Kemiskinan Tak Terbendung di Tengah Kayanya Sumber Daya Alam di Indonesia

Oleh. Yuli Atmonegoro

(Pengemban dakwah Serdang Bedagai)

Indonesia adalah Negara yang dikenal kaya akan Sumber Daya Alam, Budaya, Bahasa, Suku Bangsa dan dan Kearifan Lokal yang tak dimiliki oleh Negara manapun. Kekayaan ini sudah pasti membuat banyak negara lain tertarik untuk datang berkunjung dan menikmati keindahan negeri yang juga dikenal mempunyai penduduk yang ramah dan santun ini. Namun sayang, kedatangan asing ke negara kita ternyata bukan hanya untuk itu, tetapi ada maksud dan tujuan lain yang disadari atau tidak, berkat “kebaikan hati” pemerintah di Negara kita, telah merubah kondisi perekonomian, budaya serta kemakmuran Negeri kita yang kita cintai ini. Terutama kondisi perekonomian yang sangat jelas nampak secara gamblang, telah jauh dari kata makmur dan sejahtera.

Salah satu contoh nyata Sumber Daya Alam milik Indonesia yang telah dikuasai Asing adalah Tambang Emas Freeport, Tambang Emas yang berada di Mimika, Papua ini termasuk Tambang Emas terbesar di dunia. Dimana sejak tanggal 7 April 1967 PT Freeport Indonesia mulai mengelola salah satu harta karun milik Indonesia ini. Lalu bagaimana bisa kita sebagai rakyat Indonesia bukan penguasa dari Tambang ini? Mengapa malah orang asing yang dengan mudahnya mengelola serta mengambil keuntungan dari hasil kekayaan alam negeri ini? Ya, Itu karena “kebaikan” Pemerintah Indonesia terhadap Asing.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Papua, ternyata tidak menjamin kesejahteraan penduduknya. Bahkan seperti tidak sedikitpun membawa dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi mereka. Sering kali juga yang terjadi justru sebaliknya. Seperti menjadi sebuah kutukan, sehingga kesejahteraan ekonomi selalu tidak merata. Greenpeace Indonesia berkolaborasi dengan INDEF melakukan penelitian tentang kutukan sumber daya alam di Tanah Papua, yang diluncurkan pada 19 Desember 2022.

Dalam laporan ini terungkap bahwa kutukan sumber daya alam di Tanah Papua telah membuktikan terbatasnya akses Orang Asli Papua (OAP) kepada 3 layanan public utama yaitu kesehatan, pendidikan, serta pendapatan ekonomi. Bukan hanya itu, laporan ini juga mengungkapkan bagaimana pendapatan ekonomi yang hanya bersumber pada industri ekstraktif justru semakin memperparah kutukan sumber daya alam di Tanah Papua. Eksploitasi Eksplorasi yang dilakukan tanpa adanya penanganan serius bagi pembangunan masyarakat asli Papua, telah memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka, serta ekosistem untuk jangka panjang.

“Wilayah Papua dan Papua Barat yang menjadi wilayah fokus pada laporan ini mencatat indeks kutukan sumber daya alam di kedua wilayah tersebut menduduki posisi kedua dan ketiga dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia” ungkap Berly Martawardaya, Direktur INDEF. “Papua dan Papua Barat termasuk 2 dari 3 daerah dengan pembangunan berkelanjutan yang rendah meski berlimpah secara sumber daya alam,” imbuhnya.

Bukan hanya tambang emas, harta karun milik Indonesia yang lainnya juga sudah dikuasai, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasinya di sektor energi dan mineral tambang, seperti minyak dan gas ( Migas), batu bara, bauksit atau bijih aluminium, besi, timah, tembaga, nikel, marmer, mangan, aspal, belerang dan yodium. Ya, Investasi. Dengan begitu, mudahlah bagi Asing untuk mengelola dan menguasai kekayaan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia ini. Tak tanggung-tanggung, bahkan perusahaan asing sudah berinvestasi puluhan tahun di negeri yang kita cintai ini.

Sungguh ironi bila kita menelaah permasalahan ini secara terperinci. Kita akan merasa sangat kecewa apabila menyadari bahwa “kebaikan” Pemerintah Indonesia terhadap asing telah “memiskinkan” rakyat Indonesia untuk jangka panjang. Betapa tidak, Sumber Daya Alam yang Allah anugerahkan kepada rakyat Indonesia, seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera akan kekayaan alam, bukan malah bertambah miskin dan jauh dari kata sejahtera. Dimana apabila Pemerintah dapat mengelola dengan baik atas dasar kecintaan kepada Negara, Bangsa dan Rakyat Indonesia, sudah pasti Negara kita akan makmur dan Rakyat akan sejahtera.

Bisa kita bayangkan betapa mereka sangat menikmati hasil kekayaan Negeri kita ini. Mungkin kita sebagai rakyat merasa heran, mengapa SDA milik Indonesia tidak dikelola oleh Rakyat Indonesia sendiri. Mengapa harus Asing yang mengelola. Apakah rakyat tidak mampu? Tentu tidak mungkin. Indonesia memiliki jutaan orang-orang cerdas dan hebat untuk mengelola segala kekayaan Alam kita. Hanya saja, Pemerintah kita terbujuk rayu oleh manipulasi asing yang mengakibatkan kehebatan dan kecerdasan anak-anak Bangsa tidak diakui. 

Pemerintah menyibukkan rakyat Indonesia dengan menyuburkan dan mengembangan UMKM yang notabene adalah usaha kecil dan menengah. Tetapi usaha kelas kakap justru diserahkan kepada asing, seolah-olah rakyat Indonesia tidak mampu untuk mengelolanya. Tak ayal, UMKM ini seperti usaha pemerintah untuk “meninabobokan” rakyat agar tidak mengusik kekuasaan pemerintah, demi untuk mengambil keuntungan dari kerja sama dengan asing dalam pengelolaan SDA di Indonesia.

Jadi, Indonesia yang katanya “kaya akan sumber daya alam” ini tak bisa lagi dikatakan benar. Seperti ungkapan seorang Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Profesor Ronnie H. Rusli. MS.PhD., mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sudah tidak kaya dalam sisi Sumber Daya Alam (SDA). Pernyataan tersebut diungkapkan Beliau melalui akun Twitter @Ronnie_Rusli, pada Jum’at (1/10/2021). “Jangan lagi ada yang bilang Indonesia negara kaya akan SDA”, tegas Profesor Ronnie. “Artinya ngomong itu nggak tahu keberadaan tambangnya yang sudah dimiliki asing,” sambungnya.

    

Disisi lain, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, Agung Kuswandono menjelaskan pada REPUBLIKA.CO.ID, Tanggerang, salah satu alasan sumber daya hayati di Indonesia sering diambil oleh negara lain. “masalahnya adalah sumber daya hayati kita dicolong oleh negara lain. Tapi parahnya, kita membiarkan negara lain mengambil sumber daya hayati kita,” kata Agung, saat Seminar Nasional Pencegahan Pencurian Sumber Daya Hayati Indonesia, di Hotel Bandara Sheraton, pada Senin (28/10/2019).

       

Dari komentar dan pandangan mereka dapatlah kita simpulkan bahwa rakyat kita menderita kekurangan dan kemiskinan di tengah-tengah keberlimpahan kekayaan alam negeri ini. Rakyat tidak menjadi pemilik apalagi sebagai Tuan, tetapi menjadi kuli di negeri sendiri. Justru yang menjadi Tuannya adalah asing. 

       

Sejatinya semua sumber daya alam yang ada di negeri ini adalah hak seluruh rakyat. Tidak pantas bagi orang asing untuk bercokol di tanah tumpah darah kita yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita dengan darah dan nyawa. Sungguh era penjajahan sudah mengalami kemajuan pesat. Saat ini, menjajah tidak perlu harus menggunakan senjata tajam atau alat peledak, cukup dengan menanam modal di setiap Perusahaan Negara yang mengelola sumber daya alam, dan mendominasi saham di dalamnya, maka secara langsung dapatlah mereka menjajah negeri ini dengan mudah. Lalu segelintir rakyat Indonesia yang “baik hati” telah mempersilahkan negara kita dijajah secara terang-terangan. Tetapi, ironinya penjajahan yang mereka lakukan seolah terkaburkan oleh pandainya pihak-pihak tertentu “menina bobokkan” rakyat agar tidak menyadari bahwa kondisi perekonomian, serta kedaulatan Negara dapat terancam akibat terlenanya kita dari permasalahan ini.

Hak kita sebagai warga negara adalah, dapat menikmati kekayaan alam Indonesia, bukan menjadi miskin di tengah kekayaan negeri, dan bukan menjadi budak di negeri sendiri.

Wallahualam bissawab.