Dari Blora ke Nasional: Pendidikan dan Kesehatan Butuh Lebih dari Sekadar Janji

Oleh: Rita Handayani 

(Penulis dan Founder Media)

Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Hj. Ainia Sholichah, SH, dan Forkopimda mencanangkan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Kabupaten Blora Tahun 2024, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin, (16/12/ 2024). Bupati mengajak PKK untuk bersatu padu dan bahu-membahu dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program-program pembangunan, khususnya program-program yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Blora yang lebih maju dan sejahtera, seperti program keluarga berencana, kesehatan, dan penurunan stunting. (blorakab.go.id/16/12/2024)

Program kesehatan yang dicanangkan tersebut patut diapresiasi. Akan tetapi, efektifitas dan keberhasilan dalam pelaksanaannya memunculkan skeptisme. Pasalnya, kapitalisme yang mengutamakan keuntungan, telah menjadikan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan. 

Komoditas yang dikapitalisasi

Dalam sistem kapitalisme, sektor kesehatan dan pendidikan dianggap sebagai komoditas dan peluang bisnis yang menguntungkan. Para pelaku bisnis pun akhirnya berlomba-lomba menyediakan layanan ini untuk mendapatkan profit. Orientasi profit ini akan meningkatkan biaya layanan, seiring dengan mindset “kualitas yang bagus harganya mahal”. Sebaliknya, layanan gratis seringkali mengorbankan kualitas. Parahnya, kebijakan pemerintah yang melegalkan kapitalisasi sektor kesehatan telah mengakibatkan biaya pelayanan kesehatan semakin mahal, sementara distribusi pelayanan kesehatan semakin tidak merata. 

Adapun komersialisasi pendidikan, alih-alih meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, yang terjadi justru kesenjangan sosial yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Orang kaya bisa dengan mudah mengakses pendidikan berkualitas, sementara orang miskin tidak. Akhirnya, orang miskin semakin terjebak dalam kemiskinan karena pendidikan rendah sehingga kemiskinannya pun menimbulkan berbagai persoalan termasuk persoalan kesehatan. 

Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, Pemimpin adalah raa’in (pengurus) terhadap urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin (ra'in) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Artinya, pemimpin dalam hal ini adalah negara, wajib memastikan tiap-tiap individu rakyat mendapatkan layanan kesehatan juga pendidikan. Sebab, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap individu yang menjadi tanggung jawab negara. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh rakyat dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Islam pun telah menyediakan kerangka kerja yang jelas mengenai pengelolaan negara dan sumber daya, termasuk mekanisme pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Rasulullah saw. sebagai pemimpin umat Islam mencontohkan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat. Dari Jabir ra., ia berkata, “Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter untuk Ubay bin Kaab.” (HR Muslim). Pun demikian dengan Kisah tentang pembebasan tawanan perang Badar dengan syarat mengajar baca tulis merupakan contoh nyata bagaimana Rasulullah saw. menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. 

Pada masa kejayaan Islam, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Khilafah telah mencapai standar yang sangat tinggi dan sepenuhnya tanpa biaya bagi masyarakat. Sejarah mencatat bahwa sistem kesehatan dan pendidikan di bawah pemerintahan Khilafah sangat maju dan seluruh warga negara dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, ia berkata, “Saya pernah sakit keras pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab. Khalifah Umar memanggil dokter untukku.” (HR Al-Hakim).

Adapun fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, negara wajib menyediakan layanan yang komprehensif, termasuk akomodasi, perlengkapan, makanan, dan obat-obatan bagi seluruh pasien. Negara juga menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap, seperti sekolah mulai dari jenjang dini hingga perguruan tinggi. Selain itu, negara wajib menyediakan tenaga pengajar yang berkompeten beserta ruang kelas dan fasilitas yang memadai.

Lebih jauh lagi, pendidikan dan kesehatan dalam islam terintegrasi dengan sangat apik. Rumah sakit Al-Adhudi misalnya, yang didirikan di Baghdad pada masa Daulah Ibnu Buwaih (981M). Selain memiliki ruang perawatan dan tempat pengobatan, terdapat aula besar yang digunakan untuk perkuliahan kedokteran. Perpustakaan rumah sakit juga sangat kaya dengan koleksi buku-buku medis, seperti perpustakaan Rumah Sakit Ibnu Thulun di Kairo yang memiliki lebih dari 100.000 judul buku.

Hal ini tak lepas dari sistem pendidikan Islam yang memiliki visi, misi, serta orientasi untuk kemaslahatan umat demi membangun dan memajukan peradaban. Bukan seperti sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada materi dan kesejahteraan diri, tanpa memperdulikan kondisi masyarakat. Dalam hal penguasaan ilmu, sistem pendidikan Islam menghasilkan peserta didik yang menguasai multidisiplin ilmu, bukan sekadar mengejar gelar/ijazah/sertifikat untuk kepentingan diterima di dunia kerja, tanpa memiliki disiplin ilmu sebagaimana yang terjadi saat ini dalam sistem kapitalisme.

Sedangkan dari sisi output intelektual, sistem pendidikan Islam akan melahirkan individu yang tidak hanya berkepribadian Islam saja, tetapi juga menguasai iptek, inovator, problem solver, hingga mujtahid serta terdepan dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar. Setiap individu didorong agar menjadi individu yang ulul albab, khairu ummah, dan pemimpin peradaban.

Semua ini bukanlah utopia, tetapi kenyataan yang hanya akan dapat terwujud dalam kepemimpinan Islam yakni Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Tanpa Khilafah, mustahil untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan juga kesehatan seperti yang pernah diraih umat Islam di masa lalu. Wallahualam bissawab.