Akuntabilitas Syariat Islam Vs Syariat Sekuler

Reportase Daerah

Oleh. Rie {King} Tukang Ceramah

(Penulis dan Founder media)

Alhamdulillah telah terlaksana acara kelas politik tokoh yang ke-3, secara offline di kota Blora, pada Ahad, tanggal 26 Februari 2023. Sementara dua kali pertemuan sebelumnya dilakukan online via zoom meeting. Acara ini diikuti oleh para tokoh muslimah dari beberapa wilayah sekitar Blora. 

Event keren ini digawangi oleh ustazah Dwi Rahayuningsih, S.Si sebagai host acara dengan pemateri handal dibidangnya yakni Ustazah Ani Setyorini, S.Si dengan mengangkat tema 'Akuntabilitas Syariat Islam Vs Syariat Sekuler'. 

Host membuka acara dengan penuh semangat. Diawali dengan memperkenalkan program acara, lalu menyapa peserta. Meski cuaca mendung tidak menyurutkan semangat para peserta. Mereka tetap tampak antusias menghadiri pertemuan spektakuler antar tokoh ini.

Acara dibuka dengan pembacaan tilawatil Quran. Selanjutnya host acara menyerahkan forum kepada pembicara tunggal hari ini. Ustazah Rini menyampaikan materi kelas politik diawali dengan mereview (mengulas) materi pertama dan materi kedua pertemuan sebelumnya.

Kemudian sampailah pada pembahasan materi inti kelas politik tokoh 3 yang membahas akuntabilitas. Mula-mula Ustazah Rini, memaparkan apa itu akuntabilitas, lalu prinsip dan peranannya dalam menjalankan kekuasaan pada sebuah negara.

Dijelaskan, akuntabilitas adalah suatu tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Prinsip akuntabilitas yaitu siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa harus bertanggung jawab. Kemudian untuk apa mereka bertanggung jawab, dan apa konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut. Penerapan akuntabilitas adalah untuk membuat jalannya bernegara menjadi lebih efektif dan efisien.

Semua itu jelas keberadaanya dalam konsep hukum syara yang pernah menguasai kancah dunia. Yaitu siapa yang harus bertanggung jawab? Imamah (pemimpin negara), kepada siapa harus bertanggung jawab? Kepada Allah Swt., untuk apa imam bertanggung jawab? Untuk mendapatkan rida Allah. Dan apa konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut? Pahala dan dosa, surga dan neraka. 

Sementara akuntabilitas dalam sistem sekuler merupakan sesuatu yang utopia (tidak mungkin). Hal tersebut tampak jelas pada jalannya kekuasaan negara sekuler tersebut. Misalnya ketika turun pemilihan umum terjadi penuh kecurangan, terdapatnya tirani kekuasaan, dan penyiksaan dalam skala kejahatan yang menimpa rakyat. Bahkan melebihi tindakan penindasan terburuk yang pernah ada sepanjang sejarah manusia. Bagi rakyat yang hidup di negeri-negeri ini akuntabilitas dan penegakan aturan hukum hanya merupakan impian

Ustazah Rini melanjutkan dengan memaparkan perbandingan yang jauh berbeda dengan Islam yang akuntabilitasnya terjamin dalam tiga hal. Yaitu adanya institusi pemerintahan, kewajiban mendirikan partai politik yang sesuai dengan Qur'an surat Ali Imran ayat 104, dan kewajiban individu rakyat dalam melakukan muhasabah. Sehingga jika ada rakyat yang datang kepada pemimpin negara pasti akan didengar unek-uneknya dan akan segera diselesaikan permasalahannya.

Sementara otoritas seorang pemimpin dalam memerintah harus diberikan sesuai kerelaan umat Islam melalui baiat. Sedangkan masa jabatan pada pemimpin negara tidak dibatasi dalam periode tertentu. Dengan syarat seorang pemimpin patuh dan menjalankan syariat Islam serta mampu dalam melaksanakan segala tugas kenegaraan. Karena jika sistem pemerintahan terbatas hanya 5 tahun, maka siapa yang akan kena imbasnya? banyak, salah satunya adalah pendidikan yang menyebabkan sistem pendidikan akan terus berganti-ganti.

Penguasa dalam sistem demokrasi, Ia akan lebih cenderung menjadi tirani karena tidak memiliki rasa takut pada pertanggungjawaban di akhirat. Untuk itulah seorang pemimpin negara harus seorang muslim yang adil, dan bertakwa pada Allah. Tidak boleh seorang perempuan atau nonmuslim.

Ustazah Rini juga menjelaskan terkait struktur daulah negara dalam Islam. Seperti, Pelaksana yang dalam konteks sekarang disebut legislatif, mahkamah madzalim yang dalam konteks saat ini disebut Yudikatif. Juga dibahas tuntas terkait majelis ummah serta partai politik, peranannya dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan kepengurusan umat.

Di ujung pemaparannya, Ustazah Rini menyampaikan kesimpulan bahwa, Syariat Islam yang pernah diterapkan di masa kegemilangan Islam telah sukses mengatur dunia selama 1300 tahun. Sejak dihancurkannya Sistem Islam, dunia Islam telah mencoba berbagai sistem pemerintahan. Namun semuanya berujung pada kegagalan, tidak ada satupun yang membawa pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Tidak hanya di dunia Islam namun jika di seluruh dunia.

Acara berikutnya adalah tanya jawab dengan dipandu oleh host acara. Peserta masih bersemangat serta sangat antusias hingga di akhir acara. Acara kelas politik tokoh 3 yang dilaksanakan secara offline bertempat di Blora ini ditutup dengan doa yang penuh khidmat.

Wallahualam bissawab.