Stok Beras Melimpah, Harga Melonjak: Bukti Kegagalan Sistem Distribusi

Oleh: Lina Amelia 

(KIPG)

Ironi melingkupi negeri ini. Di tengah melimpahnya stok beras, rakyat justru harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kenaikan harga beras di tengah kondisi surplus ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan mencerminkan cacat serius dalam tata kelola pangan nasional dan sistem ekonomi yang diterapkan.

Data Menunjukkan Anomali Harga

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 119 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Lebih mencengangkan lagi, stok beras dalam negeri mencapai 4,2 juta ton, menjadikannya yang tertinggi sepanjang sejarah. Namun, data tersebut kontras dengan realita di pasar: harga beras tetap merangkak naik.

Akar Permasalahan: Penyerapan dan Biaya Logistik

Investigasi awal menunjukkan bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh penyerapan gabah/beras oleh Bulog dan tingginya biaya logistik. Ketua Satgas Pangan Mabes Polri telah menyatakan akan menyelidiki lebih lanjut masalah ini untuk mengungkap akar penyebabnya.

Upaya Pemerintah Mengatasi Kenaikan Harga

Pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai langkah telah dan akan diambil:

■ Penyaluran Stok Bulog: Pemerintah akan menyalurkan stok beras yang ada di gudang Bulog.

 

■ Operasi Pasar SPHP: Operasi Pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan digencarkan untuk menyeimbangkan harga di pasar.

 

■ Bantuan Pangan: Presiden Prabowo Subianto juga akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga. Bantuan ini, yang diperkirakan mencakup 23,69% dari kebutuhan beras bulanan selama 2 bulan dengan dana sekitar Rp16,6 triliun, diharapkan dapat meredam lonjakan harga di pasar.

 

Sebaran Kenaikan Harga Beras di Berbagai Zona

Kenaikan harga beras tidak merata, terjadi di beberapa zona dengan tingkat keparahan yang berbeda:

■ Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi): Harga rata-rata Rp14.151 per kilogram, naik sekitar 0,89%. Beberapa daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara mencatat harga yang lebih tinggi, berkisar Rp15.700 - Rp17.000 per kilogram.

 

■ Zona 2 (Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lainnya): Harga rata-rata Rp15.266 per kilogram, naik sedikit 0,31%. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi yang tertinggi di zona ini dengan harga mencapai Rp18.098 per kilogram.

 

■ Zona 3 (Maluku dan Papua): Harga rata-rata paling tinggi, yaitu Rp19.695 per kilogram, naik 0,29%. Kabupaten Intan Jaya di zona ini mencatat harga yang sangat fantastis, mencapai Rp54.772 per kilogram.

 

Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Saat Ini dan Solusi Alternatif

Artikel ini menyoroti bahwa dalam sistem kapitalisme, pangan seringkali dianggap sebagai barang dagangan yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, bukan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator, bukan penjamin distribusi yang adil. Akibatnya, rakyat miskin menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak harga.

Sebagai kontras, artikel ini mengusulkan sistem Khilafah sebagai solusi. Dalam sistem ini, negara bertanggung jawab langsung untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan. Negara akan mengelola produksi dan distribusi pangan secara langsung, memberikan subsidi kepada petani, dan melarang penimbunan untuk menjaga stabilitas harga. Hal ini seyakana dengan dalil dalam surat An-Nisa ayat 29 yang menyerukan untuk tidak saling memakan harta sesama dengan cara yang batil.

Oleh karena itu, solusi yang tepat menurut penulis bukanlah sekadar memperbaiki regulasi, tetapi mengganti sistem yang ada. Dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah, diharapkan penimbunan beras yang merugikan rakyat dapat dihindari.

Wallahu a'lam bish'shawab.