Dorong Kesejahteraan, Pelabuhan Bojonegara Diusulkan Menjadi Pelabuhan Ekspor Nasional

Oleh: Rati Suharjo 

(Pegiat Literasi)

Kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi Banten saat ini cukup memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan bertambahnya jumlah anak putus sekolah, yang memerlukan langkah konkret. Menyadari realitas mendesak ini, Gubernur Banten, Ansori, mengajukan usulan strategis kepada pemerintah pusat agar Pelabuhan Bojonegara ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan nasional.

Usulan ini didasari oleh banyaknya perusahaan besar di Banten yang masih mencatat ekspornya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (antarabanten.com, 2/7/2025).

Usulan Peningkatan Status Pelabuhan Bojonegara

Usulan peningkatan status Pelabuhan Bojonegara didasari oleh banyaknya perusahaan besar di Banten yang mencatatkan ekspornya di Tanjung Priok. Inisiatif ini lahir dalam kerangka otonomi daerah di sistem demokrasi kapitalistik. Pemberian kewenangan ekspor secara mandiri berpotensi menimbulkan dampak lanjutan.

Otonomi daerah sendiri merupakan hal yang lazim di mana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri. Namun, bagi Banten, ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan seperti kompetisi antarwilayah dan kecemburuan sosial.

Kritik Terhadap Sistem Kapitalisme Sekularisme

Permasalahan-permasalahan ini, sayangnya, tidak terlepas dari akar sistem kapitalisme sekularisme yang dianut di negeri ini, di mana kesejahteraan rakyat kerap kali terabaikan demi keuntungan segelintir pihak.

Kendati demikian, inisiatif Gubernur Banten dalam mengusulkan Pelabuhan Bojonegara sebagai pelabuhan nasional patut mendapat apresiasi sebagai langkah strategis untuk memperlancar arus ekspor. Namun, untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh dan adil, kita perlu melihat bagaimana pengelolaan aset publik seperti pelabuhan diatur dalam perspektif Islam. Ini berbeda dengan otonomi daerah dalam sistem demokrasi.

Pengelolaan Aset Publik dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangannya sendiri. Seluruh aset dan sumber daya strategis dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Pelabuhan termasuk fasilitas publik yang harus disediakan dan diatur oleh negara guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Contoh nyata bisa dilihat dari kebijakan Umar bin Khattab ra., yang membangun berbagai fasilitas umum, termasuk menggali kembali sungai untuk mendukung distribusi kebutuhan rakyat.

Kebijakan seperti ini berakar pada prinsip ekonomi Islam mengenai kepemilikan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis:

1. Kepemilikan Pribadi: Mencakup bidang-bidang seperti perdagangan, industri, pertanian, dan warisan.
2. Kepemilikan Negara: Meliputi aset-aset seperti ghanimah (rampasan perang), jizyah (pajak dari non-Muslim), kharaj, harta orang murtad, harta tak berahli waris, serta properti dan lahan milik negara yang dikelola oleh khalifah.
3. Kepemilikan Umum: Merupakan hak seluruh rakyat atas sumber daya penting seperti air, padang rumput, dan api, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah ﷺ: “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Pengelolaan kepemilikan umum merupakan tanggung jawab negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kebutuhan pokok yang terjangkau atau bahkan gratis, layanan pendidikan dan kesehatan tanpa biaya, serta fasilitas publik lainnya.

Solusi Menuju Kesejahteraan Hakiki

Semua ini hanya akan terwujud jika negara menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam bingkai Daulah Islamiyah, bukan melalui sistem demokrasi kapitalistik yang justru memperparah ketimpangan sosial.

Wallahualam bisshawab.