LPG dan BBM Langka, di Mana Peran Negara

Oleh: Rina Ummu Meta

Pegiat Literasi

Beberapa pekan terakhir, antrean panjang BBM terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Antrean mengular hingga ke jalan raya dan menyebabkan kemacetan. Tak sedikit warga yang harus mengantre sejak dini hari, meski belum tentu mendapatkan BBM.

Kelangkaan BBM dan antrean panjang di berbagai SPBU pun mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Makassar bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP pada 13–19 September 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi mobilitas pelajar, orang tua, serta tenaga pendidik, sekaligus menekan kepadatan lalu lintas dan menghemat pasokan BBM sambil menunggu distribusi dari Pertamina kembali normal.

Sementara itu, akibat kelangkaan LPG 3 kg, sejumlah mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Jalan Garuda, Kota Makassar, pada Senin, 14 September 2026. Mereka menuntut keterbukaan distribusi BBM, pencabutan kebijakan ganjil-genap yang dinilai memperparah antrean, serta meminta General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dicopot dari jabatannya (IDN Times, 14 September 2026).

Kelangkaan BBM dan LPG tentu sangat meresahkan dan menyusahkan rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum optimal dalam menjalankan fungsi riayah, khususnya dalam menjamin kebutuhan energi yang memadai dan mudah diakses masyarakat.

Negara seolah lebih berperan sebagai regulator, sementara rakyat dituntut berjuang sendiri untuk mendapatkan BBM dan LPG. Pemenuhan kebutuhan energi pun kerap ditempatkan dalam paradigma bisnis dan keuntungan. Adapun subsidi energi belum menyelesaikan persoalan secara mendasar. Bahkan, subsidi juga menghadapi persoalan ketepatan sasaran karena masyarakat yang tergolong mampu masih dapat menikmati energi bersubsidi.

SDA Bukan Komoditas Bisnis Semata

Persoalan ini tidak terlepas dari paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ketika pengelolaan SDA diserahkan kepada pengusaha atau swasta, ruang privatisasi terhadap sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat menjadi terbuka.

Padahal, dalam Islam, sumber daya yang menjadi kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara bebas oleh individu maupun kelompok tertentu.

Rasulullah saw. bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas tidak semestinya dikuasai segelintir pihak. Dalam konteks kekinian, api dapat dipahami sebagai energi yang menjadi kebutuhan publik, termasuk sumber energi dan berbagai turunannya.

Hal ini juga dapat dilihat dari kisah Abyadh bin Hammal. Ia pernah meminta kepada Rasulullah saw. agar diberikan penguasaan atas tambang garam di Ma'rib. Rasulullah saw. sempat memberikan tambang tersebut kepadanya. Namun, setelah seorang sahabat menjelaskan bahwa tambang itu merupakan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas, Rasulullah saw. menarik kembali pemberian tersebut.

Kisah tersebut menjadi gambaran bahwa sumber daya yang melimpah dan dibutuhkan masyarakat tidak semestinya menjadi milik pribadi atau dikuasai segelintir orang.

Sementara itu, ketika pengelolaan SDA berada dalam paradigma kapitalistik, kepentingan ekonomi dan keuntungan dapat menjadi pertimbangan yang dominan. Negara berisiko lebih banyak berperan sebagai regulator, sedangkan pengelolaan sumber daya diserahkan kepada pihak yang memiliki modal.

Akibatnya, kebutuhan dasar rakyat dapat berhadapan dengan kepentingan bisnis.

Kelangkaan Energi Menimbulkan Efek Domino

Kelangkaan BBM dan LPG bukan sekadar persoalan antrean di SPBU atau pangkalan. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

BBM dibutuhkan untuk transportasi dan distribusi barang. LPG dibutuhkan rumah tangga, pedagang kecil, hingga pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas produksi. Ketika pasokannya terganggu, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat ikut terdampak.

Jika kelangkaan berlangsung dalam waktu lama, persoalan tersebut juga berpotensi menimbulkan efek domino. Biaya transportasi dan produksi dapat meningkat, kemudian mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Pada akhirnya, beban tersebut kembali dirasakan oleh masyarakat.

Karena itu, persoalan energi tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengatur antrean, membatasi mobilitas, atau memberikan subsidi. Diperlukan pengelolaan energi yang mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya bagi seluruh rakyat.

Islam Menempatkan Negara sebagai Pengurus Rakyat

Berbeda dengan paradigma kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus kebutuhan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin bukan sekadar pembuat regulasi, melainkan memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya.

Karena itu, negara wajib menjalankan fungsi riayah secara menyeluruh. Kebutuhan energi yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus dijamin ketersediaannya, distribusinya, dan kemudahan aksesnya.

Subsidi energi saja tidak cukup. Negara harus memastikan sumber daya alam dikelola sesuai ketentuan syariat dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan pengelolaan SDA yang sesuai syariat, negara dapat membangun kedaulatan energi sekaligus memastikan BBM dan LPG tersedia dengan harga yang terjangkau. Orientasinya bukan semata-mata keuntungan, melainkan pelayanan dan kemaslahatan rakyat.

Inilah gambaran pengurusan rakyat dalam Islam: negara hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit; menjamin kebutuhan rakyat, bukan membiarkan mereka berjuang sendiri mendapatkannya.

Penerapan syariat Islam secara kafah membutuhkan sistem yang menerapkannya secara menyeluruh, yakni Khilafah.

Wallahu a'lam bish-shawab.