Tata Kelola Infrastruktur Tergantung Pengatur, Sekuler Vs Islam [Bag. 1]

Oleh. Sendy Novita, S.Pd

(Praktisi Pendidikan, Penulis, Pemerhati Remaja dan Sosial) 

Selain dikenal sebagai kabupaten miskin di Jawa Tengah dengan jumlah sebesar 11,53 persen di tahun 2022, Kabupaten Blora juga dikenal memiliki sederet jalan rusak. Bahkan sempat viral dengan sebutan Jeglongan Sewunya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng tahun 2020, jumlah jalan rusak di Blora mencapai 520 KM persegi.

Angka tersebut membuat daerah yang dikenal akan kayu jati dan penghasil minyak bumi ini, kembali menempatkan Kabupaten blora di urutan pertama tentang jalan rusak di Provinsi Jateng. Diketahui, jalan sepanjang 247 kilometer persegi untuk kerusakan kategori ringan dan 273 kilometer persegi untuk kerusakan kategori berat.

Kondisi yang sangat memprihatinkan ada di salah satu ruas jalan wilayah kecamatan Banjarejo. Tidak hanya wilayah Kecamatan Banjarejo, beberapa diantaranya adalah jalan dari Cabak menuju Bleboh melalui Desa Nglebur, jalan kabupaten ruas Kunduran-Doplang yang lama tidak tuntas perbaikannya, ruas jalan Ngawen Kunduran, di jalur utama Desa Ngrawoh menuju desa Negeri Kecamatan Kradenan, dan ruas jalan Randublatung - Getas, wilayah Desa Bodeh, Randublatung.

Meskipun pembangunan infrastruktur jalan gencar dilakukan hingga membuat Pemkab Blora hutang ke BPD Jateng sebesar Rp 150 Miliar untuk pembiayaan demi mewujudkan impian masyarakat "dalane alus" tampaknya masih saja ada ruas jalan yang luput dari perhatian. 

Menurut kepala daerah Blora, butuh anggaran besar untuk memperbaikinya. Dibutuhkan sekitar Rp. 300 miliar sedangkan proyeksi pendanaan infrastruktur dari APBD 2022 pada DPUPR hanya mampu sebesar Rp. 60 Miliar. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora terus berusaha memaksimalkan kondisi kemampuan anggaran daerah untuk menangani kerusakan jalan yang terus ditagih masyarakat. 

Skema pinjaman yang juga dilakukan oleh Pemkab Grobogan, dan Sampang Jatim untuk pembangunan membangun infrastrukturnya. Menurut Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Slamet Pamudji, S.H, M.Hum, kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021. Antara lain, penurunan DAU sebesar Rp 28,5 Miliar, DAK Fisik Turun sebesar Rp 54 Miliar, DBH Pusat turun sebesar Rp 13,7 Miliar, DBH Provinsi turun sebesar Rp 26 Miliar. Maka perlu memutar otak untuk mencari pos anggaran perbaikan jalan termasuk efisiensi.

Menyikapi hal ini, Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah guna mencari dukungan anggaran dari beberapa potensi seperti CSR Perusahaan, DBH Migas, hingga berusaha memperoleh bantuan dari Bojonegoro. Selain pelobian di pertamina hingga sowan ke Bupati Bojonegoro. Agar mendapat bantuan tidak hanya ruas jalan tapi juga pembangunan jalan dari Jembatan TBB menuju bandara Ngloram. Meskipun ternyata masih belum cukup untuk menangani seluruh kerusakan jalan kabupaten. 

Selain itu, diharapkan lelang-lelang proyek bisa dilaksanakan lebih awal. Pembangunan harus dilakukan lebih awal, utamanya pembangunan perawatan jalan raya. Untuk itu, pihak terkait meminta DPUPR segera melaksanakan tender agar kerusakan yang ringan bisa segera diperbaiki dengan anggaran perawatan. 

Sebab, harapan masyarakat untuk kelanjutan pembangunan terus disampaikan melalui berbagai media. Dihubungi terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Blora Samgautama Karnajaya menyampaikan, untuk pembangunan jalan kabupaten ruas Kunduran – Todanan pada 2023 adalah kelanjutan pembangunan pada 2022 dengan anggaran sekitar Rp28 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2023. Sedang pembangunan ruas jalan lainnya menunggu persiapan agar segera dilakukan tender. 

Selain pembangunan infrastruktur jalan, ditujukan juga pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi daerah melalui ekonomi kerakyatan, UMKM dan ekonomi kreatif lainnya. Termasuk penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.

Wajah Kapitalis, Hilangkan Layanan Tuntas dan Tulus

Terasa lambat dan berputar-putar menanti kesegeraan dalam pelayanan akan kebutuhan akses jalan yang baik dan layak dari fakta-fakta di atas. Tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Apa sebabnya ini semua terjadi?

Adalah sistem kapitalis yang kini diterapkan. Menyebabkan solusi atas berbagai persoalan umat hari ini lamban. Bahkan bisa jadi hanya sekadarnya, tambal sulam dan seperti hanya dipermukaan saja.

Mengapa? Sebab sejak awal, sistem kapitalis yang lahir dari rahim sekularisme. Sekularisme adalah aturan kehidupan yang menjauhkan agama dari urusan dunia sebagai induknya. Sekuler telah memaknai pelayanan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang mesti memberikan imbal balik kemanfaatan atau nilai materi.

Asas kemanfaatan atau materialisme ini akhirnya membentuk hubungan antara penguasa dan rakyat. Sebagaimana antara penjual dan pembeli atau antara majikan dan bawahan. Hubungan terjalin jika ada keuntungan yang bisa diraih. 

Hingga ketulusan dan ketuntasan pelayanan akan sulit dijumpai. Juga bisa dikatakan, jauh panggang dari api, dalam mengharap ketulusan dan ketuntasan serta kesegeraan dalam layanan dari penguasa. Begitupun mengharap kesejahteraan serta keadilan, jika hidup menggunakan sistem ini.

Wajar jika akhirnya layanan berupa jalan umum, sebagai kebutuhan masyarakat yang penting, untuk menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah yang lain, akan dipandang sebagai hal yang tidak urgen jika tidak memberikan nilai ekonomis. Jalan-jalan mulus sering ditemui hanya pada titik-titik tertentu saja. Sementara untuk jalan-jalan yang tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi kurang terperhatikan. 

Itupun masih dipusingkan dengan siapakah yang paling bertanggung jawab atas kerusakan jalan-jalan umum yang ada, pemerintah pusat kah, daerah kah, atau swasta. Biasanya karena alasan minimnya dana. Sementara terkadang dijumpai pengalokasian dana untuk urusan yang kurang urgen.

Termasuk menyerahkan pada swasta untuk turut berkontribusi, hingga jalan umum harus berbayar. Bahkan, masyarakat terkadang harus meraih kocek sendiri untuk memperbaiki akses jalan-jalan yang diperlukan. Ini semakin menyebabkan masyarakat terpaksa menunggu lama dan membayar mahal jika ingin cepat mendapat akses jalan yang dibutuhkan. Inilah sesungguhnya kapitalisasi dalam layanan penguasa kepada rakyatnya telah menunjukkan wajahnya.

Lebih jauh, sempurnanya kapitalisasi layanan kepada masyarakat adalah berupa penyerahan urusan rakyat kepada rakyat sendiri, rakyat diminta mencari solusi sendiri. Hingga menyebabkan abainya penguasa untuk bersegera memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini semua terjadi dalam sistem sekuler kapitalis.

Sebab aturan dalam sistem sekuler kapitalis bisa dibuat sesuka hati oleh para pembuat kebijakan. Jika akal menjadi standar, yang berkuasa dan memiliki hartalah yang biasanya punya kesempatan bicara. Untung rugi menjadi tolak ukurnya. 

Jika begini, semua sisi bisa menjadi peluang meraih kemanfaatan. Wajar jika beban hidup masyarakat tak kunjung mereda, bahkan bisa terus bertambah jika selalu berpikir ingin meraih peluang manfaat di setiap kebijakan yang katanya untuk melayani masyarakat.

Lantas bagaimana solusinya? Akan dibahas dalam artikel bagian dua, mengenai solusi terbaik yang datang dari pencipta manusia. Ialah satu-satunya solusi penuntas masalah kehidupan manusia, salah satunya problem mengenai sarana dan prasarana umum yang harus dipenuhi negara. 

To be continued.