Salah Kelola, Kemiskinan Merajalela

Oleh. Dwi R, S.Si

(Penulis)

Dulu negeri ini dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Bahkan ada istilah tongkat dilempar jadi tanaman. Saking suburnya tanah di negeri ini. Tak hanya itu, berbagai tambang mineral, minyak, dan gas alam terkandung di bumi Indonesia. 

Kaya. Ya, negeri ini sangat kaya. Sayangnya, kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini tak membuat semua rakyat bisa menikmatinya. Sebaliknya, kemiskinan merajalela. Kekayaan hanya berputar pada segelintir orang saja, sementara mayoritas penduduk negeri ini mengalami kemiskinan.

Dilansir dari Republika.co.id, 28/01/2023, Dinas Sosial (Dinsos) menyebutkan, sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi, masuk kategori penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat. Itu hanya satu kota, bagaimana dengan kota lain? Tentu hal ini seperti gunung es. Yang tampak di permukaan jauh lebih kecil dari yang sesungguhnya.

Andai pemerintah tidak salah kelola terhadap SDA di negeri ini, niscaya kekayaan alam yang terkandung di bumi kita akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Sayangnya, kekayaan alam yang melimpah, diserahkan pengelolaannya kepada asing dan aseng hingga penduduk tak bisa menikmati hasilnya. 

Belum lagi perilaku para pejabat yang suka menikmati "dana" miskin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin. Menurut dia, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel, Kompas.com, 28/01/2023.

Memang hanya Islam, satu-satunya sistem yang mengatur pengelolaan kekayaan dengan jelas dan gamblang. Islam mengatur sistem kepemilikan dan distribusi kekayaan. Barang tambang, hasil hutan, hasil laut, dan apa-apa yang mengalir kemanfaatannya, adalah milik umum yang pengelolaannya diserahkan pada negara serta dimanfaatkan untuk menjamin kebutuhan asasiyah (mendasar/pokok) rakyatnya. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme yang membebaskan setiap individu atau swasta untuk mengelola dan memiliki apa saja dengan syarat memiliki modal. Bahkan, walaupun itu merupakan milik umum atau negara. 

Rakyat Indonesia tidak akan mengalami kemiskinan, andai semua SDA dikelola negara dan digunakan untuk jaminan kebutuhan rakyat. Begitupun dengan para pejabat, seharusnya mereka menjalankan amanahnya. Sesuai aturan agama dan Tuhan yang telah menciptakannya dan SDA (yakni syariat Islam). Karena sesungguhnya penguasa adalah perisai bagi umat. Mereka adalah pelayan rakyat, bukan minta dilayani rakyat. 

Jadi tidak heran jika negeri ini mengalami kemiskinan ekstrim, karena salah kelola sumber daya. Saatnya, untuk kembali pada tatanan kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Menjalankan sistem pemerintahan ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah sebagaimana dulu pernah berjaya selama 14 abad. Tak ada satupun sistem kehidupan yang sempurna kecuali sistem yang berasal dari Sang Maha Pencipta.