Menyoal Gagasan Kota Blora sebagai Kawasan Industri

Oleh. Anizah

(Penulis dan Aktivis Kota Blora)

Baru ini, Bupati Blora, H.Arief Rohman mengusulkan di Kabupaten Blora masuk sebagai lokasi pengembangan kawasan industri Jawa Tengah, sehingga peluang investor masuk ke Blora terbuka lebar.

Dilansir dari laman...alam rapat Konsultasi Revisi Rencana  Tata Ruang Pemprov Jawa Tengah dengan pejabat (pj) Gubernur Jawa Tengah, dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), di Jakarta, selasa 2 April 2024. Arief Rohman mengungkapkan bahwa Blora  memiliki sejumlah potensi yang layak diperhitungkan untuk menjadi pusat lokasi pengembangan kawasan industri Jawa Tengah, terlebih  akses blora menuju tol trans jawa semakin baik dan diprediksi  Blora bisa seperti Batang, Kendal dan sekitarnya, dimana banyak investor  masuk dan membuka lapangan pekerjaan.

Fakta Kota sebagai Kawasan Industri

Tidak sedikit yang mengira jika hadirnya banyak investasi akan menguntungkan wilayah yang dijadikan kawasan industri. Seperti halnya Barang, kendal, Brebes, dan sekitarnya. 

Namun jika kita telusuri lebih dalam, ada beberapa dampak lingkungan, sosial, yang tidak dimungkiri muncul akibat penerapan kawasan industri. 

Seperti dituturkan Roswandi, Ketua RT Dukuh Pelabuhan, Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. pembangunan KITB (Kawasan Industri Terpadu Batang) menyebabkan sejumlah bencana di desa sekitarnya, seperti banjir yang membawa material pembangunan dan lumpur. Bukan hanya itu, limbah KITB juga banyak yang mengendap di lautan sehingga berdampak besar untuk nelayan, karena air laut menjadi kotor dan habitat laut rusak, nelayan juga mengalami penurunan hasil tangkapan ikan.

Begitupun KIK (Kawasan Industri Kendal) menyebabkan desa di sekitaran kawasan industri terendam banjir.

Belum lagi konflik lahan, banyak warga yang tanahnya tergusur karena pembangunan industri membutuhkan lahan yang luas, sehingga ruang hidup mereka terenggut. Bukankah ini cerminan kesengsaraan? Sudahlah rakyat menjadi korban ketidakadilan karena ketidaksesuaian ganti rugi lahan, disamping itu juga kehilangan sumber mata pencaharian. 

Dampak sosial lain  juga mengena pada perempuan. Akibat kesulitan ekonomi, terpaksa perempuan atau ibu harus ikut mengais rezeki demi kebutuhan sehari-hari agar tetap terpenuhi. Ibu kini menjadi tulang punggung keluarga, dan hal ini tentunya menimbulkan konflik sosial keluarga dari tingginya angka perceraian, perselingkuhan sampai banyak anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang dan pengasuhan yang layak, sehingga angka kriminalitas pun ikut meningkat. 

Inilah dampak sosial dan lingkungan yang saat ini ada dalam pemantauan penulis, kerusakan yang dipaparkan sungguh tidak sebanding dengan uang yang didapatkan oleh rakyat dari bekerja sebagai buruh buruh dalam kawasan  industri karena investasi. Untuk itu, seharusnya pemerintah meninjau ulang kebijakan untuk menjadikan Blora kawasan industri. Bukan mengandalkan investasi tetapi bagaimana Blora memberdayakan potensi hutan dan kawasan blok Cepu dengan pengelolaan semestinya agar bisa mensejahterakan kepada rakyat. 

Investasi Gagal Mensejahterakan Rakyat

Investasi tidak terbukti dapat menyerap tenaga kerja secara masif.

Menurut Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa investasi terhadapan serapan tenaga kerja tidak berbanding lurus sebab investasi kita bukan lagi padat karya, tetapi padat modal.

Sudah jamak diketahui bahwa investor tidak berkepentingan untuk menjadikan rakyat Indonesia sejahtera. Satu-satunya orientasi mereka hanyalah profit.

Sementara itu, investasi yang digembar-gemborkan terus digalakkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, nyatanya lebih pada penciptaan hutang yang lebih besar.

Saat ini investasi di buka secara besar-besaran di berbagai sektor, bahkan mengundang investor asing untuk terlibat di bidang transportasi, infrastruktur, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan.

Karena Investasi pula, banyak warga yang justru kehilangan mata pencahariannya, karena lahannya terampas atas nama PSN. Lowongan kerja yang ditawarkan pihak perusahaan hanya sebagai buruh yang upahnya dibawah UMR, seperti cleaning service, satpam dan sebagainya, itu pun harus berebut karena lowongan yang tersedia hanya terbatas, dan hanya orang-orang yang berijazah yang bisa masuk sedangkan rakyat banyak yang tidak berpendidikan tinggi.

Salah Penerapan Sistem

Apabila kita cermati, problem yang menimpa umat saat ini adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis.

Prinsip dasar ekonomi kapitalis adalah negara berlepas tangan dalam pengaturan ekonomi dan menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar (neoliberal).

Negara memberikan kebebasan kepada siapapun individu maupun swasta/asing  melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi dan campur tangan negara dan mereka pun diberikan kebebasan untuk memiliki apapun. Akibatnya, kekayaan alam dikuasai oleh swasta/asing. Sedangkan pembiayaan pendanaan negri ini ditopang oleh hutang dan negara membebani rakyat dengan pajak, atau mengurangi bahkan menghapuskan subsidi (listrik,pupuk,BBM, dan lainnya).

Sistem Islam Mensejahterakan Rakyat

Berbeda dengan sistem kapitalis, di sistem Islam pembiayaan pembangunan seluruhnya dari kas negara yaitu baitul mal, dan sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh individu, swasta maupun asing.

Di dalam Islam semua sumber daya alam yang mana itu adalah kepemilikan umum dikelola oleh negara dan diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Inilah yang menjadi sumber pemasukan kas negara berlimpah sehingga tidak perlu bertumpu pada pajak maupun hutang.

Selain itu, penguasanya akan amanah dan fokus pada pengurusan umat sehingga negara akan bebas dari setir negara adidaya.

Sistem ekonomi Islam terbukti bisa menjamin keberkahan, kesejahteraan dan keadilan. Keadaan ini tidak pernah bisa terwujud dalam ideologi selain Islam.

Wallahualam bissawab.