Banjir Berulang Butuh Penanganan Cemerlang

Penulis: Luth Balqist

(Pegiat Literasi)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sejak Senin malam (3/3/2025), Jakarta dikepung banjir. Akibat intensitas hujan yang tinggi, sungai di Jabodetabek meluap. Namun, wilayah yang paling parah terdampak adalah Bekasi. Banjir yang melanda Bekasi menenggelamkan permukiman, jalanan, dan fasilitas publik. Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, 10 kecamatan di antaranya terendam banjir, menunjukkan skala bencana yang lebih besar daripada banjir-banjir sebelumnya.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikbudristek) Abdul Mu'ti, banjir tersebut menyebabkan 114 gedung sekolah mengalami kerusakan. Fasilitas pendidikan yang terdampak mencakup tingkat SD dan SMA, meliputi 90 SD, tujuh SLB, sembilan SMA, lima SMK, dan tiga SMP. (Beritasatu.com, 6/3/2025)

Selain akibat intensitas hujan yang tinggi, Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menganggap program pembukaan lahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air sebagai pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pembukaan hutan menjadi lahan di Puncak, Bogor, membuat kawasan hijau menjadi gundul, sehingga air hujan tidak bisa diserap dengan baik.

Firman menghimbau agar program bagi-bagi lahan hutan dihentikan karena pembagian kawasan hutan tersebut merusak ekosistem, sebab mayoritas lahan digunakan untuk pertanian dan penambangan galian golongan C (galian C). (tirto.id, 6/3/2025)

**Sistem yang Salah**

Bencana banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar problem teknis, melainkan sistemik. Masyarakat harus menyadari bahwa pembangunan saat ini dibangun di atas paradigma kapitalis.

Dalam sistem kapitalis, konsep pembangunannya mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia hanya demi keuntungan sebesar-besarnya.

Paradigma kapitalis tidak hadir begitu saja di tengah masyarakat, namun diterapkan oleh pihak tertentu. Secara sadar, pemerintah menerapkan sistem kapitalisme. Hal ini tampak jelas dari kebijakan pemerintah yang membagikan lahan 20 juta hektare. Lahan yang dibagikan itu telah menghilangkan hutan yang berfungsi sebagai resapan dan penopang air di kawasan Puncak.

Pembangunan brutal demi mengejar keuntungan dan lemahnya mitigasi bencana akhirnya menyebabkan banjir bandang di Jabodetabek, mengakibatkan rakyat hidup susah. Oleh sebab itu, rakyat harus menyadari bahwa bencana yang berulang adalah bentuk kezaliman penguasa yang menerapkan sistem kapitalisme dan hanya mengejar keuntungan.

**Konsep Islam dalam Menangani Bencana**

Hanya negara Islam yang mampu mewujudkan pembangunan yang memudahkan kehidupan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam sistem Islam, konsep pembangunan yang diterapkan negara harus sesuai dengan konsep syariat.

Sebagai ideologi, Islam mampu memberikan arahan kepada negara tentang bagaimana membangun negara dengan tepat. Dalam Islam, negara harus dibangun sesuai prinsip syariat, yaitu kepemimpinannya harus menjadi *ra'in* (pengurus) atau *mas'ul* (penanggung jawab) urusan rakyat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Imam adalah *ra'in* (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari)

Hanya Daulah Khilafah Islamiyah yang menempatkan penguasa sebagai *ra'in*. Pembangunan dalam negara Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan investor atau bagi-bagi jatah karena telah menjadi tim sukses.

Kelestarian lingkungan pun menjadi prioritas utama dalam pembangunan, sebab syariat melarang manusia merusak alam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 205, Allah SWT berfirman: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebiasaan itu."

Islam juga memerintahkan untuk tidak mempertandingkan faktor ekonomi dengan faktor ekologi. Pembangunan harus berorientasi ibadah untuk menunjang visi penghambaan kepada Allah Ta'ala. Jika suatu proyek bertentangan dengan aturan Allah atau berdampak pada terzaliminya hamba Allah, maka pembangunan itu tidak boleh dilanjutkan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat setebal tujuh lapis bumi." (HR. Muslim)

Hanya sistem Islam yang mampu melahirkan kebijakan teknis yang benar untuk mewujudkan arah pembangunan yang tepat. Sebelum melakukan pembangunan, negara akan melakukan pengkajian terkait infrastruktur yang dibutuhkan rakyat. Negara akan menurunkan para ahli untuk membaca kebutuhan infrastruktur bagi rakyat dan membuat skala prioritas dari sisi urgensitas dan kepentingannya. Pengkajian dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, lingkungan, geografi, dan lainnya, juga dilakukan untuk memastikan pembangunan tidak berdampak negatif.

Selain itu, khalifah akan meminta saran dari Majelis Umat di pusat dan daerah yang merupakan representasi rakyat sehingga mewakili aspirasi rakyat. Sehingga jika daerah yang dikaji jelas memiliki potensi banjir atau merupakan daerah resapan, maka pembangunan tidak akan dilakukan di daerah tersebut. Justru, negara akan melakukan mitigasi yang kuat untuk mencegah terjadinya bencana, khususnya banjir. Negara akan membuat tanggul, bendungan, kanal, penetapan himba (atau kawasan lindung) sebagai kawasan penyangga, dan beberapa teknis lainnya untuk mencegah banjir dan melakukan relokasi tanpa merampas ruang hidup warga jika diketahui tempat tinggal mereka berpotensi menjadi genangan air.

Dari aspek pendanaan, negara Islam sangat independen karena keuangan negara berbasis baitulmal, dengan posisi negara sebagai *ra'i* (pengurus/ pemimpin). Negara hadir untuk terus mengurus rakyatnya dengan baik sehingga rakyat akan hidup aman dan nyaman, terhindar dari banjir.

Wallahu a'lam bisshawab.