Harga Beras Terjun Bebas, Butuh Solusi Tuntas

Oleh. Ulfa Ni'mah

(Penggiat Literasi Blora)

Harga kebutuhan pokok beras beberapa bulan terakhir ini menjadi tak terkendali. Selain Demak dan Grobogan, Blora juga masuk dalam wilayah di Jawa Tengah yang memiliki produksi beras sedikit dan terdampak kenaikan harga beras. Tingginya harga beras tersebut diduga karena harga gabah yang naik dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang sehingga produksi pertanian menurun. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ngaliman Kepala Dinas Pangan Pertanian Pertemanan Kabupaten (DP4) Blora, mengatakan bahwa salah satu penyebab kenaikan harga beras adalah musim kemarau yang ekstrim sebagai dampak dari El Nino, sehingga produksi gabah dari para petani menurun. 

Lebih lanjut penulis pun mewawancarai Ibu-ibu rumah tangga wilayah Mlangsen Blora, RT 01/RW 03 terkait kenaikan harga beras yang cukup membuat mereka prihatin akan kenaikan harga beras tersebut. 

Begitu pula Bu Wawan, salah seorang penjual beras warga RT 5/ RW V Perumnas Karangjati, ikut mengungkapkan sekarang harga beras jenis mapan kemasan 5kg harganya naik menjadi Rp65 ribu yang sebelumnya Rp 55 ribu. Sementara harga beras di pasar tradisional Sido Makmur Blora naik rata rata Rp2000 per kilogram. 

Meski kenaikan harga beras merupakan akumulasi dari berbagai kondisi, namun kenaikan bahan pokok beras ini cukup memprihatinkan situasi di tengah sulitnya ekonomi.

Selain itu, kenaikan ini juga berdampak dalam pengeluaran rumah tangga. Mengingat beras adalah kebutuhan primer, bahan baku yang masih menjadi primadona seluruh rakyat Indonesia. Sesuai kebiasaan masyarakat Indonesia belum dikatakan makan berat jika belum mengkonsumsi nasi yang sumber bahan baku utamanya adalah beras yang dimasak. 

*Kebijakan Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Beras*

Jelas saja, jika kenaikan harga beras yang terus melejit ini cukup membuat keresahan di hati rakyat, terutama ibu ibu pelaku langsung yang berbelanja dan manajer keuangan rumah tangga. 

Betapa tidak, sebelum harga beras naik saja masih banyak warga yang kesulitan makan. Bahkan sehari hari mereka rela hanya mengkonsumsi nasi saja tanpa lauk demi untuk mempertahankan hidup. Lantas solusi apakah untuk menangani kenaikan harga beras ini ? 

Ya, memang selama ini sudah dilakukan regulasi oleh pemda setempat untuk pembelian gabah dari petani sesuai dengan kebutuhan. Namun kembali lagi dalam situasi saat ini tengkulak besar biasanya lebih berkuasa untuk memborong gabah petani lokal dan kemudian bukannya dijual di wilayah sekitar daerah namun justru dijual diluar kota yang memiliki nilai harga lebih tinggi untuk keuntungan yang lebih banyak. Tak ayal, harga wilayah lokal menjadi tinggi karena kelangkaan barang. 

Begitu pula, meski pemprov jateng kepolisian daerah (polda), dan kejaksaan tinggi melakukan pengecekan stabilitas harga pangan di lapangan (guna) mengantisipasi pedagang yang melakukan kecurangan dengan melanggar peraturan. Tetap saja cara ini belum begitu signifikan berpengaruh terhadap stabilitas harga, pasalnya distribusi beras belum merata dan ketika pun diadakan pasar murah hanya beberapa saja konsumen yang menikmatinya bahkan ada oknum yang Menyalahgunakannya. 

Maka ketika diimbau gerakan STOP BOROS PANGAN oleh pemerintah kepada rakyat dengan maksud melindungi masyarakat. Imbauan ini sejatinya tidak tepat karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan wajib harian, yang harus dicukupi bagi tiap individu.

Sudah banyak penderitaan rakyat saat menghadapi kenaikan harga pangan, dari minyak goreng yang polemiknya sampai sekarang belum usai, pajak PPN naik 11 persen, kenaikan Pertamax, dan lain-lain. Jangan ditambah lagi statement-statement dari pejabat publik yang tidak tepat, 'pengin murah harga beras nanam sendiri beras', 

Sebab apa yang dikeluhkan rakyat sejatinya bukan keluhan tanpa sebab, juga bukan rakyat menjadi cengeng gegara kenaikan beras. Namun kebijakan yang ada dirasa menjadikan beban hidup kian berat di tengah kenaikan harga komoditas yang lain. Belum lagi imbas pandemi masih dirasakan rakyat, cari kerja susah, di saat yang sama biaya hidup semakin mahal. 

  

Seharusnya ketika negara ingin menjaga kedaulatan pangan maka harus siap dengan segala bentuk rencana strategis nasionalnya. Bukan mengandalkan impor bahan komoditi dari luar tanpa membenahi sistem produktivitas pangan di dalam negeri. Bagai pungguk merindukan bulan, kesejahteraan masyarakat yang digadang gadang takkan pernah tercapai jika tata kelola sistem kapitalisme terus dijadikan pijakan dalam mengatur urusan umat. 

Terlebih imbas elnino, beberapa negara pun mulai membatasi ekspor pangan, contohlah India yang kini menghentikan ekspor pangan beras basmati. 

Oleh karena itu, jika kondisi ini berkelanjutan bisa dibayangkan nasib rakyat Indonesia di masa depan. Hidup dengan krisis pangan dan ketergantungan akan impor pangan yang sejatinya bisa dikatakan depopulasi dengan perlahan. 

Sudah seyogyanya negara pro dengan urusan rakyat, membenahi tata kelola yang semestinya dengan supporting sistem yang mumpuni dari Ilahi. Sebab penderitaan rakyat yang selama ini terjadi tersebab akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis yang rusak bersumber dari akal manusia dan keserakahan semata. 

 

*Cara Islam Menjaga Ketahanan Pangan*

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aturan manusia. Terlebih ketahanan pangan sudah menjadi tugas khilafah untuk mewujudkannya. Begitupun menjalankan politik ekonomi Islam dalam pengelolaan pangan serta pertanian. 

Secara politik, Syariah Islam juga menetapkan khilafah wajib bertanggung jawab secara penuh dalam pengurusan hajat publik. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits beliau:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari) 

Dalam hadis tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau .

 

Adapun dalam rangka membangun ketahanan pangan negaranya. Ada dua hal utama yang akan dilakukan oleh khilafah. pertama, khilafah bertanggung jawab untuk menjamin berjalannya proses produksi dan akan menjaga stok pangan. 

Karenanya khilafah akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya. Seperti memberikan kemudahan mengakses bibit terbaik, teknologi pertanian terbaru, menyalurkan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi dan perairan. Termasuk khilafah juga menyelenggarakan riset riset pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275). 

Kegiatan ekonomi di sektor riil seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Islam tidak mengenal kegiatan ekonomi sistem pasar modal seperti jual-beli saham, sekuritas dan obligasi.

Kedua, pada aspek distribusi dan stabilitas harga. Secara prinsip, distribusi dan pembentukan harga dalam pandangan Islam mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi pemerintah khilafah. Khilafah hanya perlu melakukan pengawasan jika terjadi kondisi yang tidak normal. 

Pada kondisi harga tidak normal, Khilafah akan mengambil dua kebijakan utama. Pertama yaitu, menghilangkan penyebab distorsi pasar seperti penimbunan dan kartel. Kedua, dengan menjaga keseimbangan suplai dan demand.

Untuk mempengaruhi harga, negara mengintervensi melalui mekanisme pasar. Negara juga tidak mengenakan cukai atas komoditas yang datang dari negara lain jika negara tersebut tidak memungut cukai atas komoditas yang dibawa warga negara khilafah. Inilah pola hubungan dagang internasional yang adil dan tidak saling mengeksploitasi. 

Sudah menjadi tanggung jawab khilafah untuk menjamin pemenuhan pangan rakyat secara merata, mencukupi dan harganyapun terjangkau. Rakyat tidak lagi merasa was-was ataupun takut kebutuhannya tidak tercukupi.

Khilafah akan mensupport penuh bagi masyarakat dalam berproduksi sehingga petani merasa terjamin dalam bertani. Mereka aman untuk menanam dan menjual hasil panen tanpa takut harga anjlok. Begitu pula khilafah akan mengawal distribusi sehingga tercipta pasar yang sehat. Masyarakat dapat bersaing sehat dalam memperjual belikan barang dagangannya. Masyarakat juga akan termotivasi memberikan hasil terbaik untuk bisa diperdagangkan dan dikonsumsi. Sehingga apabila pengurusan pangan dalam negeri telah dikelola dengan baik, maka kebutuhan untuk impor pangan akan hilang. Maka secara otomatis ketahanan dan kedaulatan pangan benar-benar terwujud.

Ekonomi Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam negeri, Khilafah menjalankan politik ekonomi yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Khilafah juga mendorong warga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya dalam batas-batas kemampuan yang mereka miliki.

Begitu sempurnanya Islam dalam mengatur segala urusan dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan manusia. Karena aturan Islam berasal dari Zat yang maha adil yaitu, Allah SWT.[]

Wallahu'alam bissawab.

Read More

Isu Agama Menjadi Alat Politik dalam Pilpres 2024

Oleh. Iin. S

(Penulis Kota Blora)

Jelang tahun politik 2024, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.

Menag Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," ujarnya (Republika.co.id, 4 September 2023)

Sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, pernyataan dari Menag justru malah memicu perpecahan di antara masyarakat. "Gus Yaqut semestinya tidak membuat pernyataan-pernyataan kontradiktif atau anomali yang bisa memicu pertentangan di masyarakat. Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang justru akan mendapatkan respon yang negatif dari publik. 

Sebab, pernyataan tersebut justru berpotensi memicu munculnya politik identitas yang saat ini sudah jauh menurun dibandingkan Pilpres 2019 lalu" (Republika.co.id, 5 September 2023)

Jika kita cermati ungkapan Menag justru akan menyesatkan umat dan membahayakan kehidupan umat karena agama dituduh sebagai alat politik. Hal ini akan menimbulkan perspektif agama dan politik adalah bagian yang terpisah. Pada akhirnya umat akan menjauhkan diri dari politik.

Agama hanya ditempatkan dalam konteks hubungan individu dengan Tuhannya saja dan tidak mempunyai kepentingan untuk memberikan arah kepada masyarakat karena baginya itu masalah duniawi sementara agama hanya konsern pada urusan ukhrawi.

Agama hanya berperan dalam masalah etika saja, tidak mau terlibat terlalu jauh dalam urusan politik karena dianggap akan mengotori agama. Agama akan tetap terjaga kesuciannya apabila bisa netral dari berbagai tarikan kepentingan politik. Pemahaman seperti ini justru akan menguatkan negara ini menjadi semakin sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan.

Dalam pandangan ideologi sekuler kapitalis, manfaat sebagai asas terpenting. Politik hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi demi mempertahankan kekuasaan politik. Menghalalkan segala cara termasuk politisasi agama menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari politik.

Berbeda dengan pandangan Islam. Islam memandang politik tidak dapat dipisahkan dengan agama karena agama harus menjadi landasan dalam menentukan arah negara. Politik bukanlah sesuatu yang kotor, politik Islam tidak identik dengan rebutan kedudukan dan kekuasaan. 

Politik Islam bermakna mengurusi dan memelihara, yakni mengurusi urusan umat, perbaikan, pelurusan, menunjuki pada kebenaran dan membimbing menuju kebaikan.

Islam adalah agama yang syâmil (menyeluruh) yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam Al-Qur’an disebutkan ayat yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang kafah atau menyeluruh. Dalam surah an-Nahl ayat 89, Allah berfirman :

“Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).”

Syariah Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah ritual, moralitas (akhlak), ataupun persoalan-persoalan individual. Syariah Islam juga mengatur muamalah seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan sebagainya. Islam juga mengatur masalah ‘uqûbah (sanksi hukum) maupun bayyinah (pembuktian) dalam pengadilan Islam.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. sebagai kepala negara, sebagai qadhi (hakim) dan panglima perang. Rasul saw. pun mengatur keuangan Baitul Mal, mengirim misi-misi diplomatik ke luar negeri untuk dakwah Islam, termasuk menerima delegasi-delegasi diplomatik dari para penguasa di sekitar Madinah.

Jadi, betapa pentingnya menyatukan Islam dan politik. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, “Jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.

Wallahualam bissawab.

Read More

Konten Judi Menyusupi Situs Pemerintah, Kok Bisa?

Oleh. Dwi R

(Pendidik dan Penulis)

Keamanan data mustahil kita peroleh di negeri ini. Masih segar dalam ingatan heboh seorang hacker yang mengaku telah membobol situs pemerintah beberapa waktu lalu. Kementerian komunikasi dan informatika menemukan sebanyak 9052 situs pemerintah yang disusupi konten perjudian. Hal ini terjadi dalam kurun waktu 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023. Kasus peretasan situs pemerintah bukanlah hal baru. Badan cyber dan sandi negara atau BSSN pernah mencatat situs pemerintah diretas masuk dalam 4 besar kasus peretasan di Indonesia salah satu penyebabnya karena sistem keamanan yang sangat kurang memadai. 

Tercatat kasus web devicement terhadap situs pemerintah pusat sebanyak 9,2% dan situs pemerintah Daerah sebanyak 17,57%. Selain itu sepanjang 2022 beberapa situs pemerintah yang pernah diretas antara lain Dirjen imigrasi, kementerian hukum dan HAM, situs akademi kepolisian kejaksaan negeri Garut, kementerian komunikasi dan informatika dan situs pemerintahan Sulawesi tenggara. Hal ini menunjukkan keamanan situs pemerintah masih sangat rendah. 

Ada beberapa penyebab situs pemerintah mudah diretas diantaranya belum menggunakan secure coding atau masih menggunakan open source CMS, belum menggunakan secure hosting, jarang melakukan tes keamanan, kurang maintenance dan kurangnya kesadaran tentang keamanan cyber. Ditambah lagi kepala BSSN Hinsa Siburian di tahun 2021 pernah menyebut bahwa kebocoran data dan pembobolan terhadap sejumlah situs pemerintah terjadi karena lembaga-lembaga kerap mengambil jalan pintas dengan meminta pihak swasta mengamankan data-data tersebut. Bisa dibayangkan jika swasta sudah ikut campur urusan pemerintah terlebih lagi soal data penting seperti ini.

Faktor tersebut sejatinya menimbulkan pertanyaan tentang kualitas pengawasan negara juga kinerja petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan situs-situs pemerintah. Apalagi situs yang diserang atau disusupi ini adalah situs milik negara yang notabenya memiliki segala perangkat seperti pendanaan, sumber daya manusia hingga regulasi. 

Seluruh perangkat tersebut seharusnya menjadikan negara mampu menjaga stabilitas keamanan negara baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kenyataannya kejadian peretasan situs pemerintah yang berulang kali terjadi menunjukkan tidak adanya upaya serius dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur sistem elektronik di negeri ini. Pemerintah seolah menganggap hal ini merupakan masalah sepele. Jika tidak segera ditangani dampaknya tentu sangat berbahaya bagi negara dan rakyat sebab peretas bisa mengakses semua data pemohon penyelenggara sistem elektronik, mengunggah, memodifikasi bahkan memanipulasi data. Parahnya lagi, jika data ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, akan menyebabkan kerugian baik rakyat maupun pemerintah. 

Dalam kasus terbaru peretas mungkin saja menggunakan situs pemerintah untuk mengiklankan situs judi online. Padahal kita tahu bahwa negeri ini mayoritas penduduknya muslim dan dan judi online adalah suatu tindakan haram yang wajib diberantas. Efeknya, jika iklan ini banyak dilihat oleh pengguna situs tersebut akan membuat mereka yang lemah iman tertarik dan mencoba untuk melakukan judi online tersebut. Sama halnya dengan iklan pinjol yang belakangan meresahkan karena terbukti banyak menjerat warga yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Negeri ini sejatinya memiliki banyak ahli di bidang IT. Namun pemerintah tampaknya belum memanfaatkan mereka sesuai kebutuhan negara. Ditambah lagi dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk keamanan situs penyelenggara sistem elektronik milik kominfo sebesar satu triliun rupiah masih dipertanyakan hingga sekarang. Dana sebesar itu seharusnya mampu membuat situs pemerintah menjadi sangat sulit diretas. 

Sikap negara yang tampak enggan bertindak serius terhadap upaya menjaga stabilitas keamanan negara menunjukkan lemahnya political Will atau kemauan politik dalam menangani hal tersebut. Inilah hasil dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Sistem ini telah menjadikan negara abai dalam mengurus urusan rakyat termasuk menjamin keamanannya. Pandangan negara terhadap rakyat tak lebih dari sekedar objek komersialisasi yang terus dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi bukan sebagai pihak yang wajib dilindungi dan diurus seluruh kebutuhan asasinya. 

Sistem kapitalisme juga telah menjadikan pembangunan infrastruktur negara tidak ditunjukkan untuk menjamin kemaslahatan dan keamanan rakyat tetapi untuk kepentingan para korporasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak amanahnya para penanggung jawab yang duduk di kursi kekuasaan. Mereka hanya memenuhi kepentingan pribadi tanpa memikirkan nasib rakyat yang bergantung padanya.

Berbeda dengan sistem Islam yang tegak di bawah institusi khilafah. Sistem Islam lahir dari akidah Islam yang akan memuliakan manusia dengan penerapannya secara sempurna, bukan setengah-setengah. Islam telah menjadikan keamanan dalam negeri termasuk keamanan situs negara sebagai satu hal yang sangat penting sebab negara yang tidak aman akan menimbulkan doror atau bahaya bagi masyarakat. 

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada doror atau bahaya dan tidak ada yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah Ahmad) 

Islam telah menetapkan bahwa keamanan negara menjadi tanggung jawab negara sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Al imam atau khalifah itu perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya atau mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya." (HR. al-bukhari Muslim Ahmad abu Daud dan lain-lain) 

Dari hadis tersebut Islam telah menetapkan visi politik negara khilafah sebagai junnah atau pelindung rakyat bukan sebagai pedagang yang hanya menginginkan keuntungan materi dari rakyat. Oleh karena itu negara akan sungguh-sungguh menjamin keamanan seluruh rakyatnya karena hal ini termasuk menjaga kedaulatan negara negara dan akan mewujudkannya dengan political will yang kuat hingga keamanan negara terwujud nyata. 

Khilafah akan mewujudkan keamanan situs negara dengan menyediakan teknologi terbaik beserta sumber daya manusia terbaik. Sistem keamanan yang dibentuk adalah sistem keamanan total sehingga seluruh lembaga dalam khilafah bersinergi dengan baik yakni menjalankan tugas dan fungsinya dengan jelas. Negara akan sangat ketat membangun infrastruktur keamanan negara, tentu tidak akan memanfaatkan pihak swasta dalam mengurusi keamanan negara. 

Negara akan mencetak sumber daya manusia berkualitas dan merekrutnya sebagai pegawai negara yang akan mengurusi keamanan negara termasuk keamanan situs negara, sebab memanfaatkan pihak swasta sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme hanya akan membuka peluang pembobolan situs yang menyebabkan kerugian besar bagi keamanan negara. Semua ini tidak lepas dari prinsip pembangunan dalam Islam yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Negara akan membuat regulasi yang menjamin perlindungan seluruh situs negara. Seluruh pendanaan untuk mewujudkan keamanan ini akan diambil dari Baitul mal khilafah pos kepemilikan umum, artinya rakyat tidak akan dibebani dengan berbagai bentuk pungutan. 

Inilah mekanisme Khilafah dalam menjamin keamanan negara dan warga negaranya. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain memperjuangkan kehadiran kembali sistem Islam yang jelas-jelas mampu melindungi keamanan negara dan rakyatnya? Sedangkan kita tahu bahwa sistem kapitalis demokrasi terbukti gagal menjamin keamana rakyat. 

Wallahu alam bissawab. 

Read More

Kekeringan Meluas Akibat Tata Kelola Liberal Kapitalis

Oleh. Rita Handayani 

(Penulis dan Founder Media)

Katanya alam semakin tak bersahabat. Musim penghujan rawan banjir. Musim kemarau kekeringan melanda. Lantas patutkah alam dipersalahkan? Sementara semua terjadi akibat ulah tangan manusia. 

Musim kemarau yang sudah terjadi sejak bulan April berlanjut hingga bulan September 2023. Mulai dari wilayah Indonesia bagian Timur meluas hingga ke seluruh wilayah bumi pertiwi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya fenomena El Nino. 

Fenomena El Nino adalah fenomena yang diakibat dari pemanasan suhu muka laut (SML) di kawasan Samudra Pasifik mulai dari bagian tengah sampai timur. Hal tersebut menjadikan meningkatnya potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah. Juga mengurangi curah hujan di bagian wilayah yang ada di sekitarnya, termasuk di Indonesia. Bahkan fenomena itu bisa berpotensi mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering. 

Dampak Kekeringan

Berbulan-bulan kekeringan terjadi di sejumlah daerah. Dampaknya adalah mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu kekeringan yang semakin meluas juga mengakibatkan puluhan ribu masyarakat sulit mendapatkan air bersih. 

Kekeringan yang terjadi juga berisiko pada ketahanan pangan. Kesulitan air untuk aktivitas bertani akan menyebabkan sebagian daerah menunda masa tanam sampai dengan masuknya musim penghujan. Bahkan saat para petani memaksa untuk bercocok tanam akibatnya sebagian besar gagal panen. 

Tak hanya itu, rakyat pun dilanda dengan masalah air bersih. Krisis air bertambah semakin parah. Kekeringan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi memang merupakan bagian dari fenomena alam. Tetapi, minimnya langkah antisipasi juga mitigasi dari pemerintah menyebabkan semakin parahnya akibat yang harus dirasakan oleh masyarakat, khususnya krisis dalam mendapatkan air bersih. 

Namun harus dipahami juga bahwasanya krisis air bersih ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan bukan hanya disebabkan dari musim kemarau saja, ini adalah permasalahan tahunan yang sudah berulang. Saat ini, dengan adanya bencana kekeringan menimbulkan akibat yang makin parah. Terjadi meluas di seluruh wilayah baik di pedesaan juga di perkotaan.

Akar Persoalan 

Indonesia sebenarnya terhitung menjadi negara terkaya yang ke-5 dalam hal ketersediaan air tawar, yakni mencapai 2,83 triliun meter kubik dalam per tahun. Dari jumlah yang besar itu, yakni 691 miliar meter kubik per tahun yang baru dimanfaatkan hanya sekitar satu per tiganya, yakni dari 222,6 miliar meter kubik.

Sedangkan untuk bisa memanfaatkan potensi itu, diperlukan konsep tata kelola yang benar dan tepat. Selain itu juga perlu pembangunan infrastruktur dengan teknologi terbaik. 

Buruknya konsep pengelolaan sumber daya air serta lingkungan. Mengakibatkan sumber yang berlimpah itu tidak menghasilkan manfaat yang besar untuk negeri dan rakyat. Akibatnya jutaan rakyat harus menderita krisis air bersih setiap tahunnya. Utamanya ketika terjadinya bencana banjir hingga kekeringan. 

Konsep yang dipakai dalam pengelolaan sumber daya air saat ini adalah prinsip sekuler kapitalis. Ia lahir dari kebijakan politik demokrasi neoliberal dan juga politik ekonomi kapitalistik. Paradigmanya adalah memosisikan air sebagai bahan komoditas ekonomi. Akibatnya, air menjadi objek untuk bisnis yang bisa dikelola oleh siapa pun dalam mencari untung. 

Kebijakan privatisasi ini memudahkan korporasi penyedia air bersih maupun korporasi air minum, menguasai sumber mata air. Ini mengakibatkan tertutupnya akses rakyat secara mayoritas terhadap mata air. Selanjutnya, rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan dan mengonsumsi air, baik air untuk diminum maupun air bersih.

Di lain sisi kebijakan politik yang berlaku tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat termasuk mengurusi pemenuhan air bersih. Peran yang diambil negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, mereka lepas tangan dan tidak bertanggung jawab secara langsung.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyerahan berbagai infrastruktur dalam penyediaan air bersih kepada korporasi. Baik swasta maupun pelat merah. Ujung-ujungnya mereka mengelola secara komersial.

Komersialisasi memang merupakan prinsip dan karakter dari korporasi kapitalistik. Akibatnya akan selalu ada rakyat yang kesulitan dalam mengakses air bersih. Sementara daerah yang minim akan sumber daya air, terus-menerus dilanda krisis karena pemerintah abai.

Kepengurusan negara yang nampak buruk juga terlihat dari adanya ketidaktegasan atau pembiaran sikap pemerintah pada tindakan perusakan lingkungan yang terus terjadi di negeri ini. Perusakan itu terjadi pada sumber air baku permukaan. Seperti waduk, danau, dan sungai. Akibat dari adanya pembuangan limbah industri yang sangat masif. Maupun perusakan yang berupa deforestasi. Juga perubahan tata guna lahan yang memicu terjadinya peningkatan intensitas kekeringan. 

Solusi Hakiki Berasal dari Islam

Persoalan tersebut hakikatnya terjadi akibat dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Krisis yang semakin intens, termasuk masalah kekeringan hingga air bersih. Bahkan, dunia sudah diprediksi akan menghadapi krisis yang semakin buruk serta kesulitan air bersih di masa mendatang.

Untuk itu, tidak ada solusi yang bisa mengakhiri fenomena kekeringan dan dampak bawaannya selama negara masih menerapkan sistem kapitalistik neoliberal. Solusi satu-satunya yang bisa rakyat harapkan hanyalah solusi yang berasal dari Allah Swt. yakni solusi yang sudah termaktub dalam syariat Islam. 

Islam yang merupakan agama sekaligus ideologi. Punya konsep unggul juga paripurna yang bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Penyelesaian kekeringan hanya bisa teratasi dengan konsep Islam yang tampak, baik dalam kebijakan politik maupun ekonominya.

Secara politik, Islam mewajibkan negara untuk hadir sebagai pengurus dan penanggung jawab serta pelindung rakyat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. “Imam/Khalifah itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Pemerintah yang bertanggung jawab akan meniscayakan negara dalam melakukan berbagai kebijakan. Baik dalam hal mitigasi ataupun mengatasi kesulitan air. Mulai dari pembiayaan risetnya, pengembangan teknologi, sampai pada pengimplementasian dalam mengatasi masalah. Semua itu harus dijalankan langsung oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, terlebih korporasi.

Pemerintah juga wajib menghentikan tindakan perusakan lingkungan. Apapun alasannya, meski atas nama pembangunan atau proyek strategis nasional. Pembangunan dalam Islam harus berpijak pada landasan, hadis Rasul: “Janganlah memberikan kemudaratan pada diri sendiri, dan jangan pula memudarati orang lain.” (HR Ibnu Majah dan Daruquthni).

Pemerintah harus melakukan pembangunan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Serta memenuhi kewajiban dakwah dan jihad. Di samping haruslah tetap memperhatikan karakter alamiah alam. Sehingga keselamatan alam dan umat manusia tetap terjaga. Demikianlah pembangunan dijalankan atas dasar prinsip syariat, pasti akan maslahat.

Selain itu, pemerintah wajib menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah termasuk dalam pengelolaan harta negara. Islam telah menetapkan bahwasanya air termasuk harta milik publik. Sebagaimana halnya energi, sungai, laut, hutan, serta sebagainya. Harta itu adalah milik seluruh rakyat. Kewajiban negara adalah mengelolanya agar harta itu bisa dinikmati rakyat. 

Konsep pengelolaan Sumber Daya Alam ini semata-mata untuk pelayanan bukan untuk berbisnis. Sehingga negara tidak diperbolehkan memperjualbelikan kepada swasta. Yang akhirnya digunakan untuk kepentingannya saja.

Dengan demikian, maka sumber daya air yang berlimpah, yang telah dianugerahkan Allah, akan termanfaatkan secara optimal. Sehingga kebutuhan rakyat pun akan terpenuhi. 

Wallahualam bissawab. 

Read More

Solusi Tuntas Mengatasi Kekeringan Blora dan Wilayah-wilayah di Indonesia

Oleh. Sulistyowati

(Pegiat Literasi)

Belakangan ini,kita pasti merasakan cuaca yang begitu terik dan menyengat. Ketika musim kemarau tiba,masyarakat pun harus bersiap diri menghadapi bencana kekeringan dari tahun ke tahun. 

BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami kekeringan panjang pada bulan Juli hingga akhir tahun 2023.(katadata.co.id,11/06/23).

Senada dengan ungkapan BMKG, Kepala Pelaksana Hariannya (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora Sri Widjanarsih, SE., M.Si mengungkapkan dari 16 wilayah kecamatan di Kabupaten Blora, ada sebanyak 125 Desa yang telah diusulkan dan dipetakan dari 14 Kecamatan mengalami kekeringan musim kemarau 2023.

Hingga saat tulisan ini dibuat, jumlah desa yang mengalami kekeringan terus bertambah hingga mencapai 188 desa dari yang awalnya diusulkan oleh kecamatan sebanyak 125 desa. 

Tentunya desa yang dilanda kekeringan kekeringan saat ini sedang berharap mendapatkan bantuan air bersih. Lebih lanjut, diperkirakan bisa bertambah lagi desa-desa yang akan dilanda kekeringan mengingat curah hujan masih sangat rendah. 

Untuk wilayah paling parah terdampak kekeringan itu berada di beberapa Desa dan Dukuhan di Kecamatan Jati dan Randublatung.

Selama ini, BPBD telah melakukan droping air bersih ke sejumlah desa yang mengalami kekeringan tersebut. Bahkan pengiriman air dilakukan setiap hari.

BPBD Blora mencatat musim kemarau di Blora, sudah terjadi sejak awal bulan Juli lalu. Dan diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan September 2023.

*Penyebab kekeringan di Blora dan Berbagai Wilayah di Indonesia*

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km2 (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km2 sedangkan tiga kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 183,62 km2, 168,17 km2 dan 128,74 km2. untuk ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpi.

Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km2, terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan.

Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha. 

Berdasarkan laporan Bappenas, ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. 

Di antara penyebab kekeringan yang terjadi, antara lain;

Pertama, kelangkaan hutan yang memicu terjadinya krisis air baku, terutama pulau-pulau tutupan hutannya rendah, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara. 

Pada 2045 Indonesia diprediksi kehilangan tutupan hutan sebanyak (38%) dari luas tutupan hutan di Indonesia.

Semua itu terjadi akibat kebijakan kapitalistik yang mengalihfungsikan lahan hutan menjadi bisnis kayu jati diperjual belikan oleh para pemodal baik untuk industri dalam negeri, atau ekspor, juga disewakan untuk para petani yang bermodal

Kedua, berkurangnya daerah resapan. Pengalihan fungsi lahan terbuka hijau menjadi tempat tinggal,ladang dengan tanaman panen pendek, jelas memengaruhi kondisi cadangan air di tanah. Jika serapan air minim, cadangan air dalam tanah akan sedikit yang mana akan memicu kekeringan. 

Ketiga, kerusakan hidrologis seperti rusaknya fungsi wilayah hulu sungai akibat pencemaran

Krisis air akan berdampak pada produktivitas pertanian. Jika hasil pertanian menurun karena petani gagal panen, akan menyebabkan terganggunya persediaan pangan, sanitasi buruk, kekurangan gizi, dan kelaparan akut. Jika hal ini terus terjadi, ancaman krisis pangan bukan lagi prediksi, melainkan fakta mengerikan bagi negeri ini, termasuk di Blora.

*Upaya Pemerintah Blora dalam Mitigasi Bencana Kekeringan*

Selama ini memang pemerintah telah berupaya dalam menghadapi kekeringan yang rutin terjadi di Wilayah Blora dan sekitarnya. Antara lain;

Bupati berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemetaan, yang rawan mengalami kekeringan parah dan memasang tandon air, dan mencari sumber mata air tambahan di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, pemda setempat juga mengajak Diaspora Blora dan warga Blora dimana pun berada untuk berdonasi air bagi masyarakat Blora.

Selain itu, digalakkan juga gerakan membangun embung, Kerja sama dengan perbankan jika ada potensi gagal panen dan sebagainya dengan skema kredit murah, mudah ( program Gubernur Ganjar, Republika 16 juni 2023). 

Dari sekian banyak program yang telah diupayakan oleh pemda ataupun wilayah nasional dalam mengatasi kekeringan dan krisis air bersih ternyata belum secara keseluruhan memberikan dampak yang signifikan. 

Bahkan tiap tahun fenomena alam yang berubah bahkan terjadi anomali, sering terjadi di blora bahkan di berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah kita untuk melakukan antisipasi menghadapinya.  

Pemangku jabatan harus berusaha keras mencari solusi, agar kekeringan, dan kekurangan air bersih tidak menjadi bencana rutin negeri ini. Bukan hanya memasang alarm agar rakyat waspada tanpa peralatan yang mumpuni, dan effort kuat negara untuk mengantisipasi sedini mungkin.

Sudah seyogianya penguasa negeri ini harus cermat melihat setiap hasil dari pengamatan tehnologi, masa kini. Namun semua sulit dilakukan jika sistem kapitalisme masih bercokol di negeri ini. 

*Solusi Tuntas Islam Hadapi Bencana Kekeringan*

Kekeringan yang terjadi tentu tidak boleh dibiarkan berlarut larut, akan ada banyak dampak negatif yang akan diakibatkannya. 

Negeri ini butuh sistem, yang berpihak kepada hajat hidup rakyat, bukan sekedar kepentingan para kapital. Sistem sohih itu tak lain adalah Sistem Islam yang berasal dari Dzat Yang Tak Terbatas dan Maha Sempurna yaitu, Allah SWT. 

Rasulullah saw. bersabda, “Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Berdasarkan hadist ini, penguasa sudah semestinya memberikan hal-hal yang memang menjadi hak warganya, apalagi jika itu termasuk kebutuhan primer (pangan, sandang, papan). Penguasa juga wajib menjamin berbagai hal lain yang menyangkut hajat hidup rakyat.

Air adalah sumber kehidupan bagi umat manusia. Meski sudah ada UU 17/2019 yang mengatur sumber daya air, realitasnya masih banyak masyarakat kesulitan mengakses dan memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Indonesia butuh visi politik SDA yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Mengingat negeri ini memiliki wilayah perairan yang lebih luas ketimbang daratannya, maka sungguh ironis jika negeri maritim ini malah mengalami krisis air berulang kali.

Seperti apa visi politik SDA yang harus dilakukan negara?

Pertama, mengembalikan kepemilikan SDA yang terkategori milik umum kepada rakyat. Hutan, air, sungai, danau, laut adalah milik rakyat secara keseluruhan. Sabda Nabi saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Liberalisasi air terjadi akibat penerapan ideologi kapitalisme. Sedangkan dalam Islam, status kepemilikan air yang notabene milik rakyat akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.

Kedua, negara mengelola secara langsung dalam proses produksi dan distribusi air. Negara melakukan pengawasan atas berjalannya pemanfaatan air, seperti peningkatan kualitas air dan menyalurkan kepada masyarakat melalui industri air bersih perpipaan hingga kebutuhan masyarakat atas air terpenuhi dengan baik. 

Terhadap sumber daya kepemilikan umum ini, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu/swasta. Negara harus memberdayakan para ahli terkait agar masyarakat bisa menikmati air bersih dengan mudah.

Ketiga, negara melakukan rehabilitasi dan memelihara konversi lahan hutan agar resapan air tidak hilang. Negara akan mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan, melakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta memberi sanksi tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan.

Demikianlah prinsip Islam dalam melakukan tata kelola SDA dengan terperinci. Kesalahan dalam mengelola SDA berakibat malapetaka bagi umat manusia. Di tangan para kapitalis rakus, kerusakan lingkungan meluas hingga menyebabkan perubahan iklim ekstrem dan kekeringan. Wallahu'alam bishawab

Oleh karenanya, jika menginginkan negeri ini mendapat berkah, tidak ada jalan lain selain mengambil Islam sebagai solusi menyeluruh, termasuk dalam mengatasi krisis air bersih dan darurat kekeringan.

Wallahualam bissawab

Read More

Politik dengan Agama, Why Not?

 Oleh. Erny

(Penulis Kota Blora)

Pesta politik tak lama lagi akan digelar sebagai hajatan besar di negeri ini. Suara rakyat diperebutkan untuk memperoleh kemenangan. Tak jarang juga dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan baik hukum maupun agama seperti money politik. 

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. 

Menag Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," ujarnya. (Republika.co.id 04-09-23)

Pernyataan Yaqut sekilas terlihat bisa dibenarkan. Namun mengandung makna yang membahayakan jika dicermati secara dalam. Bagaimana tidak, pernyataan Menag tersebut jelas menyudutkan agama Islam sebagai penghalang dalam berpolitik, dan ini sungguh sangat disesalkan.

Aturan Islam sangat mulia, aturan yang berasal dari Sang Khalik jika diterapkan akan membawa kemuliaan hidup. Tidak seperti sekarang saat aturan manusia menjadi tuntunan, tatanan kehidupan sosial, politik dan budaya semakin rusak. Marak kriminalitas, hidup liar dengan pergaulan bebas, dan hancurnya peradaban. 

Untuk itu, perubahan adalah keniscayaan dan kini rakyat sejatinya mengharapkan ada suatu perubahan ke arah yang lebih baik dengan bergantinya sebuah kepemimpinan.  

Maka untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil dan kesejahteraan yang bisa dinikmati rakyat banyak, hendaknya dalam berpolitik mengedepankan aturan Allah sang pemilik kehidupan dengan tidak melanggar aturanNya.

Para kandidat pemimpin memiliki unsur takwa, yang menjadikannya amanah dalam memimpin. Tidak mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya tapi melayani rakyat dengan sebaik-baik aturanNya. 

Selain ketakwaan pemimpin juga ketakwaan masyarakat dan individu, sehingga dalam melakukan perbuatan senantiasa menyandarkan pada hukum Allah Swt.

Bukan sebaliknya, agama dipisahkan dari politik. Agama adalah sebagai dasar dalam berpolitik untuk menentukan arah negara, bukan untuk memecah belah umat. Sedangkan kekuasaan adalah untuk menerapkan hukum-hukum Allah.

Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Tanpa agama kekuasaan akan runtuh dan agama tanpa kekuasaan akan lenyap. 

Pesta politik yang dilandasi agama bukan hanya melahirkan pemimpin yang sholeh tetapi juga masyarakat dan individu yang sholeh juga, karena aturan Allah ditegakkan dan Islam rahmatan lil alamin akan dirasakan. _"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan"_ (QS Al-A'raf: 96). []

Read More