Catatan Merah Makan Bergizi Gratis: Antara Kejar Target dan Keselamatan Anak

Oleh: Anizah

(Penulis)

Kasus keracunan massal yang menimpa sekitar 2.000 anak sekolah hanya dalam waktu tiga hari (1–3 September 2026) di berbagai daerah—mulai dari Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, hingga Agam dan Tana Toraja—bukanlah sekadar angka statistik.(bbc indonesia.com 3/9/2026)

Di balik total korban yang kini dikabarkan telah menyentuh 50.000 orang sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, ada keresahan mendalam para orang tua yang melepas anak-anak mereka ke sekolah dengan kecemasan.

Pemerintah memang telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji menjatuhkan sanksi administratif. Badan Gizi Nasional (BGN) juga berdalih bahwa lebih dari 80 persen kasus terjadi akibat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti masalah penyimpanan dan waktu konsumsi makanan.

Namun, menimpakan kesalahan sepenuhnya pada pelanggaran SOP di tingkat bawah terasa terlalu sederhana. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yang jarang disentuh, yaitu sistem kapitalisme sebuah sistem yang dari awal lebih kental bernuansa bisnis ketimbang murni pelayanan publik.

--------

Ketika Program Sosial Dibungkus Logistik Bisnis

Jika dicermati lebih jeli, karut-marut MBG ini berakar dari beberapa persoalan sistemik di lapangan:

Pertama, kejar tayang kapasitas raksasa.

Aturan yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani minimal 2.500 porsi per hari adalah beban yang berat. Dengan target sebesar itu, menjaga standar higienitas secara konsisten di dapur-dapur massal menjadi hal yang sangat sulit dicapai, bahkan bagi yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

 Kedua, banyak izin pendirian SPPG yang lolos hanya karena beres secara dokumen di atas kertas. Sayangnya, kelayakan fisik tempat, standar peralatan, hingga kompetensi tenaga kerja yang merekrut karyawan sering luput dari verifikasi ketat.

 Ketiga, praktik bagi-bagi untung.

Ini sisi gelap yang kerap diabaikan. Di lapangan, tidak sedikit ditemukan praktik bagi-bagi untung atau jual beli titik distribusi antara yayasan, investor, dan mitra pelaksana. Akibatnya, anggaran yang seharusnya murni untuk gizi anak tergerus margin keuntungan, yang berujung pada penurunan kualitas bahan makanan.

Ke empat, pengawasan yang minim dan lambat membuat celah kelalaian terbuka lebar, menjadikan keselamatan anak-anak menjadi taruhannya.

Itulah jika semua program dijalankan dalam sitem kapitalisme, rakyat menjadi sengsara di sistem yang rusak. Karena di sistem ini penguasa tidak serius dalam melayani rakyatnya, penguasa hanya mencari keuntungan dan asas mamfaat tak peduli rakyatnya menderita atau tidak. 

--------

Solusi Hakiki: Mengembalikan Negara sebagai Pelayan Masyarakat

Jika kita merunut persoalan ini lebih dalam, solusi tuntas tidak akan tercapai selama program-program kesejahteraan rakyat masih dihitung untung-ruginya atau diserahkan pada mekanisme pasar bebas.

Dalam pandangan Islam, paradigma pengurusan rakyat harus diletakkan pada posisi yang benar:

Yaitu, negara adalah pelayan dan penanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya, bukan pebisnis yang mencari margin efisiensi dari perut anak-anak sekolah. 

Mentalitas melayani ini harus mengakar dari level pejabat pusat hingga petugas di unit pelaksana teknis paling bawah. Ketika orientasinya adalah bentuk tanggung jawab kepemimpinan, maka standar keselamatan dan kualitas gizi akan diletakkan di atas segalanya, tanpa kompromi komersial.

Mekanisme penyediaan makanan bagi rakyat dirancang sesederhana dan seefisien mungkin tanpa harus membebani dapur-dapur dengan target kuota massal yang tidak realistis yang justru berisiko tinggi.

Serta sistem kontrol yang ketat harus berjalan optimal. Dalam sejarah tata kelola pemerintahan Islam, fungsi pengawasan publik ini dijalankan secara efektif melalui institusi khusus seperti Qadhi Hisbah—lembaga yang bertugas mengawasi standar mutu, kehalalan, dan keamanan pangan di pasar serta ruang publik secara langsung dan tanpa kompromi.

Sudah saatnya evaluasi program MBG tidak berhenti pada sanksi administratif semata atau pergantian vendor. Keselamatan generasi bangsa ini terlalu mahal untuk dikorbankan demi target-target logistik yang dipaksakan. Negara harus hadir secara total, menata ulang sistem dari akarnya, dan memastikan bahwa sepiring makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita adalah wujud nyata kasih sayang dan perlindungan negara, bukan hasil dari kompromi bisnis yang merugikan.