Dibalik Retreat Pejabat, untuk Kepentingan Rakyat?

Oleh. Sendy Novita, S.Pd,M.M

(praktisi pendidik dan penulis)

Semangat membara memang tengah dirasakan oleh para anggota Kabinet Merah Putih seusai menyelesaikan retreat kabinet di Akademi Militer Magelang. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang mengungkap bahwa pembekalan tersebut semakin memperjelas orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran (CNNIndonesia.com, 27-10-2024).

Kepala negara terpilih kali ini, memiliki alasan tersendiri ketika memboyong para menterinya dengan menggunakan pesawat Hercules, selain sebagai proses pembekalan saling mengenal antara sesama menteri dan wakil menteri yang ditujukan untuk melatih kerjasama dan kekompakan para anggota kabinet (liputan6.com, 27-10-2024) juga dalam rangka untuk mengenali semua institusi termasuk institusi pertahanan yang bermanfaat untuk mengangkut pasukan, alat perang, dan sebagai bantuan cepat dan evakuasi korban (Liputan6.com, 28/10/24).

Tentu saja Pembekalan bagi para menteri dan wakilnya yang diadakan selama tiga hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat hingga Minggu lalu ini, menjadi sorotan publik. Pasalnya, Pembentukan dan pelatihan kabinet, memberikan asumsi bahwa kabinet ini akan memberikan harapan masa depan dan mekanisme kerja yang lebih baik daripada kabinet-kabinet sebelumnya. Kembali, rakyat akan menaruh harapan besar bahwa dengan usainya retreat tersebut para pembantu presiden akan dapat mewujudkan kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional. hembusan angin segar bagi masa depan rakyat Indonesia di tengah situasi deflasi yang melanda dan banyaknya pengangguran yang tak juga kunjung berkurang. 

Salah satu pencapaian Presiden Prabowo adalah pemberantasan korupsi. Namun, akankah terwujud jika pembentukan kabinet sebagian besar diperankan oleh orang lama yang diduga pelaku korupsi di pemerintahan sebelumnya, bahkan dengan kabinet yang gemuk tanpa oposisi. Pertanda sinyal waspada bahwa harapan rakyat ada pada tingkat kecemasan luar biasa. 

Pastinya kita paham betul bagaimana wajah asli demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, yang selalu membuat politik transaksional berjalan mulus tanpa halangan. Artinya, siapa pun kandidatnya, bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau pejabat asal mampu dari sisi keuangan. Maka jangan heran jika yang dihasilkan dari politik uang ini hanya mementingkan kelompoknya sebagai pemodal utama karena demokrasi sarat dengan biaya yang tinggi, maka kenyataan ini semakin menampar diri bahwa harapan rakyat makin pesimis dari hari ke hari.

Landasan dalam demokrasi adalah sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Jelas tujuannya bukan menjabat bukan untuk kemaslahatan rakyat melainkan mementingkan kelompok partai dalam lembaga terkait. Alih-alih memberi semangat pejabat dalam menjalankan tugas, selama masih dalam balutan sekuler maka visi misi hanyalah janji ilusi. Mengorbankan kepentingan rakyat tanpa basa basi.  

Jika hal ini terus berulang lagi dan lagi, masihkah rakyat berharap sejahtera hidup dalam naungan sekuler kapitalisme yang menjadikan aturan manusia sebagai standarnya? Mungkinkah ada perubahan? Karena yang rakyat butuhkan bukan sekedar disiplin dan sinergi tapi pejabat dengan visi dalam memperbaiki dan melayani umat. 

Berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme yang tak pernah lepas dari untung rugi, Islam justru menawarkan visi pelayanan umat. Tolok ukur halal haram dalam pelaksanaan amanah jabatan jelas menjadi acuan karena hukum Sang Pencipta yang menjadi landasan. Selain itu, pemilihan dan pengangkatan pejabat wajib memiliki pengetahuan selain keimanan dan ketakwaan. Untuk itulah pentingnya dalam peneladanan apa yang telah Rasulullah contohkan dalam memegang amanah kepemimpinan  

demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh umat dengan melaksanakan hukum syariat di seluruh sendi kehidupan sesuai harapan. Wallahualam bisawab.