Menyoal Anggaran Pengadaan Mebel Dinas Pendidikan, Tepatkah?

Oleh. Anizah

(Penulis dan Aktivis Kota Blora)

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, tahun ini mengalokasikan anggaran puluhan milyar rupiah untuk pengadaan mebel di 56 Sekolah Dasar Negeri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora tahun 2024. (Bloranews.com 14/5/2024) 

Menurut Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Blora, Sandy mengemukakan bahwa proses pengadaan mebel ini sudah memasuki tahap kontrak. Total anggaran yang disiapkan untuk mebel pengganti SDN mencapai Rp 20,4 miliar, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan di Sistem Informasi. 

Namun, pengalokasian anggaran tersebut menuai kritik dari Rifa'i, aktivis laskar, yang menilai anggaran tersebut terlalu berlebihan dan boros.

"Sungguh terlalu besar dan boros anggaran yang dibuat, dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Blora ini," kata Rifa'i kepada media. Ia mempertanyakan kesesuaian anggaran dengan jumlah sekolah dan siswa di Blora. 

Seperti dilansir dalam laman Harianmuria.com (6/7/2023). Sebetulnya di Kabupaten Blora masih ada 100 lebih sekolah rusak yang memerlukan perbaikan dan membutuhkan anggaran Rp 98,7 milyar untuk alokasi perbaikan 178 sekolah tingkat PAUD hingga SMP. Ditambah diluar jumlah tersebut masih ada 100 lebih sekolah yang kondisinya mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Sehingga jika dibandingkan dengan pengadaan mebel Rp. 20,4 milyar maka alangkah besarnya pengeluaran tersebut. Kenapa tidak diprioritaskan kepada perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan berat tersebut. 

*Pengadaan Mebel Beraroma Korupsi*

Terang saja pengajuan pengadaan anggaran mebel menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Karena pada kenyataannya di lapangan ada kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan di Blora.

Sandy Tresna Hadi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan , menyebutkan bahwa pihak dinas telah mengajukan perbaikan gedung sekolah ke pusat untuk anggaran tahun 2024, karena anggaran untuk tahun ini tidak bisa digunakan untuk perbaikan menyeluruh.

"tahun ini kita diajukan untuk bisa mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024," ujarnya, pada 5 juni 2023.

Sejak akhir maret lalu, Disdik Blora sudah mengajukan usulan ke pemerintah pusat. Pengusulan tersebut akan diverifikasi melalui aplikasi Dapodik.

Berdasarkan data di website Dinas Pendidikan Blora, rata-rata jumlah siswa per SDN adalah 113 orang jiwa dibagi rata, anggaran per siswa mencapai Rp 3,2 juta. Rifa'i mempertanyakan apakah semua membutuhkan mebel dengan harga yang tinggi dan apakah semua siswa membutuhkan mebel mahal.

Masalah mengenai bangunan sekolah yang rusak serta meja dan kursinya memang masalah yang tak kunjung usai. Tahun ini ada yang rusak kemudian diajukan belum terealisasi, tapi sudah muncul lagi kerusakan sekolah lain.

Masalah ini butuh solusi yang tuntas dari pemerintah. Apalagi jika dana anggaran untuk perbaikan sekolah ini banyak yang dikorupsi oleh oknum tertentu. Faktanya yang terjadi dilapangan di beberapa daerah dana perbaikan sekolah dan pengadaan mebel itu korupsi.

Di Semarang, sekretaris KP2KKN Roni membenarkan adanya temuan masalah pengadaan meja dan kursi siswa di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang.

Dari anggaran Rp 19.190.970.000 (sembilan belas milyar, seratus sembilan puluh juta, sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan total nilai satu set meja dan kursi yang di penuhi Rp 18.435.420.000 (delapan belas milyar, empat ratus tiga puluh lima juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ada selisih sebesar Rp 755.550.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta, lima ratus lima puluh ribu rupiah). (BahteraJateng, 5 maret 2024)

Di Jawa Timur mantan Kepala Dinas Pendidikan Saiful Rachman dijatuhi 7 tahun penjara karena korupsi pengadaan mebel di 60 SMK. METROTV NEWS.COM

Proyek tersebut dari Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Jatim tahun 2018 senilai Rp 16,2 miliar. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 8,2 milyar.

Di Lampung juga seorang PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan mebel sekolah. Kerugian negara mencapai Rp 606,3 juta dalam perkara ini. (kompas.com)

Infrastruktur dan Anggaran yang Bermasalah

Infrastruktur sekolah banyak yang bermasalah karena belum adanya mekanisme pemeliharaan gedung sekolah yang efektif. Hal ini menunjukan minimnya perhatian negara terhadap masa depan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan bagi semua warga masyarakat.

Pemeliharaan infrastruktur sekolah yang umumnya diselesaikan dengan anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) menyebabkan permasalah tak kunjung terselesaikan.

Terutama bila pengajuan anggaran melalui DAK tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Meski pemerintah mengklaim telah menaikan anggaran pendidikan dalam APBN, faktanya anggaran tidak langsung diserap bagi peningkatan infrastruktur pendidikan.

Ini semua kembali pada keterbatasan anggaran akibat kapitalisme yang memiskinkan negara. Dan ini diperparah dengan korupsi gila-gilaan di dunia pendidikan. Dalam sistem kapitalisme ini negara cenderung bersikap minimalis dalam melakukan ri'ayah (pengaturan) urusan rakyat.

Sungguh ironis negeri ini yang kaya akan sumber daya alamnya tapi bangunan sekolah banyak yang rusak. Bahkan di pelosok sana sekolah hanya beralaskan tanah. Jarak tempuh yang dilalui oleh para siswanya sangat sulit. Ditambah kesejahteraan masyarakat di negeri ini masih sangat jauh panggang dari api.

Dana yang digelontorkan puluhan milyar rupiah untuk perbaikan sekolah dengan alasan supaya pendidikan di negeri ini dinilai bagus, padahal disisi lain masih banyak masyarakat yang tidak mampu bersekolah karena faktor ekonomi. Seharusnya kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan oleh pemerintah, karena itu tanggung jawab pemerintah.

Islam Solusinya

Berbeda dengan sistem kapitalisme, di sistem Islam penguasa akan hadir menjadi pelayan umat atau rakyat. 

Kalau kita lihat pada saat Islam berjaya di muka bumi ini tidak akan ditemui bangun sekolah serta mebelnya yang rusak. Kalaupun ada negara akan sigap untuk memperbaikinya. Karena di sistem Islam sumber daya alam akan dikelola negara dan hasilnya untuk rakyat, termasuk untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak.

Bukan hanya itu, negara Islam juga akan memberikan sarana dan prasarana yang baik dan profesional agar dunia pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Seperti perpustakaan, laboratorium dan yang lainya.

Islam menjadikan pendidikan hajah asasiyyah (kebutuhan dasar) yang harus terjamin ketersediaannya di tengah-tengah masyarakat oleh negara. Karena negara bertanggung jawab penuh untuk mensejahterakan rakyatnya, sesuai dengan sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam.

"Imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya". (HR Al- Bukhari)

Di dalam Islam negara wajib menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat hingga pendidikan tinggi. Hanya dengan Islam yang bisa mensejahterakan hidup masyarakat, dan hanya dengan Islam semua problematika kehidupan akan tuntas diselesaikan.

Wallahualam bissawab.