MBG, Inovasi Praktis untuk Mengatasi Stunting

Penulis: Ratih Suharjo

Pegiat Literasi

Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi negara maju dan berdaya saing di tingkat global pada tahun 2045, yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, bangsa ini masih menghadapi berbagai tantangan besar, salah satunya adalah stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Jika tidak ditangani dengan serius, maka stunting dapat menghambat upaya mencetak sumber daya manusia unggul yang menjadi kunci masa depan. Mirisnya, negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi ini mendapat peringkat ke-10 se-Asia Tenggara dalam kasus stunting.

MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah jurus Bapak Prabowo dalam mengatasi kasus stunting di negeri ini. Dengan menganggarkan keuangan APBN, pada tanggal 16 Januari 2025, MBG telah dimulai. Namun, faktanya masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan kepada Bapak Presiden agar program MBG didanai dengan memanfaatkan dana koruptor sebagai sumber pendanaan, seperti harta para koruptor yang tersimpan di luar negeri.

Begitu juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan keterlibatan pemerintah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diperkirakan kontribusi daerah mencapai Rp5 triliun.

Sayangnya, program MBG yang baru dicoba tersebut telah memakan korban. Tepatnya di SD Sukoharjo, Jawa Tengah, terdapat 40 siswa yang mengalami keracunan.

Realitas ini membuktikan bahwa program kebijakan MBG ini memunculkan berbagai masalah, di antaranya pendanaan, pelayanan yang tidak berkualitas, dan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya hidup dalam aturan demokrasi kapitalisme. Di satu sisi menutupi masalah, di sisi lain membuka masalah baru.

Program Makan Bergizi Gratis adalah tujuan mulia untuk kemaslahatan umat. Sayangnya, dalam negara yang menerapkan kapitalisme sekularisme, mayoritas rakyatnya berorientasi pada manfaat demi mencapai keuntungan. Dengan adanya murid yang keracunan tersebut, terbukti bahwa pengusaha ingin mencari untung sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya.

Begitu juga dengan pendanaan yang diambil dari dana APBN. APBN adalah sumber penerimaan negara dari rakyat melalui penarikan pajak. Dan jika APBN mengalami defisit, maka pemerintah pun tidak segan-segan menaikkan tarif pajak. Bukankah negara sering kali menaikkan PPN? Bahkan, di awal tahun 2025, rakyat "dihadiahkan" kenaikan PPN hingga 12%.

Padahal, kenaikan tarif PPN ini akan berimbas ke mana-mana, yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini akan semakin menyengsarakan rakyat. Saat harga barang dan jasa naik, angka kemiskinan dan pengangguran semakin merajalela. Kenyataan ini akan memunculkan kelaparan, stunting, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Semua ini akibat salah kelola sumber daya alam di negeri ini. Negara yang seharusnya mengelolanya. Dan hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk melayani kebutuhan primer rakyatnya.

Bukankah Rasulullah ﷺ telah menjelaskan dalam hadisnya:

"Manusia itu berserikat dalam tiga hal: air, api, dan rumput."

(Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ahmad)

Melalui hadis tersebut, Rasulullah ﷺ mengelola sumber daya alam untuk melayani umatnya. Hal ini juga diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan khalifah lainnya. Dalam Islam, segala kebutuhan primer yang menyangkut sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan adalah kewajiban negara.

Kewajiban seperti inilah yang harus umat Islam lakukan, bukan menerapkan demokrasi sekularisme warisan Yunani.

Wallahu a'lam bissawab.