PHK Meningkat, Butuh Solusi Tepat

Penulis: Anizah

(Penulis dan Aktivis Kota Blora)

Ramadan, semua orang menyambut dengan gembira. Namun, tidak  para buruh di Indonesia. Ramadan tahun ini justru mereka diterpa duka karena dihantam gelombang PHK.

Dikutip dari tempo.co pada 1/3/2025, sejumlah perusahaan di Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Yamaha Musik Indonesia melakukan PHK terhadap 1.100 karyawan di dua pabrik di Bekasi dan Pulo Gadung, Jakarta. Alasan PHK terkait relokasi produksi alat musik ke Jepang dan Tiongkok (China). Sedangkan PT Sritex melakukan PHK terhadap 10.665 karyawan. Slamet Kuswanto, selaku Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, telah mengkonfirmasi jumlah total karyawan yang terdampak PHK. Jumlah karyawan yang terkena PHK berasal dari empat perusahaan, yaitu PT Sritex Sukoharjo, PT Bitratex Semarang, PT Sinar Panjang Jaya Semarang, dan PT Primayanda Boyolali. Keempat perusahaan yang berada di bawah naungan Sritex Group ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang karena gagal membayar utang kepada kreditor.

Bukan hanya para buruh, tetapi juga karyawan berstatus tenaga lepas terdampak gelombang PHK. Ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Mereka akan digaji sesuai durasi waktu kerja atau proyek yang diikuti, bahkan ada yang terancam kehilangan pekerjaan karena pos anggaran yang dipangkas.

Efisiensi anggaran juga menyebabkan beberapa kementerian dan lembaga mengalami kesulitan dalam membayar gaji dan tunjangan karyawan. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi kerja karyawan dan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan PHK besar-besaran ini bukan hanya merugikan individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berisiko menghancurkan kehidupan keluarga mereka. Anak-anak dari para karyawan yang dipecat kini kehilangan biaya sekolah, sementara masyarakat juga harus menghadapi berkurangnya pelayanan publik yang selama ini mereka andalkan. Achmad menekankan bahwa prinsip efisiensi tidak boleh digunakan untuk menindas orang-orang lemah dan menguntungkan kalangan elit. Jika pemerintah ingin benar-benar serius melakukan efisiensi, seharusnya langkah pertama yang diambil adalah menghapus pos-pos pemborosan yang ada di kalangan pejabat tinggi, bukan dengan menyingkirkan pekerja keras yang sudah lama mengabdi kepada negara.

Akibat Kapitalisme

Dengan banyaknya PHK, Presiden Prabowo meneken regulasi baru, yaitu memberikan uang tunai kepada korban PHK sebesar 60 persen dari gaji bulanan mereka selama 6 bulan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun, setiap kebijakan dan solusi yang dibuat oleh pemerintah dalam sistem kapitalisme ini tidak mampu mengatasi masalah sampai ke akarnya. Solusi yang ditawarkan hanya bersifat sementara. Kebutuhan hidup harus terus dipenuhi, bukan hanya selama 6 bulan saja. Apalagi, mencari pekerjaan baru setelah di-PHK tidaklah mudah.

Di sisi lain, akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme, harga barang dan jasa setiap tahunnya mengalami kenaikan, dan di momen Ramadan menjelang Idulfitri, harga-harga pasti akan meroket. Ditambah lagi dengan perputaran ekonomi yang melambat, para pelaku usaha kecil akan sepi karena daya beli masyarakat berkurang akibat PHK.

Dalam kapitalisme, buruh dipandang hanya sebagai faktor produksi seperti mesin, bahan baku, dan alat produksi lainnya. Mereka tidak dianggap sebagai mitra kerja pengusaha, tidak ada perlindungan yang menjamin kesejahteraan mereka, baik dari pengusaha maupun negara. Negara dalam sistem kapitalisme juga tidak bertindak sebagai pengurus rakyat yang mampu melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, melainkan hanya sebagai regulator. Alhasil, untuk bertahan hidup, buruh harus membela diri sendiri dengan membuat serikat buruh. Namun, pada kenyataannya, serikat buruh pun tak mampu melawan kezaliman korporasi. Sejatinya, negaralah yang mampu memaksa korporasi menunaikan hak-hak buruh. Namun, kenyataannya, negara justru berada di pihak korporasi. Demikianlah, selama negara menetapkan sistem kapitalisme, kesejahteraan para buruh tidak akan pernah terwujud.

Islam: Solusi Tepat Mensejahterakan Buruh

Dalam pandangan Islam, buruh adalah mitra pengusaha. Keduanya saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan; buruh memberi jasa dan pengusaha memberi upah yang layak. Begitu pula hubungan antara buruh dengan negara. Negara sebagai pengurus rakyat akan memperlakukan rakyatnya dengan baik, yaitu memenuhi kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis. Jadi, negara bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya, bukan dialihkan pengurusannya kepada pengusahaKarena pengusaha hanya berkewajiban memberikan upah yang layak, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Negara Islam juga kelak akan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, sehingga industri tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kebangkrutan. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, negara akan menyediakan lapangan kerja alternatif.

Untuk pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam), negara akan mengelolanya sendiri dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan menyerahkannya kepada pihak swasta dan asing. Negara Islam juga akan memberikan modal dan bimbingan bagi rakyatnya yang ingin berbisnis hingga berhasil, serta menyediakan lahan dan alat produksi bagi rakyat yang ingin bertani. Dengan demikian, rakyat termasuk buruh akan merasakan kesejahteraan. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, masyarakat akan hidup tenang dan tentram.

Wallahualam bissawab.