendidikan gratis.
   • Layanan kesehatan berkualitas.
   • Penciptaan lapangan kerja produktif.

Rasulullah Saw menegaskan prinsip kepemilikan umum ini:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Sejarah mencatat keberhasilan ini. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemakmuran umat mencapai puncaknya hingga sulit ditemukan orang miskin yang berhak menerima zakat, berkat penerapan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata sesuai syariat Islam. Negara berperan aktif sebagai pelaksana kebijakan, bukan sekadar regulator.

Kesimpulan

Jelas, BLT dan Program Magang Nasional tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan. Diperlukan perubahan sistemik menuju tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai ilahi.

Dengan kembali menerapkan ekonomi Islam dalam bingkai Daulah Islamiyah, negara akan berfungsi sebagai pelindung dan pengelola kekayaan umat, bukan pelayan kepentingan kapital. Penerapan sistem Islam secara kaffah inilah yang akan mewujudkan kesejahteraan sejati dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.