Menanti Jaminan Keamanan dan Kenyamanan Transportasi Saat Mudik Lebaran

Penulis: Khurunninun

(Aktivis Kota Blora)

Mudik lebaran selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Namun, dibalik semaraknya tradisi ini, berbagai persoalan dalam sarana transportasi kerap terjadi, mulai dari kemacetan yang mengular, lonjakan harga tiket, hingga kecelakaan lalu lintas yang merenggut banyak korban jiwa. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasaskan kapitalisme-sekuler, di mana transportasi lebih dipandang sebagai komoditas daripada sebagai fasilitas publik yang harus dijamin negara.

Kurangnya jumlah trasportasi umum yang tersedia juga membuat banyak masyarakat terpaksa menggunakan travel gelap, yang sering kali tidak memiliki izin resmi dan tidak menerapkan standar keselamatan yang jelas. fenomena travel gelap yang menjamur setiap musim mudik menjadi bukti nyata gagalnya pengelolaan angkutan umum. Banyak masyarakat yang terpaksa menggunakan jasa angkutan ilegal karena terbatasnya pilihan transportasi saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat secara optimal, hingga membuka celah bagi layanan trasportasi ilegal yang justru membahayakan keselamatan penumpang. Seperti yang dilansir oleh Liputan6.com, Jakarta Fenomena maraknya travel gelap jelang mudik lebaran kembali menjadi sorotan. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, maraknya travel gelap ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum yang merata hingga pelosok daerah.

“Ini bukan inovasi, melainkan bukti kebutuhan masyarakat akan transportasi yang belum terpenuhi oleh pemerintah,” ujar Djoko, Minggu (23/3/2025).

Karena juga dalam sistem kapitalisme-sekuler, pengurusan transportasi malah dijadikan sebagai jasa komersil karena pengelolaannya di serahkan kepada pihak swasta. Negara hanya berperan sebagai regulator yang sering kali lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan rakyat. Akibatnya, layanan trasportasi lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan pengguna. Infrastruktur transportasi pun cenderung berkembang di wilayah yang memberikan keuntungan besar, sementara daerah yang dianggap kurang potensial dibiarkan tertinggal.

Sehingga mengakibatkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang mana membuat masyarakat menggantungkan hidupnya di kota-kota besar. Ini mendorong urbanisasi besar-besaran, yang berakibat pada meningkatnya jumlah perantau yang setiap tahunnya melakukan mudik. Padahal, jika pembangunan ekonomi dan infrastruktur merata di seluruh wilayah, urbanisasi biasa dikendalikan dan kebutuhan akan mudik dalam jumlah besar bisa dikurangi.

Islam memandang trasportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersilkan. Negara bertanggung jawab penuh dalam penyediaan sarana dan prasarana trasportasi yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu. Meski pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar dan teknologi yang canggih, Islam mengharamkan negara untuk menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Hal ini karena trasportasi adalah kebutuhan publik yang harus dijamin oleh negara tanpa mencari keuntungan.

Allah SWT berfirman:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” ( QS. Al-Anbiya:107)

Dari ayat ini, dapat diambil hikmah bahwa sistem Islam hadir untuk memberikan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, termasuk dalam penyediaan fasilitas transportasi yang layak bagi rakyat.

Islam juga menempatkan pembangunan dan kemajuan sebagai hak setiap rakyat dan kewajiban negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi merata ke seluruh wilayah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki akses terhadap ekonomi yang berkembang, mengurangi ketimpangan, dan memberikan masyarakat pilihan untuk tetap tinggal di daerah asal mereka tanpa harus berpindah ke kota besar.

Dengan pengeloaaln berbasis Islam, negara tidak hanya menjamin keamanan dan kenyamanan saat mudik Lebaran, tetapi juga mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan urbanisasi tinggi dan ketimpangan pembangunan. Hanya dengan sistem yang adil dan berpihak kepada rakyat, masalah transportasi di Indonesia bisa diselesaikan secara fundamental. Wallahua’lam...